357 Ribu Guru Diproyeksikan Pensiun hingga 2030, Puncaknya Terjadi pada 2028

KEBONCINTA.COM – Pemerintah mulai menyiapkan langkah untuk menghadapi gelombang pensiun guru dalam beberapa tahun mendatang. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), sekitar 357 ribu guru diproyeksikan memasuki masa pensiun sepanjang periode 2026 hingga 2030.

Proyeksi tersebut menjadi perhatian karena guru merupakan salah satu kelompok terbesar dalam struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.

Data BKN per 1 Februari 2026 menunjukkan dari sekitar 6,69 juta ASN di Indonesia, sebanyak 2,3 juta orang atau sekitar 34 persen merupakan ASN guru. Mereka terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta PPPK paruh waktu.

Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Rahman Hadi, menjelaskan bahwa pemerintah telah membuat proyeksi pensiun guru sebagai bagian dari perencanaan kebutuhan tenaga pendidik.

Dari periode 2026–2030 tersebut, jumlah guru yang memasuki usia pensiun diperkirakan mencapai puncaknya pada 2028.

Data itu menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan kebutuhan pengadaan maupun usulan formasi guru baru agar sekolah tidak mengalami kekurangan tenaga pendidik.

Pemerintah juga harus memperhatikan pemerataan guru. Persoalan pendidikan bukan hanya mengenai jumlah guru secara nasional, tetapi juga bagaimana tenaga pendidik dapat tersebar sesuai kebutuhan sekolah di berbagai daerah.

BKN mencatat lebih dari 49 ribu ASN guru saat ini tidak hanya bekerja di sekolah negeri, tetapi juga ditugaskan mengajar di satuan pendidikan swasta di berbagai provinsi.

Selain persoalan pensiun, pemerintah terus melakukan penataan sistem pengelolaan guru mulai dari rekrutmen, distribusi tenaga pendidik, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi hingga pengembangan karier.

Kementerian PANRB juga mendorong sistem karier guru yang lebih fleksibel melalui jalur vertikal, horizontal maupun diagonal.

Besarnya jumlah guru yang akan memasuki masa pensiun membuat perencanaan kebutuhan tenaga pendidik menjadi semakin penting. Apabila pengadaan guru baru tidak dipersiapkan sejak dini, sejumlah daerah berpotensi menghadapi kekurangan tenaga pengajar ketika gelombang pensiun terjadi.

Karena itu, data kepegawaian yang akurat diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan dan kebutuhan guru dapat terpenuhi secara lebih merata.