Pemerintah Siapkan Pendidikan Gratis dari TK sampai PTN, Ini Tahapan dan Skemanya

Keboncinta.com-- Rencana memperluas akses pendidikan gratis kembali menjadi perhatian pemerintah. Kebijakan yang sedang disiapkan mencakup jenjang sekolah negeri mulai dari PAUD/TK hingga SMA dan SMK, bahkan pembahasannya diarahkan sampai ke perguruan tinggi negeri (PTN).

Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri. Berdasarkan keterangan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, cakupan pembahasan tersebut meliputi sekitar 164 ribu sekolah negeri dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK di seluruh Indonesia.

Pemerintah juga tengah menyiapkan penguatan pembiayaan pendidikan melalui berbagai instrumen, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Sementara untuk jenjang perguruan tinggi, pemerintah masih mematangkan skema pembebasan biaya kuliah di PTN. Pembahasan mencakup komponen seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang pangkal.

Baca Juga: Cara Mengatasi SEB AKGTK 2026 Tidak Bisa Dibuka di PC, Cek Pengaturan Ini

Pendidikan Gratis Sekolah Negeri Mencakup PAUD hingga SMA

Percepatan pendidikan gratis yang diarahkan pemerintah mencakup seluruh jenjang sekolah negeri mulai dari PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA dan SMK.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden meminta jajaran terkait segera menyiapkan langkah penerapannya. Jumlah sekolah negeri yang masuk dalam cakupan pembahasan mencapai sekitar 164 ribu satuan pendidikan.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan pendidikan tanpa terbebani biaya pendidikan yang menjadi sasaran program.

Namun, masyarakat perlu membedakan antara arahan dan rencana kebijakan dengan aturan teknis yang sudah berlaku. Pemerintah masih menyusun mekanisme serta kebutuhan anggaran sebelum penerapan secara penuh.

PIP untuk Siswa TK Mulai 2027

Perhatian khusus diberikan kepada pendidikan anak usia dini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa penguatan pendidikan gratis diarahkan mulai dari jenjang TK.

Mulai 2027, siswa TK dari keluarga tidak mampu direncanakan memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450.000 per tahun. Kebijakan ini menjadi bagian dari perluasan dukungan pemerintah terhadap pendidikan pada jenjang prasekolah.

Selain PIP, pemerintah juga memperkuat dukungan melalui dana BOS. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa dana BOS pada tahun ini juga diberikan untuk murid TK dan SD, sementara PIP ditujukan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.

Perluasan dukungan tersebut berkaitan dengan rencana wajib belajar 13 tahun yang memasukkan pendidikan prasekolah sebagai bagian dari jenjang pendidikan yang perlu mendapatkan dukungan pemerintah.

Baca Juga: Jangan Keliru, Ini Rincian Jadwal TKA 2026 SMA Sederajat Setiap Harinya

Pemerintah Siapkan Skema Kuliah Gratis di PTN

Rencana pendidikan gratis tidak berhenti pada pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah juga sedang mengkaji kemungkinan pembebasan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Seskab Teddy menyebut pemerintah akan mematangkan rencana tersebut dalam waktu sekitar dua sampai empat minggu. Komponen yang menjadi perhatian antara lain UKT dan uang pangkal.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto kemudian menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan kajian lintas kementerian mengenai kebutuhan pembiayaan. Perhitungan tersebut mencakup berbagai sumber pendapatan PTN yang nantinya perlu diperhitungkan dalam skema penggantian oleh pemerintah.

Dengan demikian, rencana kuliah gratis di PTN belum dapat dipahami sebagai penghapusan UKT dan uang pangkal yang langsung berlaku bagi seluruh mahasiswa. Bentuk kebijakan dan mekanisme pembiayaannya masih dalam tahap pengkajian.

Kemampuan APBN Menjadi Bagian dari Perhitungan

Besarnya cakupan program pendidikan gratis membuat kebutuhan anggaran menjadi salah satu aspek penting yang perlu dihitung pemerintah.

Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyampaikan bahwa rencana pendidikan tinggi gratis perlu dikaji dengan mempertimbangkan manfaat bagi masyarakat sekaligus kemampuan APBN.

Artinya, penerapan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi membutuhkan perhitungan fiskal dan mekanisme pembiayaan yang matang agar kebijakan dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Karena itu, masyarakat perlu menunggu ketentuan resmi mengenai bentuk pembiayaan, kelompok penerima, komponen biaya yang ditanggung, serta waktu mulai berlakunya kebijakan.

Baca Juga: Korps Kadet RI Resmi Jadi Ekstrakurikuler Pilihan, Ini Aturan Baru untuk Sekolah

Masyarakat Perlu Menunggu Aturan Teknis

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pemerintah sedang mempercepat pembahasan pendidikan gratis di sekolah negeri sekaligus mematangkan opsi pembebasan biaya kuliah di PTN.

Untuk jenjang sekolah, cakupan yang disebut pemerintah meliputi sekitar 164 ribu sekolah negeri dari PAUD/TK sampai SMA/SMK. Sementara itu, dukungan PIP bagi siswa TK dari keluarga tidak mampu direncanakan mulai 2027 dengan nilai Rp450.000 per tahun.

Adapun untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menyusun formula yang mencakup UKT dan uang pangkal serta menghitung kebutuhan anggarannya.

Oleh sebab itu, orang tua, siswa, dan calon mahasiswa sebaiknya mengikuti perkembangan melalui regulasi dan pengumuman resmi. Rencana pendidikan gratis tersebut masih membutuhkan aturan pelaksanaan agar masyarakat mengetahui secara pasti siapa yang menjadi penerima dan biaya apa saja yang nantinya ditanggung pemerintah.***