KebonCinta.com — Kasus seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menjadi perhatian masyarakat. Pengakuan tersebut tidak hanya memicu perbincangan tentang tanda-tanda akhir zaman, tetapi juga menyeret dugaan penipuan dan pemerasan yang merugikan para pengikutnya hingga mencapai Rp1,3 miliar.
Kasus ini kembali mengingatkan umat Islam agar berhati-hati terhadap pihak yang menggunakan simbol, ajaran, atau tokoh agama untuk memperoleh keuntungan pribadi. Terlebih, klaim mengenai Imam Mahdi berkaitan dengan persoalan akidah yang tidak boleh disampaikan secara sembarangan.
Menanggapi fenomena tersebut, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M. Cholil Nafis, memberikan peringatan agar masyarakat tidak mudah mempercayai seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: MUI Soroti Klaim Imam Mahdi dalam Kasus Bangkalan, Masyarakat Diminta Lebih Waspada
Mengutip pemberitaan resmi MUI, kasus ini bermula dari laporan warga kepada kepolisian terhadap seorang pria berinisial FF. Ia dilaporkan atas dugaan penipuan dan pemerasan terhadap sejumlah pengikutnya dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp1,3 miliar.
Dalam menjalankan aksinya, FF diduga memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama. Ia mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi, sedangkan ayahnya disebut sebagai Ratu Adil.
Tidak hanya itu, FF juga disebut mengaku memiliki kekuasaan atas takdir, umur, hingga keimanan seseorang. Berdasarkan kesaksian korban yang diberitakan MUI, pengikut yang tidak memenuhi permintaan uang diancam akan meninggal dunia dalam jangka waktu tertentu atau kehilangan keimanannya.
Modus tersebut diduga membuat para pengikut merasa takut dan terus memberikan uang. Permintaan itu dilakukan dengan berbagai alasan, seperti penebusan dosa, memperoleh umur panjang, serta menjamin keselamatan keluarga.
Akibatnya, para korban disebut mengalami kerugian secara bertahap hingga mencapai Rp1,3 miliar. Kasus tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
Perlu ditegaskan bahwa dugaan penipuan dan pemerasan tersebut merupakan perkara hukum yang harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan peradilan.
Menanggapi kasus tersebut, Wakil Ketua Umum MUI KH M. Cholil Nafis menegaskan bahwa pengakuan FF sebagai Imam Mahdi merupakan tindakan yang menyimpang dari ajaran Islam.
Dalam keterangannya kepada MUI Digital pada Senin (26/10/2026), ia menjelaskan bahwa kedatangan Imam Mahdi memang diyakini dalam ajaran Islam, khususnya dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Namun, keyakinan tersebut tidak membenarkan seseorang mengangkat atau mengklaim dirinya sendiri sebagai Imam Mahdi.
"Memang Imam Mahdi itu dalam keyakinan Islam akan datang pada akhir zaman. Tapi ketika dia ngaku sebagai Imam Mahdi, itu sudah jelas merupakan kesalahan dan kesesatan," tegas KH M. Cholil Nafis.
Ia menjelaskan bahwa kemunculan Imam Mahdi termasuk perkara akhir zaman yang disebut dalam sejumlah riwayat hadis. Kedatangannya diyakini terjadi menjelang turunnya Nabi Isa AS dan kemunculan Dajjal.
Selain itu, terdapat keterangan hadis mengenai karakteristik dan garis keturunan Imam Mahdi. Dalam riwayat yang menjadi rujukan ulama, Imam Mahdi disebut berasal dari keturunan Fatimah, putri Rasulullah SAW.
Karena itu, pengakuan sepihak seseorang tanpa dasar yang jelas tidak dapat dijadikan bukti bahwa dirinya adalah sosok yang dimaksud dalam hadis.
Dalam menanggapi kasus di Bangkalan, KH M. Cholil Nafis menyoroti beberapa penyimpangan yang dinilai merusak akidah dan membuka peluang terjadinya penipuan.
Hal pertama yang menjadi sorotan adalah pengakuan FF sebagai Imam Mahdi dan penyebutan ayahnya sebagai Ratu Adil.
Dalam Islam, kedatangan Imam Mahdi merupakan bagian dari pembahasan akhir zaman yang memiliki landasan riwayat hadis. Namun, seseorang tidak bisa menetapkan dirinya sebagai Imam Mahdi hanya berdasarkan pengakuan pribadi.
Keyakinan terhadap Imam Mahdi harus dipahami berdasarkan keterangan Al-Qur'an dan hadis, bukan melalui klaim individu yang tidak memiliki dasar keilmuan maupun bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyimpangan berikutnya adalah dugaan klaim bahwa pelaku memiliki kuasa untuk menentukan takdir, umur, serta keimanan para pengikutnya.
Berdasarkan kesaksian korban, orang yang tidak memenuhi permintaan uang disebut akan mengalami kematian dalam waktu tertentu atau kehilangan keimanan.
KH M. Cholil Nafis menilai klaim tersebut tidak masuk akal.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir