KebonCinta.com – Kepala sekolah, bendahara, dan guru ASN daerah dapat memantau perkembangan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta tunjangan guru tahun 2026 melalui Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.
Portal ini menyediakan informasi anggaran dan realisasi Transfer ke Daerah (TKD), termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik yang memuat sejumlah pendanaan di bidang pendidikan.
Komponen yang dapat diperiksa antara lain Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah, serta Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah.
Berdasarkan data SIKD melalui fitur Lacak Salur (CakLur) per 11 November 2026, realisasi penyaluran Dana BOS secara nasional tercatat mencapai 99,10 persen dari pagu yang ditampilkan.
Sementara itu, realisasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah mencapai 86,67 persen.
Meski demikian, angka tersebut merupakan realisasi penyaluran dalam sistem keuangan pemerintah dan tidak otomatis menunjukkan bahwa dana telah diterima setiap sekolah atau seluruh tunjangan telah masuk ke rekening masing-masing guru.
Lantas, bagaimana cara memeriksa data tersebut melalui Portal DJPK Kementerian Keuangan?
Portal Data SIKD merupakan layanan informasi yang disediakan DJPK Kementerian Keuangan untuk menampilkan data keuangan daerah, termasuk penyaluran transfer dari pemerintah pusat.
Salah satu kelompok transfer yang berkaitan langsung dengan sektor pendidikan adalah DAK Nonfisik.
Pada tahun anggaran 2026, DAK Nonfisik mencakup berbagai komponen pendanaan yang digunakan untuk mendukung layanan publik, termasuk pendidikan.
Melalui Portal TKDD, masyarakat dapat melihat nilai pagu, realisasi penyaluran, dan persentase transfer berdasarkan wilayah.
Alamat resmi portal adalah:
https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd
Informasi ini dapat diakses oleh masyarakat umum, termasuk kepala sekolah, guru, operator sekolah, pegawai pemerintah daerah, mahasiswa, dan peneliti.
Pengguna tidak perlu memiliki akun khusus untuk melihat tabel publik yang tersedia.
Namun, portal tersebut bukan pengganti aplikasi administrasi pendidikan yang digunakan untuk memeriksa status pencairan pada tingkat satuan pendidikan atau penerima tunjangan.
Dalam rincian DAK Nonfisik pada Portal DJPK, terdapat beberapa komponen yang berkaitan dengan operasional pendidikan dan tunjangan guru.
Berikut ringkasannya.
| Jenis Dana | Fungsi Umum |
|---|---|
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | Mendukung kebutuhan operasional satuan pendidikan sesuai ketentuan |
| BOP Pendidikan Anak Usia Dini | Mendukung layanan operasional PAUD |
| BOP Pendidikan Kesetaraan | Mendukung penyelenggaraan pendidikan kesetaraan |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | Mendukung pembayaran TPG bagi guru ASN daerah yang memenuhi ketentuan |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | Mendukung tunjangan khusus bagi guru ASN daerah yang memenuhi persyaratan |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | Mendukung tambahan penghasilan bagi guru ASN daerah sesuai sasaran program |
Setiap komponen memiliki ketentuan penerima dan mekanisme penyaluran masing-masing.
Karena itu, angka realisasi pada suatu komponen tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan status pencairan komponen lainnya.
Pengecekan realisasi Dana BOS melalui Portal DJPK dapat dilakukan secara mandiri dengan langkah berikut.
Gunakan laptop, komputer, atau telepon pintar yang terhubung dengan internet.
Buka alamat:
https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd
Pastikan situs menggunakan domain resmi kemenkeu.go.id.
Pada halaman portal, pilih tahun anggaran 2026.
Pemilihan tahun penting agar data yang ditampilkan sesuai dengan periode yang ingin diperiksa.
Gunakan filter provinsi untuk memilih wilayah yang akan diperiksa.
Apabila diperlukan, lanjutkan dengan memilih kabupaten atau kota.
Pastikan cakupan pemerintah daerah yang dipilih sesuai dengan kebutuhan pencarian.
Setelah menentukan pilihan, jalankan pencarian menggunakan tombol yang tersedia.
Portal akan menampilkan tabel pagu dan realisasi penyaluran berdasarkan wilayah.
Pada tabel hasil pencarian, temukan kelompok Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
Selanjutnya, cari rincian Dana Bantuan Operasional Sekolah.
Perhatikan tiga informasi utama, yaitu pagu anggaran, realisasi penyaluran, dan persentase realisasi.
Sebagai contoh, apabila suatu daerah memiliki pagu Dana BOS Rp100 miliar dan realisasi Rp90 miliar, berarti 90 persen dari alokasi tersebut telah tercatat disalurkan.
Contoh tersebut merupakan simulasi, bukan data daerah tertentu.
Penting dipahami bahwa persentase 90 persen pada tingkat daerah tidak berarti setiap sekolah telah menerima tepat 90 persen dari alokasinya.
Selain Dana BOS, guru ASN daerah juga dapat memantau informasi penyaluran tunjangan melalui Portal TKDD.
Langkah awalnya sama, yaitu membuka portal, memilih tahun anggaran 2026, serta menentukan wilayah.
Setelah tabel ditampilkan, cari rincian DAK Nonfisik yang berkaitan dengan tunjangan guru.
Komponen ini berkaitan dengan pendanaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru ASN daerah yang memenuhi persyaratan.
Pada portal, pengguna dapat membandingkan pagu dan realisasi penyaluran sesuai wilayah.
Namun, realisasi transfer bukan bukti bahwa pembayaran individu sudah masuk ke rekening guru.
Untuk mengetahui status pribadi, guru tetap perlu mengikuti layanan administrasi tunjangan yang disediakan Kemendikdasmen.
Komponen ini berkaitan dengan pendanaan tunjangan khusus bagi guru ASN daerah yang memenuhi ketentuan.
Portal menampilkan pagu dan realisasi penyaluran secara agregat.
Data tersebut berguna untuk mengetahui perkembangan penyaluran pada tingkat pemerintah daerah, tetapi tidak menunjukkan daftar nama guru penerima atau status rekening masing-masing.
Portal juga menampilkan komponen Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah.
Komponen ini perlu dibedakan dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan pemerintah daerah kepada ASN berdasarkan kebijakan daerah.
Meskipun sama-sama menggunakan istilah tambahan penghasilan, dasar pengaturan, sasaran penerima, dan mekanismenya dapat berbeda.
Karena itu, guru dan ASN tidak sebaiknya menyamakan realisasi dana tambahan penghasilan guru dengan pencairan seluruh TPP pegawai daerah.
Baca Juga: TPG September 2026 Mulai Diproses, Guru Perlu Cek Data Sebelum SKTP Terbit
Berdasarkan Portal Data SIKD DJPK dengan pembaruan 11 November 2026, sejumlah komponen DAK Nonfisik bidang pendidikan telah menunjukkan realisasi penyaluran yang berbeda.
Berikut data nasionalnya.
| Jenis Dana | Pagu 2026 | Realisasi Penyaluran |
|---|---|---|
| Dana BOS | Rp53,43 triliun | 99,10% |
| BOP PAUD | Rp3,94 triliun | 98,08% |
| BOP Pendidikan Kesetaraan | Rp1,92 triliun | 97,36% |
| Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | Rp72,20 triliun | 86,67% |
| Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | Rp2,49 triliun | 91,03% |
| Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | Rp68,11 miliar | 49,27% |
Angka pagu dibulatkan dan bersumber dari data SIKD per 11 November 2026.
Perbedaan persentase realisasi mencerminkan perkembangan penyaluran pada masing-masing komponen berdasarkan data yang tersedia.
Namun, angka yang lebih rendah tidak otomatis menunjukkan adanya keterlambatan atau masalah pencairan.
Setiap komponen memiliki jadwal, ketentuan, dan mekanisme penyaluran yang perlu diperiksa sebelum menarik kesimpulan.
Belum tentu.
Portal DJPK menunjukkan perkembangan transfer berdasarkan komponen dan wilayah, bukan status rekening setiap satuan pendidikan.
Oleh karena itu, informasi realisasi Dana BOS secara agregat tidak dapat menggantikan pemeriksaan status penyaluran sekolah tertentu.
Untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik, sekolah dapat menggunakan Sistem Informasi BOSP Salur Kemendikdasmen melalui:
https://bosp.kemendikdasmen.go.id/portal/welcome
Portal tersebut menampilkan informasi penyaluran BOSP, termasuk data pagu, rekomendasi penyaluran, dan realisasi penyaluran berdasarkan cakupan yang tersedia.
Untuk pemeriksaan status administrasi sekolah secara terperinci, kepala sekolah atau operator perlu menggunakan layanan dan hak akses yang berlaku.
Sekolah juga perlu memeriksa mutasi rekening resmi untuk memastikan dana benar-benar diterima.
Apabila terdapat kendala penyaluran, lakukan pemeriksaan data rekening dan koordinasi dengan instansi terkait.
Baca Juga: Panduan Cek Status Penyaluran Dana BOSP di Portal BOS Salur untuk Sekolah
Tidak selalu.
Data yang ditampilkan pada Portal DJPK merupakan informasi penyaluran dana berdasarkan sistem keuangan negara.
Sementara itu, status pembayaran tunjangan kepada guru berkaitan dengan kelengkapan data penerima, ketentuan kelayakan, penetapan hak, dan proses pembayaran.
Karena itu, guru tidak dapat menggunakan satu angka persentase penyaluran daerah sebagai bukti bahwa TPG pribadi telah dibayarkan.
Untuk pemeriksaan informasi administrasi tunjangan, guru dapat mengakses layanan Info GTK sesuai mekanisme yang berlaku.
Alamat layanan:
https://info.gtk.dikdasmen.go.id/
Melalui layanan tersebut, guru dapat memeriksa informasi yang berkaitan dengan data kepegawaian dan administrasi tunjangan.
Apabila terdapat ketidaksesuaian data, guru dapat berkoordinasi dengan operator sekolah atau instansi pengelola yang berwenang.
Data Portal DJPK sebaiknya digunakan sebagai informasi pembanding mengenai perkembangan transfer pada tingkat wilayah.
Ketiga layanan memiliki fungsi yang berbeda.
| Portal | Informasi Utama |
|---|---|
| DJPK TKDD | Pagu dan realisasi penyaluran transfer berdasarkan komponen dan wilayah |
| BOSP Salur | Informasi penyaluran bantuan operasional satuan pendidikan |
| Info GTK | Informasi administrasi dan validasi data guru yang berkaitan dengan layanan tunjangan |
Pemilihan portal harus disesuaikan dengan informasi yang ingin diketahui.
Jika ingin melihat realisasi Dana BOS untuk suatu kabupaten, Portal DJPK dapat digunakan.
Jika ingin mengetahui status penyaluran BOSP sekolah tertentu, gunakan layanan BOSP Salur.
Sementara itu, jika guru ingin memeriksa administrasi tunjangannya, gunakan Info GTK dan saluran resmi pengelola tunjangan.
Persentase realisasi pada setiap jenis dana tidak selalu sama karena masing-masing komponen memiliki mekanisme pelaksanaan yang berbeda.
Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan tahapan penyaluran, ketentuan administratif, pemenuhan persyaratan, dan pembaruan data.
Sebagai contoh, Dana BOS dapat menunjukkan persentase penyaluran yang tinggi, sementara tunjangan guru memiliki persentase realisasi berbeda pada tanggal yang sama.
Kondisi tersebut tidak dapat langsung diartikan sebagai masalah dalam pembayaran tunjangan.
Untuk menyimpulkan adanya keterlambatan, perlu diketahui jadwal penyaluran, ketentuan program, dan status administrasi penerima yang sebenarnya.
Demikian pula, angka realisasi nasional tidak dapat langsung digunakan untuk menilai keadaan satu kabupaten atau satu sekolah.
Pengguna harus memilih wilayah yang tepat dan membaca tanggal pembaruan data.
Agar informasi yang diperoleh akurat, kepala sekolah, bendahara, dan guru dapat menggunakan daftar pemeriksaan berikut.
| Hal yang Diperiksa | Tindak Lanjut |
|---|---|
| Tahun anggaran | Pastikan memilih 2026 |
| Wilayah | Cocokkan provinsi atau kabupaten/kota |
| Jenis dana | Bedakan BOS, TPG, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan |
| Pagu anggaran | Periksa nilai alokasi |
| Realisasi penyaluran | Periksa nilai dana yang tercatat disalurkan |
| Tanggal pembaruan | Pastikan data tidak dianggap sebagai informasi yang selalu sama |
| Status sekolah | Periksa melalui BOSP Salur |
| Status tunjangan pribadi | Periksa administrasi melalui Info GTK dan instansi terkait |
Checklist tersebut merupakan panduan membaca informasi, bukan dokumen resmi yang harus disampaikan kepada pemerintah.
Portal DJPK Kementerian Keuangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memantau perkembangan pendanaan pendidikan dari APBN.
Melalui layanan ini, publik dapat melihat alokasi serta realisasi Dana BOS, Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah.
Informasi tersebut membantu meningkatkan keterbukaan pengelolaan dana pendidikan.
Namun, kepala sekolah dan guru tetap perlu memahami batasannya.
Realisasi transfer pada tingkat nasional atau daerah tidak sama dengan bukti penerimaan dana oleh setiap sekolah maupun pembayaran tunjangan kepada masing-masing guru.
Dengan memanfaatkan Portal DJPK bersama BOSP Salur dan Info GTK sesuai kebutuhan, sekolah dan guru dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir