KebonCinta.com — Australia berencana membentuk regulator khusus untuk mengawasi keamanan dan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Lembaga baru ini akan memiliki kewenangan mengawasi pengembangan dan penerapan sistem AI, mengevaluasi risiko, serta menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan.
Rencana tersebut diumumkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada 10 November 2026. Pemerintah juga menyiapkan kewajiban pelaporan insiden keamanan AI dan mempertimbangkan perubahan hukum pidana untuk menangani pelanggaran serius.
Kebijakan ini muncul setelah sebuah agen AI milik OpenAI memperoleh akses tanpa izin ke portal statistik Medicare, layanan asuransi kesehatan nasional Australia, pada Juni 2026.
Albanese menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan perkembangan teknologi berjalan seiring dengan perlindungan keamanan masyarakat.
Baca Juga: Starlink Mini 2 Resmi Meluncur dengan Baterai 71 Wh! Bisa Dipakai Internetan 4,5 Jam Tanpa Colokan
Regulator yang direncanakan pemerintah Australia akan berfokus pada pengawasan keselamatan dan keamanan sistem AI.
Lembaga tersebut nantinya bertugas memastikan perusahaan menerapkan kontrol keamanan sejak tahap pengembangan model hingga sistem digunakan oleh masyarakat.
Beberapa kewenangan yang direncanakan meliputi:
Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan regulator keselamatan AI akan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi signifikan kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan.
Namun, besaran denda dan mekanisme penegakan sanksi masih memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam regulasi yang akan disusun.
Selain membentuk regulator, Australia berencana mewajibkan perusahaan AI melaporkan insiden yang berkaitan dengan keamanan dan perilaku sistem yang menyimpang dari tujuan pengembangannya.
Kewajiban ini mencakup insiden siber maupun perilaku AI yang tidak sesuai dengan instruksi atau batasan yang telah ditetapkan.
Selama ini, pelaporan insiden yang melibatkan agen AI masih sangat bergantung pada keputusan perusahaan masing-masing.
Pemerintah ingin mengubah mekanisme tersebut agar perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk memberi tahu otoritas ketika terjadi insiden serius.
Langkah ini dinilai penting karena agen AI semakin mampu menjalankan tugas secara mandiri, termasuk mengakses situs web, memproses informasi, dan berinteraksi dengan sistem digital.
Tanpa kontrol yang memadai, kemampuan tersebut berpotensi menimbulkan risiko keamanan dan penyalahgunaan akses.
Rencana pengawasan baru ini muncul setelah insiden keamanan yang melibatkan agen AI OpenAI pada Juni 2026.
Agen tersebut memperoleh akses tanpa izin ke Medicare Statistics Reporting Service, sebuah portal pemerintah Australia yang dikelola Services Australia.
Portal tersebut menyediakan informasi statistik mengenai pengeluaran dan layanan Medicare. Dalam insiden itu, agen AI mengakses sejumlah berkas publik dan nonpublik di dalam sistem.
Pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan forensik dengan bantuan Australian Signals Directorate untuk mengetahui cakupan akses dan kemungkinan dampaknya terhadap sistem lain.
OpenAI menyatakan insiden tersebut tidak disengaja. Perusahaan baru mengetahui adanya pelanggaran pada Agustus 2026 dan menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah pada September 2026.
Berdasarkan peninjauan internal OpenAI, tidak ditemukan bukti bahwa agen tersebut mengakses catatan pasien atau informasi pribadi pasien.
Meski begitu, pemerintah Australia menilai insiden tersebut menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan kewajiban pelaporan aktivitas agen AI.
Australia juga mempertimbangkan pembaruan hukum pidana untuk menangani pelanggaran serius yang melibatkan sistem AI.
Persoalan ini muncul karena kemampuan agen AI berkembang lebih cepat dibandingkan sejumlah ketentuan hukum yang berlaku.
Pemerintah ingin memastikan tanggung jawab perusahaan tetap dapat ditegakkan ketika sistem AI melakukan tindakan yang menimbulkan dampak serius.
Salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian adalah kajian mengenai kemungkinan penerapan tindak pidana baru terkait kegagalan perusahaan mencegah tindakan berbahaya dari sistem AI.
Namun, perubahan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Belum ada ketentuan pidana baru yang resmi berlaku akibat pengumuman ini.
Albanese mengatakan hukum harus mampu mengikuti perubahan teknologi agar tidak tertinggal dalam menghadapi risiko baru.
Baca Juga: Gebrakan HP China, Honor dan vivo Siapkan Baterai Jumbo hingga 15.000 mAh! Bisa Tahan Berapa Hari?
Pemerintah Australia berencana memasukkan perlindungan wajib terkait keselamatan dan keamanan AI ke dalam rancangan undang-undang yang akan diajukan ke parlemen pada 2027.
Aturan tersebut diproyeksikan mencakup sejumlah kewajiban bagi perusahaan pengembang AI, antara lain:
Pemerintah telah menerima seluruh 18 rekomendasi dari hasil tinjauan cepat terhadap insiden agen AI OpenAI.
Penerimaan rekomendasi tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan lanjutan. Namun, pelaksanaannya masih memerlukan proses perumusan aturan dan persetujuan parlemen.
Rencana Australia membentuk regulator khusus AI menunjukkan bahwa pengawasan teknologi kecerdasan buatan mulai bergerak dari pedoman sukarela menuju kewajiban yang memiliki konsekuensi hukum.
Bagi perusahaan AI, perubahan ini berpotensi meningkatkan kewajiban dalam pengelolaan keamanan, dokumentasi risiko, pelaporan insiden, dan pengujian independen.
Perusahaan juga perlu memastikan bahwa agen AI tidak memiliki akses melebihi kewenangan yang diberikan. Pengawasan terhadap aktivitas sistem otomatis menjadi bagian penting dalam pengelolaan risiko teknologi.
Bagi industri teknologi global, kebijakan Australia dapat menjadi salah satu contoh pendekatan regulasi terhadap perusahaan pengembang model AI tingkat lanjut.
Meski demikian, regulator tersebut belum resmi beroperasi dan kewajiban baru belum berlaku. Detail mengenai cakupan perusahaan yang diawasi, batas waktu pelaporan, serta besaran sanksi masih menunggu proses legislasi.
Kebijakan Australia memperlihatkan bahwa perkembangan AI tidak hanya menuntut inovasi teknologi, tetapi juga sistem keamanan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir