Rahman Abdullah

Jangan Anggap Sepele! ASN Mangkir 10 Hari Kerja Tanpa Alasan Sah Bisa Berujung Pemberhentian

18 Agustus 2026 | 19:08

Keboncinta.com-- Kedisiplinan merupakan bagian penting dari tanggung jawab setiap Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain menjalankan tugas sesuai jabatan, ASN juga berkewajiban mematuhi aturan mengenai kehadiran dan jam kerja yang telah ditetapkan.

Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah tidak bisa dianggap sebagai persoalan sepele. Apabila dilakukan secara terus-menerus dan mencapai batas tertentu, tindakan tersebut dapat berujung pada hukuman disiplin yang serius.

Pemerintah kembali mengingatkan pentingnya memahami aturan tersebut agar ASN tidak salah mengambil langkah. Setiap ketidakhadiran harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mengikuti prosedur yang berlaku di instansi masing-masing.

Pemerintah Kembali Tegaskan Pentingnya Disiplin ASN

Penegasan mengenai disiplin aparatur negara disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dalam Sidang Badan Pertimbangan ASN (BPASN) di Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.

Dalam sidang tersebut, pemerintah membahas 35 perkara pelanggaran disiplin ASN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 perkara diputuskan dengan penguatan hukuman, sedangkan empat perkara lainnya mendapatkan keringanan dengan tetap diberikan tindakan disiplin sesuai tingkat pelanggarannya.

BPASN memiliki peran dalam menangani keberatan dan banding administratif yang diajukan ASN terhadap hukuman disiplin yang sebelumnya diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Setiap perkara ditelaah sebelum keputusan akhir ditetapkan, baik berupa penguatan, peringanan, pemberatan, maupun pembatalan sanksi sesuai hasil pemeriksaan.

Mangkir 10 Hari Kerja Bisa Berujung Sanksi Berat

Salah satu ketentuan yang perlu menjadi perhatian ASN adalah mengenai ketidakhadiran kerja secara terus-menerus tanpa alasan yang sah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, PNS yang tidak masuk kerja secara terus-menerus selama 10 hari kerja tanpa alasan yang sah dapat dikenai hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Aturan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kehadiran bukan hanya berkaitan dengan administrasi internal. Ketika ketidakhadiran dilakukan tanpa dasar yang sah dan berlangsung hingga memenuhi batas yang ditentukan, konsekuensinya dapat memengaruhi status kepegawaian.

Karena itu, ASN perlu memahami kewajiban kehadiran sekaligus prosedur yang harus ditempuh apabila memang memiliki alasan untuk tidak menjalankan tugas.

Ratusan Kasus Pelanggaran Sudah Ditangani

Data hingga Agustus 2026 menunjukkan bahwa pemerintah telah menangani 239 kasus pelanggaran ASN.

Dari keseluruhan kasus tersebut, sebanyak 63 perkara berkaitan dengan ketidakhadiran kerja. Angka ini memperlihatkan bahwa persoalan disiplin kehadiran masih menjadi salah satu pelanggaran yang cukup mendapat perhatian dalam lingkungan birokrasi.

Pemerintah melalui mekanisme yang tersedia terus melakukan evaluasi terhadap berbagai perkara tersebut untuk memastikan penegakan disiplin berjalan sesuai ketentuan.

Pelanggaran ASN Tidak Hanya Soal Mangkir

Kasus yang ditangani BPASN juga memperlihatkan bahwa bentuk pelanggaran disiplin ASN cukup beragam.

Dari 35 perkara yang dibahas dalam sidang tersebut, rinciannya mencakup:

11 kasus ketidakhadiran atau mangkir kerja
9 kasus pelanggaran integritas
8 kasus tindak pidana korupsi
3 kasus terkait izin perkawinan dan perceraian
3 kasus tindakan asusila
1 kasus penyalahgunaan narkotika

Beragamnya perkara tersebut menunjukkan bahwa disiplin ASN tidak hanya berkaitan dengan presensi, tetapi juga menyangkut integritas, perilaku, kepatuhan terhadap ketentuan, serta tanggung jawab sebagai aparatur negara.

Pengawasan PPK Perlu Diperkuat

Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki peran penting dalam memastikan aturan disiplin diterapkan di lingkungan masing-masing instansi.

Pengawasan yang dilakukan secara konsisten dapat membantu mendeteksi pelanggaran sejak awal sekaligus memberikan pembinaan sebelum persoalan berkembang menjadi lebih serius.

Di sisi lain, ASN juga perlu memahami hak dan kewajibannya agar setiap tindakan yang dilakukan selama menjalankan pekerjaan tetap berada dalam koridor aturan kepegawaian.

ASN Jangan Abaikan Aturan Kehadiran

Bagi ASN, memahami aturan disiplin merupakan langkah penting untuk menghindari persoalan kepegawaian di kemudian hari.

Jika terdapat kondisi yang menyebabkan seorang pegawai tidak dapat masuk kerja, alasan tersebut perlu disampaikan melalui mekanisme yang sah sesuai ketentuan instansi.

Jangan sampai ketidakhadiran yang sebenarnya dapat dijelaskan justru berubah menjadi pelanggaran karena tidak disertai prosedur administratif yang benar.

Terlebih, ketidakhadiran secara terus-menerus tanpa alasan yang sah dapat membawa konsekuensi yang jauh lebih berat.

Penegakan disiplin ASN kembali menjadi perhatian pemerintah setelah BPASN membahas puluhan perkara pelanggaran aparatur negara. Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah ketidakhadiran kerja tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021, PNS yang tidak masuk kerja secara terus-menerus selama 10 hari kerja tanpa alasan yang sah dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Karena itu, setiap ASN perlu menjalankan kewajiban secara disiplin, menaati ketentuan jam kerja, serta memastikan setiap ketidakhadiran dilakukan dengan alasan dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Disiplin bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.***