ASN & Karier
Hilmi An Naufal

Kemendikdasmen Targetkan Layanan PAUD Jangkau 14 Ribu Desa yang Belum Punya TK hingga Akhir 2026

Kemendikdasmen Targetkan Layanan PAUD Jangkau 14 Ribu Desa yang Belum Punya TK hingga Akhir 2026

07 November 2026 | 19:15

KebonCinta.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk menjangkau sekitar 14 ribu desa yang belum memiliki Taman Kanak-kanak (TK).

Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup pendidikan prasekolah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa pemerataan pendidikan anak usia dini masih menjadi tantangan karena ketersediaan layanan pendidikan belum sama di setiap daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026, dan diberitakan ANTARA pada Sabtu, 7 November.

MASIH ADA SEKITAR 14 RIBU DESA TANPA TK

Baca Juga: Transfer Bank dan Transaksi Online Kena PPN Mulai 9 November 2026? Ini Fakta Sebenarnya! 

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa sebagian daerah telah mempunyai layanan pendidikan usia dini dengan jumlah memadai.

Di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat, terdapat desa yang sudah memiliki lebih dari satu TK.

Namun, pemerintah masih mencatat sekitar 14 ribu desa yang belum memiliki layanan TK.

Perbedaan kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesempatan anak memperoleh pendidikan prasekolah belum sepenuhnya merata.

Karena itu, pemerintah ingin mempercepat penyediaan layanan PAUD agar anak-anak di berbagai wilayah mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan awal.

TARGET PEMERATAAN HINGGA AKHIR 2026

Kemendikdasmen menargetkan desa-desa yang belum memiliki TK dapat terjangkau layanan PAUD hingga akhir 2026.

Target tersebut berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan, bukan pengumuman bahwa 14 ribu gedung TK baru telah selesai dibangun.

Penyediaan layanan pendidikan dapat membutuhkan berbagai bentuk dukungan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.

Karena itu, masyarakat perlu menunggu laporan realisasi untuk mengetahui jumlah desa yang benar-benar telah terlayani pada akhir tahun.

Hingga 7 November, pemerintah belum menyatakan bahwa seluruh target sudah tercapai.

MENDUKUNG WAJIB BELAJAR 13 TAHUN

Program Wajib Belajar 13 Tahun diarahkan untuk memperluas kesempatan pendidikan dengan memberikan perhatian kepada masa prasekolah.

Pendidikan anak usia dini mempunyai peran penting dalam membantu anak mempersiapkan diri mengikuti kegiatan belajar pada jenjang sekolah dasar.

Melalui kegiatan bermain dan interaksi sosial, anak dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, serta mengenal lingkungan.

Namun, pembelajaran usia dini perlu disesuaikan dengan perkembangan anak.

Tujuannya bukan menjadikan TK sebagai tempat yang hanya berorientasi pada latihan akademik.

MENDIKDASMEN MINTA ANAK TK BELAJAR DENGAN GEMBIRA

Abdul Mu'ti mengingatkan bahwa pendidikan anak usia dini harus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan.

Menurutnya, anak tidak boleh merasa terbebani oleh tekanan akademik yang berlebihan.

Kegiatan pembelajaran perlu menggunakan pendekatan belajar sambil bermain sesuai kebutuhan perkembangan peserta didik.

Pendidik juga diminta tidak menjadikan berbagai kegiatan seremonial sebagai beban bagi anak.

Pesan tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan PAUD.

REVITALISASI FASILITAS PAUD DIPERKUAT

Selain memperluas akses pendidikan, Kemendikdasmen menjalankan program revitalisasi satuan PAUD.

Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki bangunan dan fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan.

Pemerintah berharap perbaikan sarana dapat mendukung kegiatan belajar anak dalam lingkungan yang lebih layak.

Namun, perlu dibedakan antara revitalisasi lembaga yang sudah ada dengan pembukaan akses pendidikan pada desa yang belum memiliki TK.

Kedua kebutuhan tersebut dapat memerlukan pendekatan yang berbeda.

PENGGUNAAN DANA HARUS TRANSPARAN

Abdul Mu'ti juga mengingatkan pengelola satuan pendidikan agar menggunakan bantuan pemerintah secara bertanggung jawab.

Dana revitalisasi harus dimanfaatkan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengelola sekolah diminta menyampaikan laporan jika terdapat kendala dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk apabila muncul gangguan akibat bencana alam.

Transparansi diperlukan untuk memastikan bantuan benar-benar mendukung perbaikan layanan pendidikan.

PERAN GURU DAN ORANG TUA TETAP PENTING

Pemerataan fasilitas perlu diikuti peningkatan kualitas pembelajaran.

Guru PAUD membutuhkan kemampuan memahami kebutuhan anak, merancang permainan edukatif, serta membangun lingkungan belajar yang aman.

Orang tua juga dapat mendukung perkembangan anak melalui kegiatan sederhana di rumah, seperti membacakan cerita dan mengajak anak bermain bersama.

Kolaborasi keluarga dan pendidik diharapkan membuat pengalaman pendidikan anak lebih bermakna.

TARGET MASIH MEMERLUKAN EVALUASI

Hingga Sabtu, 7 November 2026, pemerintah telah menyampaikan target perluasan layanan PAUD bagi sekitar 14 ribu desa yang belum memiliki TK.

Namun, belum ada pengumuman bahwa seluruh desa tersebut sudah memperoleh fasilitas pendidikan baru.

Informasi mengenai pelaksanaan program perlu dipantau melalui Kemendikdasmen serta dinas pendidikan daerah.

Masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan kebijakan melalui https://www.kemendikdasmen.go.id.

Pemerataan pendidikan anak usia dini diharapkan membantu semakin banyak anak Indonesia mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan sebelum memasuki sekolah dasar.

Tags:
PAUD 2026 14 ribu desa tanpa TK Wajib Belajar 13 Tahun kemendikdasmen Abdul Mu'ti Revitalisasi PAUD Sekolah TK pendidikan anak usia dini pemerataan pendidikan.

Komentar Pengguna