Bikin Geram, Aksi Pengibaran Bendera LGBT di Tengah Isu Palestina Ini Tuai Kecaman MUI

KebonCinta.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah bersikap tegas terhadap kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul aksi Women's March yang diwarnai pengibaran bendera LGBT dan disebut disandingkan dengan bendera Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyampaikan keprihatinannya terhadap aksi tersebut. Ia menilai masyarakat dan para pemangku kebijakan tidak seharusnya diam ketika kampanye LGBT semakin terlihat di ruang publik.

Pernyataan itu disampaikan Kiai Cholil kepada awak media di Jakarta pada Senin (9/11/2026), sebagaimana diberitakan melalui laman resmi MUI pada Selasa (10/11/2026).

"Bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak terhadap aksi-aksi LGBT ini. Harusnya mereka malu, malah kita yang jadi malu," ujar Kiai Cholil.

Baca Juga: MUI Resmi Tetapkan Vape Haram! Bagaimana Nasib Pengguna, Produsen, dan Pedagang Rokok Elektrik? 

MUI Soroti Pengibaran Bendera LGBT Bersama Bendera Palestina

Kiai Cholil secara khusus menyoroti pengibaran bendera LGBT yang disandingkan dengan bendera Palestina dalam aksi Women's March.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah tersebut mengecam tindakan yang menurutnya mencampurkan kampanye LGBT dengan perjuangan solidaritas bagi rakyat Palestina.

Ia menilai dukungan terhadap kemerdekaan Palestina seharusnya tidak dijadikan sarana untuk menyampaikan agenda lain yang bertentangan dengan pandangan keagamaan MUI.

"Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina, para LGBT jangan numpang di kemurnian itu," tegasnya.

Menurut Kiai Cholil, dukungan suatu kelompok terhadap perjuangan rakyat Palestina tidak berarti MUI harus menerima atau menyetujui seluruh agenda yang disuarakan kelompok tersebut.

"Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak dalam rangka kita mengesahkan atau mentolerir LGBT," lanjutnya.

Kiai Cholil Singgung Prinsip Ketuhanan dan Undang-Undang Perkawinan

Dalam pernyataannya, Kiai Cholil juga mengingatkan bahwa Indonesia berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Ia mengaitkan pandangannya dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Menurutnya, Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.

"Kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin. Dalam undang-undang pernikahan itu hanya ada laki dan perempuan. Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan," paparnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan Kiai Cholil mengenai prinsip keagamaan dan ketentuan perkawinan di Indonesia. Ketentuan mengenai perkawinan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Baca Juga: MUI Soroti Klaim Imam Mahdi dalam Kasus Bangkalan, Masyarakat Diminta Lebih Waspada 

MUI Tegaskan Pemerintah Tetap Harus Melindungi Warga Negara

Kiai Cholil turut menanggapi argumen bahwa kelompok LGBT merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban, termasuk membayar pajak.

Ia menyatakan pemerintah tetap memiliki kewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara. Namun, menurutnya, perlindungan tersebut tidak harus dimaknai sebagai bentuk persetujuan atau pengesahan terhadap suatu perilaku maupun kampanye.

"Kalau mereka mengaku bayar pajak, iya, bayar pajak. Oleh karena itu, kami berseru, lindungi mereka oleh pemerintah karena bayar pajak, tetapi cara melindungi bukan dengan mentolerir," pungkasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi MUI yang membedakan antara kewajiban negara melindungi warga negara dan sikap lembaga tersebut terhadap kampanye LGBT.

Dengan demikian, respons MUI terhadap aksi Women's March tidak hanya berkaitan dengan pengibaran bendera LGBT, tetapi juga menyangkut pandangan lembaga tersebut mengenai hubungan antara solidaritas kemanusiaan, prinsip keagamaan, dan kebijakan pemerintah.