20.609 Siswa SD-SMP di Boyolali Dapat Seragam dan LKS Gratis, Pemkab Siapkan Rp10,7 Miliar

KEBONCINTA.COM – Sebanyak 20.609 siswa baru SD dan SMP di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, menjadi sasaran program bantuan seragam sekolah dan Lembar Kerja Siswa atau LKS gratis pada tahun ajaran 2026/2027.

Program yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali tersebut menelan anggaran sekitar Rp10,7 miliar.

Bantuan diberikan kepada siswa baru kelas I SD dan kelas VII SMP, baik yang menempuh pendidikan di sekolah negeri maupun swasta.

Program ini menjadi kebijakan baru Pemerintah Kabupaten Boyolali di bidang pendidikan.

Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Agung Nugroho mengatakan bantuan tidak langsung disalurkan serentak ke seluruh wilayah.

Distribusi dilakukan secara bertahap agar proses pengadaan dan penyaluran dapat berjalan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.

Tahap awal penyerahan dilaksanakan di wilayah Kecamatan Boyolali dan Mojosongo.

Setelah itu, bantuan didistribusikan ke satuan pendidikan yang tersebar di 22 kecamatan di Kabupaten Boyolali.

Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses penyaluran selesai pada akhir September 2026.

Dengan target tersebut, siswa diharapkan sudah dapat menggunakan seragam bantuan mulai awal Oktober.

Jumlah penerima pada jenjang SD mencapai sekitar 10.060 siswa baru.

Sementara penerima dari jenjang SMP sebanyak sekitar 10.549 siswa.

Untuk siswa SD, pemerintah memberikan paket seragam dalam bentuk pakaian yang sudah jadi.

Terdapat tiga jenis seragam yang diberikan, yakni seragam nasional merah putih, pakaian Pramuka serta batik khas Boyolali.

Selain seragam, siswa SD juga mendapatkan LKS yang digunakan untuk membantu kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan informasi pelaksanaan program, setiap siswa SD memperoleh paket dengan nilai sekitar Rp502 ribu.

Paket tersebut mencakup tiga setel seragam serta delapan LKS.

Total anggaran yang disiapkan untuk jenjang SD mencapai sekitar Rp5 miliar.

Skema pemberian bantuan untuk siswa SMP sedikit berbeda.

Siswa kelas VII menerima seragam dalam bentuk kain, bukan pakaian yang sudah jadi.

Kain tersebut digunakan untuk membuat tiga jenis seragam, yakni seragam nasional, Pramuka dan batik.

Pemerintah daerah memilih skema kain karena ukuran dan model pakaian siswa usia SMP dinilai lebih beragam dibandingkan siswa SD.

Untuk setiap siswa SMP, nilai paket bantuan disebut mencapai sekitar Rp541.600.

Selain kain seragam, siswa memperoleh 11 LKS untuk mendukung pembelajaran.

Total anggaran yang dialokasikan untuk bantuan siswa SMP mencapai sekitar Rp5,7 miliar.

Pemkab Boyolali berharap program tersebut dapat mengurangi beban pengeluaran orang tua pada awal tahun ajaran.

Kebutuhan seragam dan buku pendukung pembelajaran biasanya menjadi salah satu pengeluaran yang harus dipersiapkan keluarga ketika anak memasuki jenjang atau kelas baru.

Dengan adanya bantuan, sebagian kebutuhan tersebut dapat ditanggung pemerintah daerah.

Pemerintah juga melakukan pengawasan agar ukuran seragam yang diterima siswa sesuai.

Apabila pakaian yang diberikan kepada siswa SD terlalu kecil atau tidak sesuai ukuran, penyedia diwajibkan memberikan penggantian.

Waktu penggantian ditetapkan maksimal tujuh hari.

Pengawasan dilakukan bersama koordinator di masing-masing satuan pendidikan.

Dengan mekanisme tersebut, siswa diharapkan tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh barang yang benar-benar dapat digunakan.

Pemkab Boyolali juga memberikan penjelasan mengenai proses pengadaan seragam dan LKS.

Pengadaan dilakukan melalui mekanisme mini kompetisi menggunakan katalog elektronik.

Penyedia dapat menyampaikan penawaran melalui sistem sebelum dilakukan evaluasi berdasarkan persyaratan harga dan spesifikasi teknis.

Sebelum proses pengadaan, pemerintah juga melakukan market sounding kepada sejumlah calon penyedia.

Peserta pengadaan tidak hanya berasal dari Jawa Tengah.

Pemerintah menyebut terdapat penyedia dari sejumlah wilayah lain seperti Jakarta, Bekasi dan Tangerang yang dapat mengikuti proses sesuai ketentuan sistem.

Transparansi pengadaan menjadi perhatian karena nilai program mencapai miliaran rupiah dan menyasar puluhan ribu siswa.

Pemerintah daerah menyatakan seluruh tahapan dilakukan melalui mekanisme pengadaan yang berlaku.

Program seragam dan LKS gratis ini merupakan pelaksanaan perdana di Boyolali.

Karena baru pertama kali dilaksanakan, pemerintah daerah juga akan melakukan evaluasi untuk melihat efektivitas penyaluran dan kemampuan APBD apabila program diteruskan pada tahun berikutnya.

Pemerintah sebelumnya meminta orang tua siswa penerima bersabar menunggu proses distribusi.

Penyaluran memang belum selesai serentak karena bantuan dikirim secara bertahap ke setiap kecamatan.

Orang tua juga sempat diminta tidak terburu-buru membeli seluruh kebutuhan seragam baru apabila anaknya termasuk sasaran bantuan.

Dengan jumlah penerima mencapai 20.609 siswa, proses distribusi menjadi salah satu tahapan penting yang harus diselesaikan pemerintah sebelum akhir September.

Jika seluruh proses berjalan sesuai target, siswa kelas I SD dan kelas VII SMP penerima bantuan dapat mulai menggunakan perlengkapan tersebut pada awal Oktober 2026.

Pemkab Boyolali berharap bantuan seragam dan LKS tidak hanya mengurangi beban ekonomi keluarga, tetapi juga mendukung siswa agar lebih fokus menjalani proses pembelajaran di sekolah.