Gaji PPPK 2027 Bakal Ditanggung APBN Pusat? Simak Rencana Pengalihan dari APBD!

KebonCinta.com - Kabar mengenai rencana pengalihan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian menjelang tahun 2027.

Salah satu isu yang berkembang adalah kemungkinan pembayaran gaji PPPK daerah sepenuhnya ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wacana tersebut dinilai penting karena selama ini pembiayaan PPPK daerah berkaitan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Lantas, apakah gaji PPPK benar-benar akan sepenuhnya dibayarkan pemerintah pusat mulai 2027?

Baca Juga: Mulai 2027 Gaji PPPK Daerah Ditanggung Pemerintah Pusat, Anggaran Rp23 Triliun Disiapkan 

Rencana Pengalihan Gaji PPPK ke APBN

Berdasarkan pemberitaan Radar Semarang pada 24 Oktober 2026, terdapat pembahasan mengenai penguatan pembiayaan PPPK melalui anggaran pemerintah pusat.

Pengalihan tersebut dikaitkan dengan upaya mengurangi tekanan anggaran daerah sekaligus menjaga keberlanjutan pembayaran penghasilan pegawai.

Namun, rencana tersebut perlu dibedakan dari ketentuan pembiayaan yang telah berlaku.

Secara umum, belanja pegawai ASN pusat dibebankan pada APBN, sedangkan belanja pegawai ASN daerah berkaitan dengan APBD.

Pemerintah pusat juga dapat memberikan dukungan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai ketentuan anggaran.

Baca Juga: Mulai 2027 Gaji PPPK Daerah Ditanggung Pemerintah Pusat, Anggaran Rp23 Triliun Disiapkan 

Apakah Mulai Januari 2027 Sudah Pasti Berlaku?

Kepastian pelaksanaan membutuhkan dasar hukum dan pengaturan anggaran yang jelas.

Pemerintah perlu menetapkan mekanisme pembayaran, instansi penanggung jawab, serta cakupan PPPK yang masuk dalam kebijakan.

Tanpa ketentuan resmi, informasi mengenai pengalihan penuh mulai Januari 2027 belum dapat dipastikan berlaku untuk seluruh PPPK daerah.

PPPK Perlu Memantau Pengumuman Resmi

Pegawai dapat mengikuti informasi melalui Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, BKN, dan pemerintah daerah.

Selain itu, informasi dari instansi tempat bekerja tetap penting untuk mengetahui mekanisme pembayaran gaji.

Baca Juga: Anggaran Menjerit, 39 Pemda Kesulitan Bayar Gaji PPPK hingga Ribuan Pegawai Terancam Dirumahkan 

Dengan memahami perkembangan kebijakan, PPPK dapat membedakan rencana pengalihan pembiayaan dari aturan yang telah ditetapkan pemerintah.