Mantan Polisi Yahudi Gabung Partai Islam Ra’am, Politik Israel Jadi Sorotan

Keboncinta.com – Keputusan mantan pejabat kepolisian Israel, Yoav Segalovitz, bergabung dengan partai Islam Ra’am menjadi perhatian dalam dinamika politik Israel setelah pemilu 27 Oktober 2026. Langkah tersebut dinilai tidak biasa karena Segalovitz merupakan seorang Yahudi sekuler yang mengaku sebagai Zionis, sementara Ra’am merupakan partai konservatif yang dipimpin politikus Arab, Mansour Abbas.

Segalovitz sebelumnya berasal dari partai berhaluan tengah yang didominasi kelompok Yahudi. Kini, ia memilih bekerja sama dengan Ra’am yang berhasil memperoleh delapan kursi di parlemen Israel atau Knesset.

Keputusan tersebut memunculkan perdebatan sekaligus membuka pembicaraan mengenai kemungkinan kerja sama politik antara kelompok Yahudi dan Arab dalam pembentukan pemerintahan baru.

Kerja Sama Yahudi dan Arab Jadi Perhatian

Segalovitz menyebut keputusannya bergabung dengan Ra’am sebagai upaya menunjukkan bahwa masyarakat Yahudi dan Arab dapat bekerja sama meskipun memiliki perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik.

Ia menilai seluruh warga Israel memiliki kedudukan sebagai bagian dari masyarakat yang sama sehingga perlu membangun kolaborasi untuk mencapai kemajuan.

Dalam pemilu terbaru, partai-partai yang dipimpin kelompok Arab berhasil memperoleh total 19 dari 120 kursi Knesset. Perolehan tersebut membuka peluang bagi mereka untuk memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan arah pemerintahan.

Namun, kerja sama dengan partai-partai Arab masih menghadapi penolakan dari sejumlah kelompok politik Yahudi, khususnya pihak yang menentang keterlibatan mereka dalam pemerintahan.

Segalovitz bahkan mendapat kritik dari kelompok sayap kanan yang menilai keputusannya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Israel.

Baca Juga: Presiden Prabowo Bertemu Langsung dengan Emir Qatar, Sampaikan Keprihatinan Pascaserangan Israel ke Doha 

Ra’am Hadapi Tantangan Masuk Koalisi Pemerintahan

Partai Ra’am yang dipimpin Mansour Abbas berupaya memperluas penerimaan politik agar dapat terlibat dalam pemerintahan berikutnya.

Meski demikian, jalan menuju koalisi tidak mudah. Sepanjang sejarah Israel, partai Arab baru satu kali bergabung dalam pemerintahan, yakni pada 2021. Koalisi tersebut hanya bertahan sekitar 18 bulan.

Persoalan lain muncul karena sejumlah politikus oposisi mengajukan persyaratan kepada partai Arab sebelum membuka peluang kerja sama. Persyaratan itu antara lain pengakuan terhadap Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis serta sikap terhadap Hamas.

Abbas sendiri telah mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan mengecam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Persoalan Sosial Masyarakat Arab di Israel

Warga keturunan Palestina yang menjadi warga negara Israel mencakup lebih dari 20 persen populasi negara tersebut. Mereka memiliki hak politik, termasuk memberikan suara dalam pemilihan umum.

Namun, komunitas Arab masih menghadapi sejumlah persoalan sosial, seperti kemiskinan, keterbatasan investasi, serta meningkatnya kekerasan dan kejahatan kelompok kriminal.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Segalovitz menilai keterlibatan politik masyarakat Arab perlu diperluas.

Pengalamannya sebagai mantan penyidik kepolisian juga dianggap dapat membantu menangani persoalan keamanan yang dihadapi komunitas Arab.

Baca Juga: Setelah Israel Lakukan Serangan, Presiden Prabowo Tiba di Doha untuk Lakukan Pertemuan bersama Emir Qatar 

Segalovitz dan Abbas Ingin Terlibat dalam Pemerintahan

Segalovitz menegaskan bahwa kerja sama dengan Ra’am bukan sekadar strategi politik, melainkan upaya menghilangkan sekat antara masyarakat Yahudi dan Arab.

Sementara itu, Mansour Abbas menyampaikan bahwa kerja sama kedua kelompok dapat menjadi jalan untuk memperjuangkan keamanan, perdamaian, dan kehidupan yang lebih baik.

Keduanya dijadwalkan dilantik bersama enam anggota Ra’am lainnya pada 10 November 2026.

Meski demikian, belum dapat dipastikan apakah partai tersebut nantinya akan bergabung dengan koalisi pemerintahan atau tetap berada di kubu oposisi Knesset.

Perkembangan ini memperlihatkan bahwa hubungan politik Yahudi dan Arab menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah pemerintahan Israel setelah pemilu.