Kemendikdasmen Selidiki Dugaan Kecurangan TKA 2026, Lebih dari 10 Kasus Foto dan Penyebaran Soal

KebonCinta.com - Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA, SMK, dan sederajat tahun 2026 menghadapi sejumlah persoalan terkait dugaan pelanggaran tata tertib ujian. Salah satu temuan yang menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) adalah tindakan memotret soal saat ujian berlangsung hingga menyebarkannya melalui media sosial.

Inspektur Jenderal Kemendikdasmen, Faisal Syahrul, mengungkapkan terdapat lebih dari 10 kasus dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan dokumentasi dan penyebaran soal TKA. Temuan tersebut kini menjadi perhatian Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung di lapangan.

Baca Juga: Pendaftaran TKA SD-SMP 2027 Dibuka Januari, Catat Jadwal Ujian dan Pengumumannya 

Penanganan kasus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan bukti, pihak yang terlibat, serta tingkat pelanggaran yang terjadi. Kemendikdasmen juga menaruh perhatian terhadap dampak sosial dan psikologis yang mungkin dialami peserta didik akibat pemberitaan maupun penyebaran informasi mengenai dugaan kecurangan tersebut.

Baca Juga: Jangan Lewatkan Sarapan, Ini 7 Manfaatnya untuk Energi dan Kesehatan Tubuh 

Penentuan Sanksi Tidak Dilakukan Secara Terburu-buru

Kemendikdasmen menegaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran TKA tidak dapat dilakukan secara sembarangan, terutama apabila melibatkan peserta didik. Pemeriksaan perlu memperhatikan tingkat kesalahan dan dampaknya sebelum menentukan bentuk sanksi.

Baca Juga: TKA SMA 2026 di Bali Berjalan Lancar, Kemendikdasmen Evaluasi Matematika dan Kesiapan Sekolah 

Klasifikasi pelanggaran akan dibedakan menjadi kategori ringan, sedang, dan berat. Penilaian tersebut berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ujian, termasuk siswa, proktor, maupun pengawas.

Selain aspek administratif, dampak psikologis terhadap peserta didik juga menjadi pertimbangan. Pemberitaan yang viral mengenai dugaan kecurangan dinilai berpotensi memengaruhi kondisi sosial dan mental siswa.

Karena itu, proses pemeriksaan diarahkan untuk memastikan fakta dan bukti secara objektif sebelum keputusan lebih lanjut ditetapkan.

Kemendikdasmen Libatkan Komdigi hingga BSSN

Selain melakukan pemeriksaan internal, Kemendikdasmen memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk mencegah pelanggaran serupa terulang. Upaya tersebut melibatkan Dinas Pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman.

Koordinasi tersebut mencakup pengawasan pelaksanaan ujian di daerah hingga pengendalian konten yang berkaitan dengan dugaan kebocoran soal di media sosial.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, juga menekankan pentingnya pemahaman tata tertib sebelum ujian dimulai. Setiap satuan pendidikan perlu memastikan siswa, pengawas, proktor, dan petugas lainnya memahami ketentuan pelaksanaan TKA.

Sebagai penguatan kebijakan, Kemendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026. Surat edaran tersebut menjadi pengingat bagi Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan untuk menjalankan seluruh ketentuan tata tertib TKA.

Tiga Surat Tindak Lanjut Telah Dikirim

Dalam proses penanganan dugaan pelanggaran, BKPDM telah menyampaikan tiga surat tindak lanjut kepada sejumlah instansi terkait, yakni Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Agama.

Surat kepada Komdigi secara khusus berkaitan dengan permohonan pengendalian konten di media sosial yang memuat informasi dugaan pelanggaran TKA.

Sementara itu, proses konfirmasi dan verifikasi bersama Dinas Pendidikan serta Kantor Wilayah Kementerian Agama masih berlangsung. Pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi kronologi kejadian, pihak yang terlibat, serta bukti yang mendukung setiap laporan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan penanganan dugaan pelanggaran TKA berjalan secara transparan dan proporsional. Di sisi lain, penguatan pengawasan dan pemahaman tata tertib menjadi bagian penting untuk menjaga integritas pelaksanaan asesmen pendidikan nasional.