Pemerintah Bahas Opsi Kuliah Gratis di PTN, Skema dan Anggarannya Masih Dihitung

JAKARTA — Pemerintah sedang menghitung kebutuhan anggaran dan sejumlah pilihan pelaksanaan pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri. Pembahasan itu dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai perluasan akses pendidikan negeri.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan kementeriannya telah memetakan kebutuhan pembiayaan mahasiswa serta kondisi perguruan tinggi negeri. Hasil penghitungan tersebut dibawa untuk dibahas dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 23 September 2026.

Brian menjelaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan beberapa kemungkinan. Program dapat dirancang dengan cakupan yang luas ataupun dijalankan secara bertahap. Salah satu opsi yang masih dihitung ialah memulai pelaksanaan bagi mahasiswa baru. Pilihan lain mempertimbangkan kelompok mahasiswa berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi.

Setiap pilihan memiliki kebutuhan biaya yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu melihat jumlah mahasiswa yang menjadi sasaran, kebutuhan tiap perguruan tinggi, dan kemampuan anggaran negara. Perhitungan juga harus memperhatikan keberlanjutan kegiatan belajar di kampus apabila skema baru diterapkan.

Kemdiktisaintek menyatakan kebutuhan perguruan tinggi negeri tidak selalu sama. Jumlah mahasiswa dan karakteristik kampus menjadi bagian dari pemetaan agar rancangan pembiayaan dapat disusun berdasarkan data, bukan dengan satu perkiraan untuk seluruh perguruan tinggi.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah kementerian. Pembahasan pendidikan negeri gratis mencakup jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri, sehingga penyusunan kebijakannya memerlukan koordinasi dan penghitungan bersama.

Bagi calon mahasiswa dan keluarga, hal yang perlu dipahami saat ini ialah skema kuliah gratis tersebut masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah belum mengumumkan keputusan akhir mengenai siapa saja yang akan menerima manfaat, kapan program dimulai, ataupun cara pelaksanaannya di setiap PTN.

Kemdiktisaintek menyebut hasil analisis tim khusus akan dilaporkan kepada Presiden dalam waktu sekitar dua hingga empat minggu setelah pembahasan tersebut. Laporan itu akan menjadi bahan untuk menentukan langkah kebijakan berikutnya.

Sambil menunggu keputusan resmi, calon mahasiswa dapat terus mengikuti informasi penerimaan dan pembiayaan pendidikan dari perguruan tinggi tujuan serta kanal pemerintah. Perincian program baru dapat dijadikan pegangan setelah pemerintah menetapkan dan mengumumkan kebijakannya.