KebonCinta.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Kehadiran aturan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memulihkan kerugian masyarakat akibat berbagai tindak pidana, termasuk penipuan berkedok biro perjalanan atau travel bodong.
Salah satu poin penting dalam undang-undang tersebut adalah kewenangan negara untuk merampas aset pelaku kejahatan yang dapat digunakan untuk kepentingan pemulihan kerugian korban. Dengan demikian, masyarakat yang menjadi korban penipuan tidak hanya berharap pelaku mendapatkan hukuman pidana, tetapi juga memiliki peluang memperoleh kembali hak-haknya melalui mekanisme perampasan aset.
Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa aturan tersebut mencakup dua mekanisme perampasan aset, yakni berdasarkan tindak pidana dan tanpa didasarkan pada putusan pemidanaan atau non-conviction based.
"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua nontindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Baca Juga: RUU Perampasan Aset Harus Kejar Aliran Dana, Perlindungan Hak Warga Tak Boleh Diabaikan
Soedeson menjelaskan bahwa melalui mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, negara dapat mengambil seluruh aset milik pelaku, termasuk harta yang bukan berasal langsung dari hasil tindak pidana.
Ketentuan tersebut dapat diterapkan apabila aset yang berasal dari hasil korupsi belum mencukupi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Dengan mekanisme ini, pemulihan kerugian tidak hanya bergantung pada jumlah uang atau barang yang diperoleh pelaku dari tindak pidana korupsi.
Selain itu, UU Perampasan Aset juga memberikan ruang bagi negara untuk melakukan perampasan ketika pelaku tidak dapat menjalani proses persidangan karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
"Selain itu, perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen," jelas Soedeson.
Ia menambahkan, dalam kondisi tertentu, proses pidana terhadap pelaku memang tidak dapat dilanjutkan melalui persidangan. Namun, aset yang berkaitan dengan hasil tindak pidana tetap dapat diproses untuk dirampas sesuai ketentuan hukum.
"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," tambahnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam UU Perampasan Aset adalah kemungkinan penggunaan aturan tersebut untuk menangani kasus penipuan yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
Soedeson menyebutkan bahwa cakupan tindak pidana dalam undang-undang ini tidak hanya terbatas pada korupsi. Sejumlah kejahatan lain juga diatur, seperti narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, hingga terorisme.
Lebih jauh, aturan tersebut juga mencakup penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat luas.
Sebagai contoh, Soedeson menyinggung kasus koperasi bodong yang menghimpun dana dari masyarakat, tetapi kemudian melakukan penggelapan atau membawa kabur uang para anggotanya.
Contoh lainnya adalah biro perjalanan atau travel bodong yang mengumpulkan dana masyarakat dengan menawarkan layanan perjalanan ibadah, tetapi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dijanjikan.
Dalam kasus seperti itu, aset yang dimiliki pelaku dapat menjadi objek perampasan untuk kepentingan pemulihan kerugian para korban.
"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," kata Soedeson.
Dengan demikian, keberadaan UU Perampasan Aset diharapkan dapat memberikan perlindungan lebih kuat kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan, termasuk mereka yang mengalami kerugian akibat penyelenggara perjalanan ibadah ilegal.
Menurut Soedeson, ketentuan hukum pidana yang selama ini berlaku belum sepenuhnya mampu menjamin pengembalian kerugian masyarakat akibat tindak kejahatan.
Dalam sejumlah kasus, pelaku memang dapat dijatuhi hukuman penjara. Namun, hukuman tersebut tidak secara otomatis membuat aset yang berasal dari penipuan dapat dikembalikan kepada korban.
Kondisi ini menjadi persoalan tersendiri, terutama ketika pelaku masih menguasai harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan.
Melalui UU Perampasan Aset, negara memiliki instrumen hukum tambahan untuk menindak aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.
"Dengan undang-undang ini, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat dirampas sepanjang perbuatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas," ungkap dia.
Ketentuan ini diharapkan dapat memperkuat upaya penegakan hukum sekaligus memberikan kesempatan lebih besar bagi korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami.
Meskipun memberikan kewenangan lebih luas kepada negara dan aparat penegak hukum, Soedeson menegaskan bahwa pelaksanaan perampasan aset tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Setiap tindakan penyitaan maupun perampasan aset harus mengikuti mekanisme hukum dan mendapatkan izin pengadilan. Ketentuan tersebut menjadi bentuk pengawasan agar kewenangan yang diberikan kepada aparat tidak disalahgunakan.
Menurutnya, keberadaan mekanisme pengadilan merupakan bagian penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.
"Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan," tegas Soedeson.
Sementara itu, pengesahan UU Perampasan Aset dilakukan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.
Pengesahan ini menjadi tahap penting setelah melalui perjalanan pembahasan yang panjang. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki instrumen lebih kuat untuk menindak aset hasil kejahatan sekaligus memperjuangkan pemulihan kerugian masyarakat.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir