Guru PPPK Paruh Waktu Diarahkan Jadi Penuh Waktu pada 2027, Begini Penjelasan Kemendikdasmen

KebonCinta.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan arah kebijakan penataan guru, termasuk rencana perubahan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan pelaksanaan rekrutmen CPNS guru secara bertahap.

Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq dalam kegiatan sarasehan bersama ratusan guru di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur), Sumatra Selatan, Jumat, 6 November 2026.

Informasi tersebut dipublikasikan melalui siaran pers resmi Kemendikdasmen pada Sabtu, 7 November 2026.

PPPK PARUH WAKTU DIARAHKAN MENJADI PENUH WAKTU

Baca Juga: Proses Afdruk: Teknik Cetak dalam Dunia Seni Grafis 

Dalam pertemuan tersebut, Fajar menjelaskan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan tata kelola guru melalui koordinasi lintas kementerian dan DPR.

Salah satu arah kebijakannya adalah perubahan status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes mulai tahun berikutnya.

Apabila mengacu pada waktu penyampaian informasi pada November 2026, arah kebijakan tersebut merujuk pada 2027.

Namun, pernyataan itu merupakan penjelasan mengenai rencana kebijakan pemerintah. Pelaksanaan, kriteria peserta, dan mekanisme administratif masih harus mengikuti regulasi serta keputusan resmi yang berlaku.

Karena itu, guru tidak boleh menganggap bahwa seluruh PPPK paruh waktu otomatis telah memperoleh perubahan status pada saat ini.

REKRUTMEN CPNS GURU DISEBUT BERTAHAP

Kemendikdasmen juga menyampaikan bahwa rekrutmen CPNS guru akan dilaksanakan secara bertahap.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian tenaga pendidik yang berharap memiliki kesempatan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil.

Namun, dalam siaran pers tersebut belum tersedia rincian jumlah formasi, pembagian instansi, tanggal pembukaan pendaftaran, atau persyaratan seleksi CPNS guru.

Masyarakat perlu membedakan rencana rekrutmen dengan pengumuman resmi seleksi yang telah dibuka.

Informasi mengenai penerimaan ASN dapat dipantau melalui portal SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara.

BATAS USIA PNS MEMERLUKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG

Dalam forum yang sama, sejumlah guru menyampaikan aspirasi mengenai peluang perubahan status kepegawaian serta pertimbangan masa pengabdian.

Kemendikdasmen menjelaskan bahwa perubahan batas usia seleksi PNS tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan administratif kementerian.

Perubahan tersebut membutuhkan pembahasan dan revisi Undang-Undang ASN bersama DPR.

Dengan demikian, belum ada dasar untuk menyatakan batas usia CPNS telah berubah hanya berdasarkan aspirasi yang disampaikan peserta sarasehan.

GURU SWASTA JUGA MENYAMPAIKAN ASPIRASI

Salah satu peserta, Herwijaya dari TKIT At-Taqwa Gumawang, menyampaikan harapan mengenai pemerataan dukungan kepada guru sekolah swasta.

Ia juga menyoroti peluang mendapatkan status PPPK serta tunjangan profesi tanpa harus meninggalkan tempat mengabdi.

Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa penataan guru tidak hanya berkaitan dengan status kepegawaian, tetapi juga pemerataan kesempatan dan kesejahteraan.

Dalam kesempatan yang sama, pemerintah menyampaikan dukungan peningkatan kualifikasi guru melalui beasiswa S1/D4 dengan skema Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Pendidikan Profesi Guru.

CARA MEMANTAU INFORMASI RESMI

Guru yang menunggu perkembangan PPPK maupun CPNS disarankan mengikuti pengumuman Kemendikdasmen, BKN, dan pemerintah daerah.

Portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id digunakan sebagai rujukan informasi pengadaan ASN sesuai periode yang ditetapkan pemerintah.

Pendaftar juga perlu memastikan bahwa pengumuman berasal dari instansi yang berwenang dan tidak memberikan dokumen pribadi kepada pihak yang mengaku dapat menjamin kelulusan.

Arah kebijakan yang disampaikan pada November 2026 menjadi perkembangan penting dalam pembahasan penataan guru, tetapi implementasinya masih membutuhkan ketentuan resmi lebih lanjut.