Roadmap Pengalihan Guru PPPK Jadi ASN Pusat 2027–2030, Apa Saja Tahapan yang Harus Dilalui?

KebonCinta.com - Pemerintah tengah menyiapkan penataan tata kelola guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui pengalihan status kepegawaian menjadi pegawai pemerintah pusat mulai 2027.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan tenaga pendidik, memberikan kepastian status, serta memenuhi kebutuhan guru secara nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti sebelumnya menjelaskan bahwa proses penataan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan beberapa kelompok guru.

Lantas, bagaimana arah pelaksanaan roadmap pengalihan guru PPPK tersebut?

Baca Juga: Guru PPPK Paruh Waktu Direncanakan Jadi Penuh Waktu Mulai Januari 2027, Ini Ketentuan dan Peluang Seleksi PNS 

1. Tahun 2027: Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Tahap awal kebijakan diarahkan pada peningkatan status sekitar 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Pelaksanaan direncanakan mulai 1 Januari 2027 melalui mekanisme otomatis tanpa seleksi ulang.

Guru yang termasuk dalam kelompok tersebut juga direncanakan beralih menjadi pegawai pemerintah pusat.

2. Tahun 2027–2029: Penataan Guru PPPK

Selain guru paruh waktu, pemerintah menyiapkan penataan sekitar 935.316 guru PPPK yang telah bekerja.

Proses pengalihan pengelolaan kepegawaian menuju pemerintah pusat direncanakan berlangsung bertahap pada periode 2027 hingga 2029.

Dalam periode tersebut, guru PPPK yang memenuhi persyaratan juga memperoleh kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS.

Namun, perubahan instansi pengelola tidak otomatis mengubah status PPPK menjadi PNS.

Baca Juga: Data Guru Jawa Barat per 1 November 2026: Ada 21.529 Guru PPPK dan 8.705 PPPK Paruh Waktu di Sekolah Negeri Provinsi 

3. Tahun 2027: Rekrutmen Guru CPNS Baru

Pemerintah juga mempersiapkan rekrutmen CPNS untuk memenuhi kebutuhan sekitar 464.856 guru.

Seleksi direncanakan dimulai pada 2027, dengan penugasan awal guru baru pada 2028.

Kebijakan ini diarahkan untuk membantu mengatasi kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah.

4. Penataan Lanjutan Menuju 2030

Pembenahan tata kelola guru diharapkan dapat mendukung sistem pengelolaan tenaga pendidik yang lebih terintegrasi.

Namun, rincian tahapan khusus pada 2030 masih memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui dokumen resmi pemerintah.

Karena itu, tahun 2030 belum dapat dipastikan sebagai batas akhir seluruh proses pengalihan.

Baca Juga: Guru PPPK Paruh Waktu Direncanakan Jadi Penuh Waktu Mulai Januari 2027, Simak Penjelasan Kemendikdasmen 

Dengan demikian, roadmap penataan guru PPPK mencakup peningkatan status, pengalihan pengelolaan ke pemerintah pusat, serta rekrutmen guru baru yang dilaksanakan secara bertahap mulai 2027.