Anggaran Pendidikan 2027 Tembus Rp820,9 Triliun, Ini 5 Prioritas Utamanya

Keboncinta.com - Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Nilainya meningkat sekitar 13,9 persen dibandingkan outlook anggaran pendidikan 2026 yang mencapai Rp720,8 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan besarnya anggaran tersebut disiapkan untuk memenuhi amanat konstitusi yang memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Anggaran pendidikan 2027 tidak hanya diarahkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan tunjangan profesi guru. Pemerintah menyiapkan sejumlah program yang menyasar siswa, mahasiswa, guru, pembangunan sekolah hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Secara garis besar, terdapat lima fokus utama kebijakan pendidikan yang akan didukung melalui RAPBN 2027.

1. Memperluas Akses Pendidikan

Pemerintah masih menempatkan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan sebagai salah satu prioritas.

Program Indonesia Pintar direncanakan menjangkau 22,1 juta siswa, sedangkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah disiapkan untuk sekitar 1,1 juta mahasiswa.

Pemerintah juga akan melanjutkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditargetkan menjangkau 54,2 juta siswa serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) bagi sekitar 6,3 juta peserta didik.

Berbagai bantuan tersebut diarahkan agar keterbatasan kondisi ekonomi tidak semakin mempersempit kesempatan siswa untuk mengikuti pendidikan.

Selain itu, dukungan beasiswa melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) juga tetap menjadi bagian dari rencana pemanfaatan anggaran pendidikan tahun depan.

2. Membangun Sekolah Unggulan dan Sekolah Rakyat

Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk memperkuat keberadaan sekolah dengan model pendidikan khusus.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pembangunan tujuh Sekolah Unggul Garuda. Program ini menjadi bagian dari strategi menyediakan sekolah tingkat menengah dengan kualitas pendidikan yang lebih kompetitif.

Selain Sekolah Garuda, pembangunan 100 Sekolah Rakyat juga masuk dalam agenda tahun depan.

Pemerintah sekaligus menyiapkan dukungan operasional bagi 166 Sekolah Rakyat yang telah berjalan.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas, termasuk bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah.

3. Revitalisasi Ribuan Sekolah dan Madrasah

Kondisi fasilitas pendidikan menjadi fokus berikutnya.

Pemerintah menargetkan renovasi atau revitalisasi terhadap 12.215 sekolah dan madrasah pada 2027.

Perbaikan sarana pendidikan menjadi penting karena kualitas pembelajaran tidak hanya ditentukan tenaga pengajar dan kurikulum, tetapi juga lingkungan sekolah yang aman serta fasilitas yang memadai.

Revitalisasi dapat mencakup perbaikan berbagai fasilitas pendukung agar satuan pendidikan memiliki kondisi yang lebih layak untuk kegiatan belajar mengajar.

Kebijakan ini melanjutkan agenda pemerintah yang dalam beberapa tahun terakhir mendorong percepatan renovasi sekolah di berbagai wilayah.

4. Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Program MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi salah satu komponen besar dalam rancangan anggaran pendidikan 2027.

Pemerintah menargetkan MBG menjangkau sekitar 60,6 juta penerima manfaat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut sekitar Rp240 triliun dari anggaran pendidikan direncanakan berkaitan dengan program tersebut.

Program MBG diposisikan pemerintah sebagai salah satu upaya mendukung kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi.

Namun, penganggaran MBG sebagai bagian dari anggaran pendidikan juga mengalami perubahan aturan ke depan.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan. Pemisahan tersebut paling lambat diberlakukan pada APBN 2028.

Dengan demikian, RAPBN 2027 masih menjadi bagian dari periode transisi sebelum pemisahan tersebut berlaku sepenuhnya.

5. Kesejahteraan Guru dan Pemenuhan Hak Pendidikan

Tenaga pendidik juga mendapat porsi penting dalam rancangan anggaran tahun depan.

Pemerintah menyiapkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi sekitar 1,3 juta guru non-PNS.

Sementara bagi guru berstatus Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND), TPG direncanakan diberikan kepada sekitar 1,7 juta guru.

Tambahan Penghasilan atau Tamsil bagi guru ASN daerah juga direncanakan menyasar sekitar 20,7 ribu guru.

Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas layanan pendidikan. Guru tidak hanya menjadi pelaksana pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga memiliki peran dalam membentuk kemampuan serta karakter peserta didik.

Selain peningkatan kesejahteraan guru, arah kebijakan pendidikan 2027 juga mencakup pemenuhan hak pendidikan dasar secara bertahap, selektif, dan afirmatif.

Anggaran Disalurkan Lewat Tiga Jalur

Anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun tersebut direncanakan disalurkan melalui beberapa jalur.

Belanja Pemerintah Pusat mendapatkan porsi sekitar Rp490,7 triliun, sedangkan Rp277,1 triliun disalurkan melalui Transfer ke Daerah. Selain itu, sekitar Rp53 triliun dialokasikan melalui skema pembiayaan.

Besarnya anggaran pendidikan tersebut membuat pengawasan terhadap penggunaan dana menjadi penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan siswa, mahasiswa, guru dan satuan pendidikan.

Jika berbagai target dalam RAPBN 2027 terealisasi, anggaran tersebut akan menyentuh banyak aspek sekaligus, mulai dari bantuan biaya pendidikan, kesejahteraan guru, makanan bergizi, pembangunan sekolah baru hingga perbaikan ribuan sekolah dan madrasah.

Namun, angka dan program tersebut masih berada dalam RAPBN 2027, sehingga masih melalui proses pembahasan sebelum nantinya ditetapkan menjadi APBN 2027.