SeCirebon.com — Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menekan praktik aktivitas keuangan ilegal.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah praktik pinjaman informal yang dikenal masyarakat sebagai bank emok serta pinjaman online ilegal.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, dalam rapat koordinasi Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) Daerah Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, Rabu, 18 November 2026.
PELAKU USAHA MIKRO MASIH MENGHADAPI KENDALA
Pemerintah Kabupaten Kuningan menyoroti keterbatasan akses pembiayaan formal bagi sebagian pelaku usaha kecil.
Kelompok yang disebut menghadapi hambatan mencakup pedagang pasar serta pekerja sektor transportasi.
Mereka membutuhkan modal usaha, tetapi terkadang kesulitan memenuhi prosedur lembaga keuangan resmi.
Situasi tersebut membuat sebagian masyarakat tertarik kepada pinjaman informal yang menawarkan proses pencairan lebih cepat.
BANK EMOK MENJADI PERHATIAN
Baca Juga: Ekonomi Sedang Tak Menentu? Warren Buffett Ingatkan 5 Pengeluaran Ini Bisa Menguras Uang
Istilah bank emok umum digunakan untuk menggambarkan praktik pinjaman tertentu yang beroperasi di lingkungan masyarakat.
Pemerintah daerah menyoroti risiko dari layanan yang dapat merugikan peminjam.
Namun, tidak semua bentuk pinjaman kelompok atau pinjaman informal otomatis dapat dinyatakan ilegal tanpa pemeriksaan terhadap status serta praktik penyelenggaranya.
Karena itu, penertiban harus didasarkan pada ketentuan dan hasil pemeriksaan lembaga berwenang.
PEMKAB MINTA AKSES PEMBIAYAAN DIPERMUDAH
Tuti Andriani mendorong agar masyarakat kecil mendapatkan alternatif pembiayaan resmi yang lebih mudah dijangkau.
Pemerintah berharap perbankan serta lembaga keuangan berizin dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha supermikro.
Akses pembiayaan yang lebih baik diharapkan mengurangi ketergantungan pada layanan berisiko.
Namun, penyederhanaan prosedur tetap perlu disertai pemeriksaan kemampuan membayar agar masyarakat tidak terjebak utang yang tidak sesuai kemampuan.
PERLINDUNGAN KELUARGA JUGA DIBAHAS
Wakil Bupati turut menyoroti persoalan utang-piutang informal yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi keluarga.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pinjaman yang dilakukan tanpa komunikasi atau persetujuan pasangan.
Masalah keuangan rumah tangga membutuhkan keterbukaan dan pemahaman mengenai kewajiban pembayaran.
Masyarakat disarankan mempelajari bunga, biaya layanan, denda keterlambatan, serta isi perjanjian sebelum mengambil pinjaman.
SATGAS PASTI JADI WADAH KOORDINASI
Rapat koordinasi membahas penguatan kerja sama pemerintah daerah, OJK, serta pihak terkait dalam menangani aktivitas keuangan ilegal.
Selain penertiban, edukasi masyarakat menjadi bagian penting dalam pencegahan.
Warga perlu memahami perbedaan antara layanan keuangan berizin dan pihak yang menawarkan pinjaman melalui saluran tidak jelas.
Penawaran yang meminta akses data pribadi secara berlebihan atau menjanjikan pencairan tanpa informasi biaya transparan patut diwaspadai.
CARA MEMERIKSA LAYANAN KEUANGAN
Sebelum menggunakan layanan pinjaman, masyarakat sebaiknya memeriksa legalitas penyelenggara melalui kanal resmi OJK.
Jangan menganggap sebuah aplikasi legal hanya karena tersedia di toko aplikasi atau sering dipromosikan.
Simpan salinan perjanjian dan bukti transaksi, serta hindari memberikan kode OTP maupun kata sandi kepada pihak lain.
Apabila menemukan dugaan aktivitas keuangan ilegal, masyarakat dapat mencari panduan pengaduan melalui layanan resmi OJK.
HARAPAN BAGI EKONOMI KUNINGAN
Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap kerja sama tersebut membantu melindungi masyarakat sekaligus memperluas akses pembiayaan yang aman.
Kebijakan ini terutama penting bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal untuk mempertahankan kegiatan ekonominya.
Dengan pengawasan dan edukasi yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu memilih layanan keuangan secara lebih bijak dan terhindar dari praktik yang merugikan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir