News
M. Fadhli Dzil Ikram

Babak Baru Pemberantasan Judi Online: Negara Kini Bisa Sita Aset Bandar untuk Pulihkan Kerugian Masyarakat

Babak Baru Pemberantasan Judi Online: Negara Kini Bisa Sita Aset Bandar untuk Pulihkan Kerugian Masyarakat

19 November 2026 | 14:33

KebonCinta.com — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Undang-Undang (UU) Perampasan Aset tidak hanya menyasar pelaku tindak pidana korupsi, tetapi juga dapat digunakan untuk menindak berbagai kejahatan lain yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah tindak pidana perjudian online atau judi online (judol).

Melalui aturan tersebut, harta kekayaan bandar judi online berpotensi disita untuk kepentingan pemulihan kerugian masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum untuk memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan yang selama ini memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco setelah DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026.

Dasco menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama UU Perampasan Aset adalah memastikan hasil kejahatan tidak terus dikuasai oleh pelaku, melainkan dapat dikembalikan untuk kepentingan masyarakat melalui mekanisme hukum.

"Jadi gini, saya cuman mau menjelaskan tambahan soal Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-Undang Perampasan Aset ini dapat bermanfaat bahwa hasil kejahatannya akan kembali ke rakyat. Kenapa kemudian tadi ada Badan Pengelolaan Hasil Perampasan Aset? Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita, langsung disita," kata Dasco kepada wartawan di DPR, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga: 7 Tanda Kecanduan Judi Online yang Sering Tidak Disadari, Kenali Sebelum Terlambat 

UU Perampasan Aset Bisa Menyita Harta Bandar Judi Online

Dasco menegaskan bahwa cakupan UU Perampasan Aset tidak terbatas pada tindak pidana korupsi. Aturan tersebut juga mencakup sejumlah tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.

Beberapa kejahatan yang menjadi perhatian di antaranya penipuan berkedok investasi kripto, investasi bodong, penipuan biro perjalanan umrah, hingga aktivitas perjudian online.

Menurut Dasco, para pelaku kejahatan tersebut sering kali memperoleh keuntungan finansial dari masyarakat yang menjadi korban. Karena itu, aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut dapat menjadi objek perampasan sesuai ketentuan undang-undang.

Ia secara khusus menyoroti bandar judi online yang selama ini menjalankan aktivitas perjudian dan menyebabkan masyarakat mengalami kerugian finansial.

"Kemudian Undang-Undang Perampasan Aset ini selain tindak pidana korupsi, dia juga ada tindak pidana lain yang biasanya itu sangat-sangat merugikan rakyat. Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," jelas Dasco.

"Judi online itu bisa disita asetnya dalam Undang-Undang Perampasan Aset," lanjut dia.

Dengan ketentuan tersebut, penegakan hukum terhadap perjudian online diharapkan tidak hanya berfokus pada penangkapan dan pemidanaan pelaku. Penelusuran serta perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam upaya memberantas kejahatan tersebut.

Aset Pelaku Kejahatan Bisa Disita Meski Terdakwa Melarikan Diri

Salah satu hal yang disoroti Dasco adalah mekanisme perampasan aset ketika seorang terdakwa tidak dapat menjalani proses persidangan karena melarikan diri.

Dalam kondisi tertentu, keberadaan pelaku yang tidak diketahui bukan berarti aset yang berkaitan dengan tindak pidana tidak dapat ditangani. Melalui mekanisme yang diatur dalam UU Perampasan Aset, aset tersebut dapat diproses untuk dirampas sesuai persyaratan hukum.

Dasco menjelaskan bahwa pembentukan Badan Pengelola Hasil Perampasan Aset juga berkaitan dengan upaya memastikan aset yang berhasil dirampas dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, hasil kejahatan tidak hanya berhenti menjadi barang sitaan, tetapi dapat diarahkan untuk kepentingan pemulihan kerugian negara maupun masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu pendekatan dalam penegakan hukum yang tidak hanya mengejar pelaku, tetapi juga menelusuri keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana.

Baca Juga: Soroti Maraknya Judi Online di Kalangan ASN, Wagub Jabar Minta Ombudsman Perkuat Pengawasan 

UU Perampasan Aset Diharapkan Berikan Efek Jera

Lebih lanjut, Dasco menilai perampasan harta kekayaan bandar judi online dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera.

Menurutnya, aktivitas perjudian online telah menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengalami kerugian finansial akibat terlibat dalam aktivitas tersebut.

Karena itu, penindakan terhadap bandar judi online perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap aset yang diperoleh melalui kegiatan ilegal.

"Ya, iya. Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online," ujarnya.

Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi langkah baru dalam pengaturan penanganan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana. Melalui aturan ini, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki instrumen tambahan untuk menindak hasil kejahatan, termasuk yang berasal dari perjudian online.

Meski demikian, pelaksanaan penyitaan dan perampasan aset tetap harus mengikuti persyaratan serta prosedur hukum yang berlaku. Dengan begitu, upaya pemberantasan kejahatan dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak hukum masyarakat.

Tags:
UU Perampasan Aset Judi Online Sufmi Dasco Ahmad

Komentar Pengguna