Gaji Guru PPPK Bakal Ditanggung Pemerintah Pusat? Begini Rencana Pengalihan Anggaran Mulai 2027

KebonCinta.com - Pemerintah menyiapkan perubahan tata kelola pembiayaan guru PPPK seiring rencana pengalihan status kepegawaian menjadi pegawai pemerintah pusat mulai 2027.

Kebijakan tersebut menjadi perhatian karena selama ini pembiayaan sebagian guru PPPK berkaitan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah.

Melalui penataan terbaru, pemerintah pusat direncanakan mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan gaji dan tunjangan guru.

Lantas, bagaimana rencana pengalihan anggaran tersebut?

Baca Juga: Jangan Asal Pindah Sekolah! Guru PPPK Perlu Cek SKTP agar Penyaluran TPG Tetap Lancar 

Pemerintah Siapkan Dukungan Rp23 Triliun

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan bahwa anggaran 2027 telah disesuaikan untuk mendukung sejumlah program prioritas pendidikan.

Pagu alokasi anggaran kementerian ditetapkan sebesar Rp89,10 triliun, meningkat Rp28 triliun dari pagu sebelumnya.

Dari tambahan tersebut, sebesar Rp23 triliun diarahkan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Anggaran tersebut menjadi bagian dari persiapan peningkatan status guru mulai 2027.

Baca Juga: Sudah Mutasi Sekolah? Guru PPPK Wajib Cek Dapodik dan Info GTK agar TPG Tidak Terkendala 

Mengapa Pembiayaan Dialihkan?

Salah satu pertimbangan pemerintah adalah perbedaan kemampuan fiskal antardaerah.

Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas anggaran yang sama untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai.

Karena itu, pengalihan tata kelola ke pemerintah pusat dipertimbangkan sebagai langkah untuk memperkuat keberlanjutan pembiayaan tenaga pendidik.

Selain itu, kebijakan tersebut berkaitan dengan upaya memperbaiki distribusi guru secara nasional.

Apakah Gaji Langsung Naik?

Pengalihan sumber pembiayaan tidak otomatis berarti seluruh guru PPPK memperoleh kenaikan gaji dengan nominal yang sama.

Besaran penghasilan tetap mengikuti ketentuan penggajian berdasarkan status, golongan, dan aturan yang berlaku.

Bagi guru PPPK paruh waktu yang meningkat menjadi penuh waktu, perubahan status berpotensi memengaruhi ketentuan penghasilan.

Namun, besaran pembayaran setiap pegawai perlu mengacu pada keputusan kepegawaian dan ketentuan teknis.

Baca Juga: Mau Ajukan Mutasi Guru PPPK pada 2026? Ini Dokumen yang Perlu Disiapkan Sebelum Mengurus Perpindahan! 

Pelaksanaan Mulai 2027

Pemerintah menargetkan peningkatan status guru PPPK paruh waktu mulai 1 Januari 2027.

Sementara itu, penataan guru PPPK lainnya menuju pengelolaan pemerintah pusat dilakukan secara bertahap.

Dengan demikian, pengalihan pembiayaan guru PPPK menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pendidikan, tetapi pelaksanaan dan besaran penghasilan tetap harus mengikuti regulasi resmi.