Kemendikdasmen Usulkan Tambahan Anggaran Rp157,76 Triliun, Rp115,25 Triliun untuk Wajib Belajar 13 Tahun

KEBONCINTA.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan dana tersebut dirancang untuk memperkuat sejumlah program pendidikan, mulai dari Wajib Belajar 13 Tahun, revitalisasi sekolah, Program Indonesia Pintar hingga peningkatan kompetensi guru.

Usulan tersebut mendapat dukungan Komisi X DPR RI untuk dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan pagu anggaran Kemendikdasmen untuk 2027 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp61,10 triliun.

Angka tersebut meningkat Rp2,86 triliun dibandingkan pagu indikatif sebesar Rp58,24 triliun.

Namun menurut Kemendikdasmen, jumlah yang telah ditetapkan tersebut belum cukup untuk mendukung seluruh target program prioritas pendidikan yang direncanakan pemerintah.

Karena itulah kementerian kembali mengajukan tambahan anggaran.

Dari total usulan sebesar Rp157,76 triliun, alokasi terbesar diarahkan kepada Program Wajib Belajar 13 Tahun.

Kemendikdasmen mengusulkan anggaran sebesar Rp115,25 triliun untuk program tersebut.

Wajib Belajar 13 Tahun menjadi pengembangan dari konsep pendidikan wajib sebelumnya karena memasukkan satu tahun pendidikan prasekolah sebelum anak memasuki sekolah dasar.

Program tersebut diarahkan agar anak usia 5 hingga 6 tahun mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan prasekolah.

Pemerintah menilai pendidikan pada usia tersebut penting dalam membantu kesiapan anak memasuki jenjang sekolah dasar.

Selain Wajib Belajar 13 Tahun, Kemendikdasmen mengusulkan Rp35,81 triliun untuk Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.

Anggaran tersebut berkaitan dengan upaya meningkatkan mutu proses belajar mengajar pada berbagai jenjang pendidikan.

Sementara Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi diusulkan memperoleh tambahan Rp3,69 triliun.

Bidang kebahasaan dan kesastraan juga masuk dalam rancangan tambahan anggaran dengan nilai Rp235,73 miliar.

Kemudian Program Dukungan Manajemen diusulkan sebesar Rp2,77 triliun.

Salah satu target besar yang ingin dicapai melalui tambahan anggaran adalah revitalisasi satuan pendidikan.

Kemendikdasmen menargetkan perluasan sasaran revitalisasi hingga mencapai 100 ribu satuan pendidikan.

Program revitalisasi dapat menyangkut perbaikan dan peningkatan fasilitas sekolah sehingga lingkungan belajar menjadi lebih layak.

Kondisi sarana dan prasarana masih menjadi persoalan di berbagai daerah.

Sebagian sekolah membutuhkan perbaikan ruang kelas, sanitasi, fasilitas pembelajaran maupun sarana lain yang menunjang kegiatan pendidikan.

Dengan memperluas cakupan revitalisasi, pemerintah berharap semakin banyak sekolah memperoleh fasilitas yang memadai.

Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk memperkuat Program Indonesia Pintar atau PIP.

Kemendikdasmen mengusulkan peningkatan satuan biaya PIP khususnya bagi peserta didik jenjang SD dan SMP.

PIP merupakan bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin sesuai persyaratan program.

Bantuan tersebut diharapkan membantu memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan sehingga persoalan ekonomi tidak membuat siswa berhenti sekolah.

Selain peningkatan satuan biaya, pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk memperluas sasaran bantuan pendidikan.

Upaya tersebut berkaitan dengan target mengurangi jumlah anak tidak sekolah.

Program pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah menjadi salah satu bagian yang membutuhkan dukungan pendanaan.

Pemerintah ingin anak yang berada di luar sistem pendidikan dapat memperoleh kesempatan kembali mengikuti proses pembelajaran.

Beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid juga menjadi bagian dalam usulan.

Salah satu program yang ikut diperkuat adalah Afirmasi Pendidikan Menengah atau ADEM.

Program afirmasi diperlukan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih merata, termasuk kepada peserta didik dari wilayah maupun kelompok yang membutuhkan dukungan khusus.

Tidak hanya siswa yang menjadi sasaran tambahan anggaran.

Guru juga termasuk kelompok yang mendapat perhatian.

Kemendikdasmen mengusulkan keberlanjutan bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi hingga jenjang S1 atau D4.

Pemenuhan kualifikasi akademik menjadi bagian penting dalam peningkatan profesionalisme tenaga pendidik.

Guru yang belum mencapai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan membutuhkan dukungan agar dapat melanjutkan studi tanpa meninggalkan tanggung jawab mengajar.

Selain bantuan pendidikan guru, tambahan anggaran kualitas pengajaran juga diarahkan untuk berbagai kebutuhan peningkatan kompetensi.

Pemerintah menilai kualitas pendidikan tidak dapat hanya ditingkatkan melalui pembangunan gedung.

Kualitas guru dan proses pembelajaran harus berkembang secara bersamaan.

Dalam pembahasan terpisah, Kemendikdasmen juga mengusulkan tambahan Dana Alokasi Khusus atau DAK Non-Fisik Bidang Pendidikan sebesar Rp33,48 triliun.

Usulan tersebut muncul karena terdapat selisih antara kebutuhan riil daerah yang disebut mencapai Rp169,83 triliun dengan alokasi yang telah ditetapkan sebesar Rp136,35 triliun.

DAK Non-Fisik mempunyai peranan penting dalam operasional pendidikan di daerah.

Anggaran tersebut berkaitan antara lain dengan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan serta berbagai komponen yang menunjang layanan pendidikan.

Pembayaran tunjangan guru ASN daerah juga menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam pembahasan kebutuhan anggaran pendidikan.

Komisi X DPR memberikan dukungan agar usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen dibahas lebih lanjut.

Namun dukungan tersebut belum berarti seluruh Rp157,76 triliun otomatis menjadi anggaran final.

Usulan masih harus melalui tahapan pembahasan anggaran bersama DPR dan pemerintah sebelum memperoleh keputusan.

Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara pagu yang telah ditetapkan dengan tambahan dana yang masih berada dalam tahap usulan.

Pagu Kemendikdasmen 2027 saat ini disebut sebesar Rp61,10 triliun.

Sedangkan tambahan Rp157,76 triliun merupakan usulan Kemendikdasmen yang mendapat dukungan Komisi X untuk dibawa ke pembahasan berikutnya.

Hasil akhir pembahasan akan menentukan berapa besar tambahan anggaran yang benar-benar dapat dialokasikan.

Apabila usulan memperoleh dukungan anggaran yang memadai, dampaknya dapat menjangkau banyak aspek pendidikan.

Mulai dari siswa penerima PIP, sekolah yang membutuhkan revitalisasi, program pendidikan vokasi hingga guru yang membutuhkan bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan.

Program Wajib Belajar 13 Tahun menjadi komponen terbesar yang mendapatkan perhatian.

Dengan satu tahun pendidikan prasekolah sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pemerintah ingin membangun fondasi pendidikan anak sejak sebelum memasuki SD.

Kemendikdasmen berharap dukungan anggaran yang lebih besar dapat membuat program pendidikan berjalan lebih tepat sasaran.

Pembahasan anggaran berikutnya di Badan Anggaran DPR akan menjadi tahapan penting untuk menentukan seberapa besar usulan tersebut dapat direalisasikan pada 2027.