RAPBN 2027 Siapkan Rp61,1 Triliun untuk Kemendikdasmen, Kesejahteraan Guru Non-ASN Jadi Alokasi Terbesar

Keboncinta.com – Jakarta. Pemerintah menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp61,1 triliun untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027.

Anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai sejumlah program pendidikan, mulai dari peningkatan kesejahteraan guru non-Aparatur Sipil Negara, Program Indonesia Pintar, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, hingga beasiswa peningkatan kualifikasi akademik guru.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Dari pagu Rp61,1 triliun, sekitar Rp55,51 triliun diarahkan untuk program kerja Prioritas Nasional bidang pendidikan dasar dan menengah.

Rp14,09 Triliun untuk Kesejahteraan Guru Non-ASN

Alokasi terbesar dalam daftar program prioritas direncanakan untuk peningkatan kesejahteraan guru non-ASN dengan nilai sekitar Rp14,09 triliun.

Anggaran tersebut disiapkan seiring meningkatnya jumlah guru di sekolah negeri maupun swasta yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Meski demikian, angka Rp14,09 triliun tidak berarti seluruh guru non-ASN otomatis memperoleh bantuan atau tunjangan baru dengan nominal yang sama.

Penyalurannya tetap bergantung pada penetapan APBN 2027, persyaratan penerima, data guru, status sertifikasi, serta petunjuk teknis yang akan diterbitkan pemerintah.

Guru disarankan memastikan data pribadi, sekolah induk, beban mengajar, status kepegawaian, rekening, dan sertifikasi pendidik tercatat secara benar dalam sistem resmi pemerintah.

PIP Menyasar Sekitar 18 Juta Murid

Program Indonesia Pintar menjadi salah satu alokasi terbesar berikutnya. Pemerintah merencanakan anggaran sekitar Rp13,79 triliun untuk mendukung pendidikan sekitar 18 juta murid.

Penetapan calon penerima manfaat akan menggunakan data yang menjadi basis pemerintah, termasuk Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

PIP bertujuan membantu peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin agar tetap memperoleh akses pendidikan dan tidak putus sekolah karena kendala ekonomi.

Jumlah penerima maupun nilai bantuan yang benar-benar disalurkan nantinya mengikuti keputusan anggaran dan ketentuan teknis tahun 2027.

Revitalisasi Sekolah Dapat Rp9,28 Triliun

Pemerintah juga merencanakan anggaran sekitar Rp9,28 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan.

Program ini menyasar perbaikan sarana dan prasarana sekolah, termasuk ruang kelas, perpustakaan, toilet, laboratorium, ruang administrasi, serta fasilitas lain yang mengalami kerusakan atau tidak lagi layak digunakan.

Pelaksanaannya direncanakan menggunakan mekanisme swakelola oleh satuan pendidikan penerima manfaat. Sekolah bersama masyarakat diharapkan terlibat dalam proses pembangunan dan pengawasan penggunaan anggaran.

Pemilihan sekolah penerima tetap akan mempertimbangkan hasil pendataan kondisi bangunan dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Sekolah Nasional Terintegrasi Rp7,21 Triliun

Pengembangan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT mendapat alokasi sekitar Rp7,21 triliun.

SNT dikembangkan sebagai layanan pendidikan terintegrasi, terutama untuk memperluas akses pendidikan bermutu bagi murid dari wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sekolah negeri.

Program tersebut mengintegrasikan layanan pendidikan tingkat SMP dan SMA serta memberikan ruang pengembangan bagi peserta didik yang memiliki potensi dan bakat.

Digitalisasi Pembelajaran Rp5,83 Triliun

Transformasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi juga masuk dalam rencana anggaran. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp5,83 triliun untuk digitalisasi pembelajaran.

Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses guru dan murid terhadap sumber belajar digital serta meningkatkan pemanfaatan teknologi di ruang kelas.

Digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan pengadaan perangkat. Sekolah juga membutuhkan koneksi internet, konten yang sesuai, pelatihan guru, pemeliharaan perangkat, dan sistem pengawasan agar teknologi benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran.

Selain itu, pemerintah merencanakan pengembangan Studio Guru dengan anggaran sekitar Rp40 miliar. Studio tersebut akan menjadi bagian dari ekosistem pembelajaran dan peningkatan kapasitas pendidik, termasuk untuk mendukung pembelajaran jarak jauh.

Pendidikan Dasar Tanpa Pungutan

Pemerintah turut menyiapkan sekitar Rp5 triliun sebagai langkah awal menuju penyelenggaraan wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Dukungan lain berupa bantuan perlengkapan sekolah direncanakan sekitar Rp250 miliar.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban keluarga, terutama bagi peserta didik dari kelompok ekonomi kurang mampu. Namun, penerapan pendidikan tanpa pungutan tetap memerlukan aturan teknis mengenai sekolah sasaran, jenis biaya yang ditanggung, dan mekanisme penyalurannya.

Beasiswa S1 dan D4 bagi Guru

Di luar program Prioritas Nasional, Kemendikdasmen merencanakan anggaran sekitar Rp210 miliar untuk beasiswa guru yang ingin memperoleh kualifikasi akademik S1 atau D4.

Program ini penting bagi guru yang masih membutuhkan peningkatan kualifikasi sesuai ketentuan pendidikan nasional.

Pemerintah juga menyiapkan sekitar Rp152,1 miliar untuk Pendidikan Profesi Guru dan pengembangan kompetensi pendidik dalam bidang STEM, MIPA, Pembelajaran Mendalam, serta digitalisasi pembelajaran.

Sementara itu, peningkatan dan pembaruan keterampilan berstandar industri bagi pendidik serta tenaga kependidikan bidang vokasi direncanakan memperoleh sekitar Rp133,9 miliar.

Masih Berstatus Rancangan Anggaran

Masyarakat perlu memahami bahwa angka Rp61,1 triliun masih tercantum dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut belum dapat disamakan dengan dana yang sudah ditetapkan atau siap dicairkan.

RAPBN masih melalui pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat sebelum ditetapkan menjadi APBN 2027. Nilai anggaran, jumlah penerima, sasaran program, dan mekanisme pelaksanaan masih dapat mengalami penyesuaian.

Sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik sebaiknya menunggu pengumuman serta petunjuk teknis dari kanal resmi pemerintah dan tidak mempercayai pihak yang menawarkan bantuan dengan meminta biaya pendaftaran.

Berdasarkan penjelasan resmi Kemendikdasmen, anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu layanan, memperkuat kesejahteraan guru, dan memberikan kesempatan kepada murid untuk berkembang sesuai potensinya.