KebonCinta.com — Pengunduran diri ratusan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi perhatian publik. Ombudsman Republik Indonesia akhirnya mengungkap salah satu faktor yang menyebabkan sejumlah manajer memilih mundur, yakni lokasi penempatan kerja yang tidak sesuai dengan domisili atau terlalu jauh dari tempat tinggal keluarga.
Persoalan tersebut mendapat perhatian Ombudsman setelah kabar pengunduran diri para manajer ramai diperbincangkan di media sosial. Lembaga pengawas pelayanan publik itu kemudian berkomunikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengatakan bahwa berdasarkan hasil komunikasi tersebut, persoalan lokasi penempatan menjadi salah satu alasan sejumlah manajer tidak melanjutkan pekerjaannya.
"Kami sudah sampaikan ke PT Agrinas. Kemudian karena memang, ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur mungkin karena tidak sesuai dengan lokasinya atau kemudian jauh dengan keluarganya," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Baca Juga: UU Perampasan Aset Sah! Pemerintah Bakal Bentuk 2 Badan Baru untuk Kelola dan Awasi Aset Rampasan
Persoalan penempatan kerja menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sejumlah manajer yang telah mendapatkan penugasan ternyata menghadapi kendala karena lokasi kerja tidak sesuai dengan kondisi tempat tinggal mereka.
Jarak yang terlalu jauh dari keluarga menjadi pertimbangan tersendiri bagi sebagian manajer untuk melanjutkan pekerjaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penempatan sumber daya manusia perlu memperhatikan berbagai aspek, termasuk domisili dan kesiapan calon pengelola.
Menanggapi persoalan itu, PT Agrinas Pangan Nusantara telah menyiapkan mekanisme relokasi atau pemindahan lokasi penempatan. Kebijakan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal masing-masing manajer.
Radian menilai langkah relokasi tersebut merupakan upaya perbaikan yang dapat membantu menyelesaikan kendala penempatan. Dengan lokasi kerja yang lebih sesuai, diharapkan para manajer dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
Meski demikian, Ombudsman meminta agar proses operasional KDKMP tidak terus mengalami keterlambatan. Program tersebut diharapkan segera berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Tapi sekali lagi kami mendorong agar segera dilakukan mohon maaf, agar segera operasional KDKMP ini berjalan sesuai dengan aturan," bebernya.
Selain persoalan pengunduran diri manajer, Ombudsman juga memberikan perhatian terhadap rencana pembentukan klinik pratama di lingkungan KDKMP.
Rencana tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah tersedia, khususnya puskesmas di wilayah setempat.
Radian Syam menjelaskan bahwa pembentukan klinik pratama pada dasarnya dapat dilakukan apabila memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, kebijakan tersebut harus melalui koordinasi dengan kementerian terkait agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
"Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan ya, dalam Inpres misalkan. Nah, kemudian itu sudah dikoordinasikan dengan kementerian-kementerian lain, maka kemudian kami melihatnya itu bisa dilakukan," terang ia.
Menurut Radian, Ombudsman tidak berfokus pada boleh atau tidaknya suatu program dilaksanakan, tetapi lebih pada kesesuaian prosedur dan pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan tersebut juga mencakup kemungkinan terjadinya maladministrasi, pelanggaran prosedur, hingga penundaan pelayanan atau pelaksanaan program secara berlarut-larut.
Ombudsman menjadikan regulasi turunan dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Kesehatan sebagai pedoman untuk menilai apakah pelaksanaan program KDKMP sudah sesuai dengan ketentuan.
"Jadi kami melihat dari bagaimana proses itu sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan. Nah itu menjadi pegangan kami," tambah Radian.
Sebelumnya, Kementerian Koperasi (Kemenkop) juga telah menyampaikan perkembangan proses perekrutan dan penempatan manajer KDKMP.
Berdasarkan data yang disampaikan Kemenkop, sebanyak 26.991 orang telah menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sementara itu, terdapat 159 orang yang menolak penawaran kerja dan 1.550 orang lainnya mengalami kendala administrasi karena melewati batas waktu yang telah ditentukan.
Ribuan calon manajer yang terkendala proses administrasi tersebut kemudian mengajukan permohonan penawaran ulang atau offering kepada PT Agrinas Pangan Nusantara.
Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi, Destry Anna Sari, menjelaskan bahwa proses penawaran ulang dilakukan dengan menyediakan pilihan lokasi penempatan yang sudah memiliki bangunan.
Proses tersebut memberikan kesempatan kepada calon manajer yang sebelumnya terkendala agar kembali memperoleh penawaran pekerjaan.
"Agrinas melakukan proses penawaran di tiga lokasi lagi yang sudah tersedia, dan terus terang baru ditutup semalam. Jadi, saya belum dapat update dari Agrinas. Kita belum dapat yang 1.550 itu nanti akhirnya bagaimana memilih yang ditawarkan tadi yang sudah ada bangunannya," ujar Destry dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).
Dengan adanya mekanisme penawaran ulang dan relokasi, pemerintah diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ombudsman pun menekankan pentingnya percepatan operasional KDKMP dengan tetap memperhatikan aturan dan prosedur yang berlaku. Kesiapan manajer, kesesuaian lokasi penempatan, serta kepastian regulasi menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan agar program tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir