KebonCinta.com — Mahar atau maskawin merupakan salah satu pemberian penting dalam pernikahan menurut Islam. Mahar menjadi kewajiban suami sekaligus hak pribadi istri yang harus dipenuhi sesuai ketentuan syariat.
Namun, tidak semua calon suami memiliki kemampuan finansial untuk membayar seluruh mahar secara tunai ketika akad nikah berlangsung.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan, bolehkah suami mencicil mahar kepada istri setelah menikah? Apakah pernikahannya tetap sah jika mahar belum lunas?
Dalam fikih Islam, pembayaran mahar secara bertahap diperbolehkan dengan ketentuan tertentu. Berikut penjelasannya berdasarkan Al-Qur'an dan pendapat para ulama.
Baca Juga: Masih Bingung Tentukan Mahar? Ini Panduan Lengkapnya dalam Islam
Islam memberikan kedudukan istimewa kepada perempuan, termasuk dalam kepemilikan mahar.
Dalam buku Seri Fikih Kehidupan karya Ahmad Sarwat, dijelaskan bahwa pada sebagian tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, mahar sering dikuasai oleh wali perempuan.
Islam kemudian menegaskan bahwa mahar merupakan hak istri yang tidak boleh diambil oleh orang lain tanpa kerelaannya.
Ketentuan tersebut tercantum dalam surah An-Nisa ayat 4:
وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
Artinya:
"Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."
Ayat tersebut menunjukkan bahwa mahar tidak sekadar simbol pernikahan, tetapi merupakan hak yang harus dihormati oleh suami.
Pada dasarnya, hukum mencicil mahar setelah menikah adalah boleh, selama terdapat kesepakatan yang jelas mengenai pembayarannya.
Mahar tidak harus diserahkan seluruhnya ketika akad nikah. Pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, ditangguhkan, atau sebagian dibayar terlebih dahulu dan sisanya dicicil.
Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa mahar dapat dibayarkan segera maupun ditunda.
Pendapat tersebut didasarkan pada pembahasan fikih mengenai mahar sebagai kewajiban harta yang dapat ditentukan waktu pembayarannya.
Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali juga membolehkan penundaan seluruh atau sebagian mahar dengan batas waktu yang diketahui.
Dengan demikian, calon suami yang belum mampu melunasi mahar sekaligus tetap dapat menikah selama ketentuan akad dan kewajiban lainnya terpenuhi.
Pernikahan tetap dapat dinyatakan sah meskipun pembayaran mahar belum selesai.
Dalam mazhab Syafi'i, mahar bukan termasuk rukun nikah. Karena itu, belum lunasnya mahar tidak otomatis membatalkan akad.
Bahkan, apabila besaran mahar belum disebutkan ketika akad, pernikahan dapat tetap sah selama seluruh rukun dan syarat nikah lainnya terpenuhi.
Namun, bukan berarti suami terbebas dari kewajiban memberikan mahar.
Istri tetap mempunyai hak atas mahar sesuai ketentuan fikih yang berlaku.
Salah satu hal penting yang perlu dipahami adalah status mahar yang pembayarannya ditunda.
Apabila suami belum melunasi sebagian atau seluruh mahar, maka jumlah yang belum dibayar menjadi utangnya kepada istri.
Dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah membahas pentingnya kejelasan dan pencatatan mahar yang ditangguhkan agar hak istri dapat diketahui.
Sebagai contoh, pasangan menyepakati mahar sebesar Rp10 juta.
Ketika akad, suami menyerahkan Rp2 juta dan menyepakati sisa Rp8 juta dibayar dalam delapan bulan.
Dengan demikian, suami memiliki kewajiban membayar cicilan Rp1 juta setiap bulan sesuai kesepakatan.
Kewajiban tersebut tidak hilang hanya karena pasangan telah hidup bersama sebagai suami istri.
Agar tidak menimbulkan perselisihan setelah menikah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menyepakati pembayaran mahar secara bertahap.
Pertama, calon suami dan istri perlu menyepakati bentuk serta jumlah mahar dengan jelas.
Kedua, waktu pembayaran atau jadwal cicilan sebaiknya ditentukan sejak awal.
Ketiga, jumlah mahar yang telah dibayar dan yang masih terutang perlu dicatat.
Keempat, suami wajib memenuhi pembayaran sesuai kesepakatan dan tidak boleh sengaja mengabaikan hak istrinya.
Dalam mazhab Syafi'i, penangguhan mahar sampai waktu yang tidak jelas memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Karena itu, penetapan waktu yang pasti sangat dianjurkan.
Islam memberikan hak kepada istri untuk merelakan sebagian atau seluruh mahar yang menjadi miliknya.
Hal tersebut juga dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 4.
Apabila istri secara sadar dan sukarela membebaskan suami dari kewajiban membayar sisa mahar, kewajiban tersebut dapat gugur.
Namun, keputusan itu harus berasal dari kerelaan istri tanpa paksaan, ancaman, atau tekanan.
Suami tidak boleh menganggap diamnya istri sebagai persetujuan untuk menghapus utang mahar.
Baca Juga: Pemuda India Pakar AI, Dipinang Google Dengan Mahar 38 Triliun
Meskipun mahar merupakan kewajiban, Islam menganjurkan agar pemberiannya tidak mempersulit pernikahan.
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Aisyah RA, disebutkan bahwa salah satu bentuk keberkahan pernikahan berkaitan dengan kemudahan maharnya.
Pesan tersebut mengajarkan pentingnya mempertimbangkan kemampuan calon suami ketika menentukan mahar.
Mahar yang sederhana tetapi diberikan dengan penuh tanggung jawab lebih baik daripada mahar besar yang justru menimbulkan perselisihan akibat kesulitan pembayaran.
Hukum mencicil mahar setelah menikah diperbolehkan dalam Islam selama terdapat kesepakatan yang jelas dan ketentuan fikihnya terpenuhi.
Akad nikah tetap dapat dinyatakan sah meskipun mahar belum dilunasi. Namun, sisa mahar tetap menjadi utang yang wajib dibayar suami kepada istri.
Karena itu, pasangan sebaiknya membicarakan besaran, bentuk, dan waktu pembayaran mahar sebelum melangsungkan akad.
Dengan kesepakatan yang baik, hak istri tetap terlindungi dan suami dapat menjalankan kewajibannya sesuai kemampuan.
Wallahu a'lam bis-shawab.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir