News
M. Fadhli Dzil Ikram

UU Perampasan Aset Sah! Pemerintah Bakal Bentuk 2 Badan Baru untuk Kelola dan Awasi Aset Rampasan

UU Perampasan Aset Sah! Pemerintah Bakal Bentuk 2 Badan Baru untuk Kelola dan Awasi Aset Rampasan

19 November 2026 | 14:23

KebonCinta.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Setelah pengesahan tersebut, pemerintah akan memiliki dua badan baru yang berkaitan dengan pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Kedua lembaga tersebut adalah Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Pembentukan dua badan ini dimaksudkan untuk memisahkan tugas pengelolaan aset dari aparat penegak hukum sekaligus mengawasi agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pemisahan lembaga diperlukan untuk mencegah munculnya konflik kepentingan dalam proses perampasan aset.

"Ya. Badan ada dua hal. Pertama, badan pengelola perampasan aset. Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest," kata Habiburokhman setelah rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga: DPR Sahkan UU Perampasan Aset Hari Ini: Aset Koruptor yang Kabur atau Meninggal Tetap Bisa Dirampas Negara 

1. Badan Pengelola Perampasan Aset

Badan pertama yang akan dibentuk adalah Badan Pengelola Perampasan Aset. Lembaga ini nantinya memiliki tugas khusus untuk mengelola aset yang telah dirampas melalui proses hukum.

Habiburokhman menjelaskan, pembentukan badan tersendiri bertujuan memisahkan fungsi penegakan hukum dengan pengelolaan barang hasil perampasan. Dengan pemisahan tersebut, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan sekaligus untuk menentukan perampasan dan mengelola hasilnya.

Menurutnya, pemisahan tugas tersebut penting untuk menghindari konflik kepentingan. Sebab, apabila satu lembaga memiliki kewenangan melakukan penindakan sekaligus mengelola aset hasil rampasan, terdapat potensi munculnya kepentingan tertentu dalam pelaksanaan tugas.

Habiburokhman juga menyebutkan bahwa sejumlah negara telah menerapkan pemisahan antara lembaga penegak hukum dan badan yang bertanggung jawab mengelola hasil perampasan aset.

Ia mencontohkan Amerika Serikat, Inggris, dan Australia sebagai negara yang memiliki pemisahan fungsi tersebut.

"Di banyak negara, ya lagi-lagi kami tadi melakukan perbandingan dengan internet, di banyak negara sebagian besar dipisahkan. Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia, itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan hasil perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada," ucap dia.

Dengan adanya badan pengelola, aset yang telah dirampas diharapkan dapat ditangani melalui mekanisme kelembagaan yang lebih terpisah dari proses penyidikan maupun penuntutan.

2. Badan Pengawas Perampasan Aset

Selain badan pengelola, pemerintah juga akan membentuk Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga kedua ini memiliki fungsi mengawasi pelaksanaan ketentuan dalam UU Perampasan Aset.

Habiburokhman mengatakan, pembentukan badan pengawas merupakan salah satu upaya untuk menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Ia menilai, kewenangan perampasan aset harus disertai pengawasan agar undang-undang tersebut tidak digunakan sebagai alat untuk menekan pihak-pihak yang berada di luar kekuasaan.

Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk mencegah kemungkinan aparat penegak hukum memanfaatkan aturan tersebut sebagai sarana pemerasan.

"Yang kedua, pengawas. Badan Pengawas Perampasan Aset. Nah, ini menjawab kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai Undang-Undang Perampasan Aset dijadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri," jelas dia.

Dengan demikian, keberadaan Badan Pengawas Perampasan Aset diharapkan menjadi bagian dari sistem pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, khususnya dalam memastikan kewenangan perampasan aset dijalankan sesuai ketentuan hukum.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Harus Kejar Aliran Dana, Perlindungan Hak Warga Tak Boleh Diabaikan 

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset

Pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Sebelum pengesahan, Habiburokhman menyampaikan laporan mengenai perjalanan dan pembahasan RUU Perampasan Aset dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja.

Setelah laporan disampaikan, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang.

"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang.

LANJUT MEMBACA
Jelajahi Artikel
1 / 2
LANJUTKAN MEMBACA Selanjutnya
Tags:
UU Perampasan Aset dpr ri Badan Pengawas Perampasan Aset

Komentar Pengguna