Mulai 2027, Pemerintah Rencanakan Pengalihan 242 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu

JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan pengalihan sekitar 242 ribu guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Prosesnya direncanakan dimulai pada 1 Januari 2027, bersamaan dengan penataan status mereka sebagai pegawai pemerintah pusat.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Senin, 21 September 2026. Pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola guru dan pembiayaan tenaga pendidik.

Selain 242 ribu guru tersebut, Kemendikdasmen menyebut sekitar 6.000 PPPK paruh waktu yang sehari-hari bertugas sebagai guru juga masuk dalam perhatian. Kelompok ini memiliki surat keputusan sebagai pelaksana meskipun menjalankan tugas mengajar, sehingga penataan datanya menjadi bagian dari persiapan pengalihan.

Untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih status, Kemendikdasmen mengajukan tambahan anggaran Rp23 triliun pada 2027. Anggaran itu masuk dalam pembahasan penyesuaian pagu kementerian bersama DPR.

Komisi X DPR RI menyetujui penyesuaian pagu Kemendikdasmen tahun anggaran 2027 menjadi Rp89,10 triliun. Nilai tersebut mencakup tambahan Rp28 triliun dari pagu awal Rp61,10 triliun. Selain dukungan bagi gaji dan tunjangan guru, tambahan anggaran juga diarahkan untuk revitalisasi satuan pendidikan.

Pengalihan dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu perlu dibedakan dari pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Kemendikdasmen menyatakan guru PPPK penuh waktu yang memenuhi persyaratan administrasi akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi guru PNS secara bertahap mulai 2027. Kesempatan mengikuti seleksi juga disebut terbuka bagi guru non-ASN di sekolah negeri sesuai persyaratan yang ditetapkan.

Kemendikdasmen turut memperkirakan adanya kekosongan sekitar 464 ribu guru. Untuk mengisi kebutuhan tersebut, rekrutmen guru melalui jalur CPNS direncanakan dilakukan secara bertahap mulai 2027. Jumlah kebutuhan itu masih memerlukan perencanaan berdasarkan lokasi, mata pelajaran, dan jenjang sekolah.

Bagi guru yang terdampak rencana pengalihan status, kejelasan data kepegawaian akan menjadi hal penting. Pemerintah masih perlu menjabarkan tahapan administratif dan petunjuk pelaksanaan agar guru mengetahui bagaimana proses tersebut akan dijalankan.

Karena pelaksanaannya direncanakan mulai tahun depan, informasi terbaru mengenai jadwal dan persyaratan sebaiknya diikuti melalui pengumuman resmi Kemendikdasmen serta instansi kepegawaian terkait. Pernyataan mengenai rencana pengalihan ini belum berarti setiap guru telah menerima keputusan perubahan status secara pribadi.