Kurikulum Merdeka Dievaluasi: Apa Alasan di Balik Rencana Kembalinya Jurusan di SMA?

Keboncinta.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana mengembalikan sistem penjurusan di jenjang sekolah menengah atas (SMA) mulai tahun ajaran 2027. Rencana tersebut mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk pengamat pendidikan.

Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim, menilai sistem penjurusan yang kembali diterapkan sebaiknya tidak hanya berfokus pada tiga kelompok seperti sebelumnya, yakni Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan Bahasa.

Menurutnya, penjurusan perlu dirancang dengan mempertimbangkan perkembangan dunia kerja serta kebutuhan kompetensi di masa depan. Sebab, pekerjaan modern semakin membutuhkan kemampuan yang berasal dari berbagai bidang ilmu.

Satriwan menyampaikan bahwa kebutuhan dunia kerja saat ini tidak lagi selalu dapat dipenuhi melalui satu disiplin ilmu. Banyak profesi menuntut keterampilan yang saling melengkapi.

“Karena dunia kerja modern gitu ya membutuhkan kemampuan yang sifatnya lintas disiplin ilmu,” ujarnya kepada detikEdu, Kamis (5/11/2026).

Baca Juga: Mau Masuk PTN? Penjurusan SMA Kembali Berlaku 2027, TKA Bakal Bantu Siswa Tentukan Pilihan Kuliah 

P2G Dorong Penjurusan Berbasis Multidisiplin

Satriwan menjelaskan bahwa dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga profesional dengan beragam kompetensi. Ia mencontohkan bidang ekonomi digital yang tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan ekonomi, tetapi juga memerlukan pemahaman matematika, ilmu sosial, dan teknologi.

Karena itu, P2G mendorong agar skema penjurusan SMA dikembangkan secara lebih luas dan disesuaikan dengan tantangan profesi maupun persoalan sosial yang terus berkembang.

Menurut Satriwan, siswa perlu memperoleh bekal untuk memahami berbagai isu aktual dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, persoalan kemiskinan yang dapat dikaji melalui aspek perubahan iklim, kesehatan, hingga perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Ia menilai sistem penjurusan harus lebih adaptif dan berorientasi pada masa depan. Dengan pendekatan tersebut, pilihan bidang belajar siswa diharapkan dapat lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Satriwan juga mengingatkan bahwa penjurusan tidak seharusnya hanya mengulang pola lama yang membatasi siswa pada IPA, IPS, dan Bahasa.

Menurutnya, skema yang lebih luas diperlukan agar sekolah dapat merespons persoalan sosial sekaligus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penjurusan Tak Cukup Hanya IPA, IPS, dan Bahasa

P2G berpandangan bahwa pengembalian sistem penjurusan perlu menjadi momentum untuk menyusun struktur pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.

Jika penjurusan hanya dibatasi pada tiga kelompok lama, sekolah berpotensi menghadapi tantangan dalam menyiapkan siswa dengan kompetensi yang semakin beragam.

Satriwan menekankan bahwa pilihan bidang studi di SMA sebaiknya mampu menjawab persoalan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, siswa tidak hanya mempelajari materi dalam satu rumpun ilmu, tetapi juga memiliki kesempatan membangun kompetensi lintas disiplin.

Pendekatan ini dinilai penting karena berbagai persoalan masa kini, mulai dari ekonomi digital hingga perubahan iklim, membutuhkan pemahaman yang saling terhubung.

P2G Minta Kurikulum Merdeka Dievaluasi

Selain mendorong pembaruan skema penjurusan, P2G juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Kurikulum tersebut sebelumnya menghapus sistem penjurusan di SMA dan memberi ruang bagi siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat serta rencana pendidikan mereka.

Satriwan menilai pemerintah perlu menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Kurikulum Merdeka kepada publik. Evaluasi tersebut penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan penjurusan yang akan diterapkan kembali.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana implementasi kurikulum selama kurang lebih lima tahun berjalan, termasuk capaian, kendala, dan hal-hal yang perlu diperbaiki.

Dengan adanya evaluasi yang menyeluruh, kebijakan penjurusan diharapkan tidak sekadar mengembalikan pola lama, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman pelaksanaan kurikulum sebelumnya.

Baca Juga: Pemerintah Gratiskan Biaya Pendidikan SMA Taruna Nusantara, Ini Perubahan Skemanya 

Libatkan Guru dan Pakar dalam Merancang Penjurusan

P2G juga mendorong agar penyusunan sistem penjurusan SMA melibatkan berbagai pihak, mulai dari organisasi profesi guru hingga pakar pendidikan.

Keterlibatan para pemangku kepentingan dinilai penting agar struktur penjurusan yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa, perkembangan dunia kerja, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Satriwan menegaskan, desain penjurusan SMA harus mempertimbangkan perubahan yang berlangsung di tengah peradaban global.

Dengan begitu, kebijakan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pengelompokan mata pelajaran, tetapi juga mampu membekali siswa dengan kompetensi yang relevan untuk masa depan.