Hoegeng Jadi Pahlawan Nasional 2026, Ini Warisan Integritas yang Membuatnya Dikenang

KebonCinta.com Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Jenderal Polisi (Purn) Drs. Hoegeng Iman Santoso pada 10 November 2026 bukan sekadar penghormatan terhadap seorang mantan kepala kepolisian. 

Pengakuan negara ini juga menjadi pengingat bahwa integritas, keberanian menegakkan hukum, dan kesediaan menjaga institusi dari penyalahgunaan kekuasaan merupakan bagian penting dari pengabdian kepada bangsa.

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar tersebut kepada Hoegeng bersama 18 tokoh lainnya dalam rangka peringatan Hari Pahlawan. Penetapan itu tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 93/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Hoegeng tercatat sebagai penerima dari Provinsi DKI Jakarta. 

Nama Hoegeng telah lama melekat dalam ingatan publik sebagai simbol polisi yang jujur dan sederhana. Namun, keteladanannya tidak hanya bersumber dari citra pribadi. Rekam jejak selama memimpin kepolisian memperlihatkan upaya membangun institusi yang profesional dan tidak tunduk pada kepentingan pribadi maupun tekanan kekuasaan.

Baca Juga: Mulai 2027 Status Guru Berubah? Ini Nasib PPPK Paruh Waktu dan Guru Non-ASN Setelah 31 Desember 2026 

Perjalanan seorang polisi yang menjaga prinsip

Hoegeng lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, pada 14 Oktober 1921. Sebelum meniti karier di kepolisian, ia pernah menempuh pendidikan hukum di Recht Hogeschool, Batavia. Perjalanan pendidikannya terhenti ketika perguruan tinggi tersebut ditutup pada masa pendudukan Jepang.

Setelah Indonesia merdeka, Hoegeng melanjutkan pengabdiannya melalui berbagai penugasan kepolisian. Ia pernah bertugas di Semarang, Surabaya, dan Medan. Pengalaman tersebut membentuk perjalanan kariernya hingga dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting, termasuk Kepala Jawatan Imigrasi dan menteri dalam kabinet pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.

Puncak kariernya di kepolisian terjadi ketika ia dilantik menjadi Kepala Kepolisian Negara pada 15 Mei 1968. Hoegeng memimpin institusi tersebut hingga 2 Oktober 1971. Dalam periode kepemimpinannya, ia melakukan pembenahan organisasi dan mendorong penguatan profesionalisme kepolisian. <escape></escape>

Ketegasan menghadapi perkara yang sensitif

Salah satu hal yang membuat nama Hoegeng terus dikenang adalah sikapnya dalam menangani perkara yang menyita perhatian publik. Ia dikenal tidak ingin penegakan hukum dibedakan berdasarkan kedudukan sosial, kekayaan, maupun kedekatan seseorang dengan pusat kekuasaan.

Sejumlah perkara yang tercatat dalam perjalanan kepemimpinannya antara lain kasus Sum Kuning di Yogyakarta, penembakan mahasiswa ITB Rene Louis Coenrad oleh taruna Akabri Kepolisian, serta penyelundupan mobil mewah yang melibatkan Robby Tjahyadi.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum ketika harus menangani perkara yang bersinggungan dengan kepentingan pihak berpengaruh. Ketegasan Hoegeng menjadi bagian penting dari reputasinya sebagai pemimpin kepolisian yang berupaya menempatkan hukum di atas tekanan eksternal. <escape></escape>

Integritas dimulai dari diri sendiri

Keteladanan Hoegeng juga terlihat dalam kehidupan pribadinya. Sekretariat Negara mencatat bahwa ia menolak gratifikasi dan suap. Bahkan, ia memilih menutup usaha keluarganya untuk menghindari potensi konflik kepentingan dengan jabatan yang diemban.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa integritas tidak cukup hanya diwujudkan melalui penindakan terhadap pelanggaran orang lain. Seorang pejabat juga harus bersedia membatasi dirinya sendiri agar kewenangan tidak berubah menjadi sarana memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam konteks kepolisian, prinsip itu memiliki arti mendasar.