KebonCinta.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan guru non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN) yang mengajar di sekolah negeri tetap dapat menjalankan tugasnya pada 2027. Kepastian ini menjadi kabar penting bagi ratusan ribu tenaga pendidik yang selama ini masih berstatus non-ASN.
Pemerintah mencatat sebanyak 172.323 guru non-ASN masih aktif mengajar di sekolah negeri. Untuk menjamin keberlanjutan kegiatan belajar mengajar, Kemendikdasmen menyiapkan perpanjangan surat edaran yang mengatur penugasan sekaligus pemenuhan hak para guru tersebut.
Selain memastikan keberlanjutan penugasan, pemerintah juga menyiapkan mekanisme pembayaran gaji melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Dengan kebijakan ini, persoalan status kepegawaian diharapkan tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di sekolah.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kemendikdasmen, Temu Ismail, dalam acara Ngopi Bareng Bu Nunuk di Langit Seduh Rooftop, 101 Urban, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Temu Ismail menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga agar guru non-ASN tetap bisa mengajar di sekolah negeri meskipun status kepegawaiannya belum berubah menjadi ASN.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026. Aturan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk tetap memberdayakan guru non-ASN dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.
Melalui surat edaran tersebut, pemerintah daerah juga masih diperbolehkan memberikan gaji bulanan kepada guru non-ASN selama 2026.
"SE Nomor 7 Tahun 2026 kemarin (hadir) untuk menjamin bahwa guru non-ASN masih dapat diperdayakan di sekolah, mengajar di sekolahnya. Yang kedua, Pemda (pemerintah daerah) masih dapat memberikan gaji per bulan sampai 2026," ungkap Temu.
Memasuki 2027, Kemendikdasmen akan menerbitkan perpanjangan surat edaran sebagai dasar hukum lanjutan bagi penugasan guru non-ASN.
Menurut Temu, perpanjangan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB).
"Nanti akan ada perpanjangan surat edaran Pak Menteri dan itu sudah disetujui oleh KemenpanRB," jelasnya.
Persetujuan KemenpanRB diperlukan karena pengaturan tenaga non-ASN berkaitan dengan tata kelola aparatur sipil negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain kepastian penugasan, persoalan penghasilan menjadi salah satu hal penting yang diperhatikan pemerintah. Perpanjangan surat edaran nantinya juga akan mengatur pemenuhan hak guru non-ASN, termasuk mekanisme pembayaran gaji.
Temu Ismail menjelaskan bahwa pembayaran gaji guru non-ASN dapat dilakukan melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP.
Dana BOSP merupakan bantuan pemerintah yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan. Melalui mekanisme tersebut, sekolah memiliki sumber pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai ketentuan penggunaan dana yang berlaku.
Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian bagi guru non-ASN agar tetap memperoleh penghasilan selama menjalankan tugas mengajar pada 2027.
Meski demikian, mekanisme pembayaran dan ketentuan teknis penggunaannya tetap mengacu pada aturan yang diterbitkan pemerintah.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, juga menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan jaminan keberlanjutan penugasan guru non-ASN.
Jaminan tersebut ditujukan kepada 172.323 guru yang telah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024.
Nunuk menjelaskan bahwa kepastian tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam pengumuman bersama DPR dan pemerintah pada 6 November 2026.
"Saat pengumuman antara DPR dengan Pemimpin Pemerintah dalam 6 November 2026 yang lalu itu sudah ada jaminan bahwa mereka (guru non-ASN) tetap melaksanakan tugas sampai mereka memperoleh status ASN melalui seleksi CPNS," tegas Nunuk.
Dengan demikian, guru non-ASN yang masuk dalam pendataan tersebut tetap dapat melaksanakan tugas mengajar sambil menunggu proses penyelesaian status kepegawaiannya melalui jalur seleksi CPNS.
Baca Juga: Kontrak PPPK Paruh Waktu Berlaku 1 Tahun, Apakah Otomatis Diperpanjang? Ini Aturannya!
Nunuk Suryani menambahkan, ketika masa berlaku SE Nomor 7 Tahun 2026 berakhir, pemerintah akan menyiapkan landasan hukum baru untuk menjamin keberlanjutan penugasan guru non-ASN.
Regulasi tersebut nantinya dapat berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP).
Kehadiran aturan baru diperlukan agar guru non-ASN tetap memiliki dasar hukum untuk menjalankan tugas di satuan pendidikan tempat mereka mengajar.
Pemerintah juga menegaskan bahwa penyelesaian status guru non-ASN akan diarahkan melalui seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Para guru diberikan kesempatan mengikuti seleksi hingga memperoleh status sebagai ASN.
Namun, apabila belum berhasil lolos seleksi CPNS, mereka tetap diberikan kesempatan untuk melanjutkan tugas mengajar di sekolah asal sampai proses penyelesaian status ASN dilakukan.
"Mereka berkesempatan mengikuti seleksi CPNS sampai status ASN mereka dapat dan jika belum lulus, mereka masih bisa mengajar di satuan pendidikan tersebut sampai mereka diproses menjadi ASN," imbuhnya.
Kebijakan tersebut menjadi upaya pemerintah menjaga keberlangsungan pendidikan sekaligus memberikan kepastian bagi guru non-ASN. Dengan adanya perpanjangan surat edaran, kemungkinan penerbitan regulasi baru, serta skema pembayaran melalui BOSP, sebanyak 172.323 guru diharapkan tetap dapat menjalankan tugasnya pada 2027 tanpa terganggu persoalan status kepegawaian.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir