KebonCinta.com — Hukum mendapat hadiah atau komisi dari menjualkan barang orang lain menjadi pertanyaan yang sering muncul di tengah berkembangnya bisnis online.
Saat ini, seseorang tidak harus memiliki stok barang sendiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan penjualan.
Cukup dengan menawarkan produk kepada calon pembeli, seorang marketer dapat memperoleh hadiah atau komisi apabila berhasil mencapai target penjualan.
Sistem tersebut banyak ditemukan dalam bisnis online, pemasaran afiliasi, hingga kerja sama penjualan dengan produsen.
Namun, muncul pertanyaan apakah hadiah yang diberikan pemilik barang kepada orang yang membantu menjualkan produknya termasuk penghasilan yang halal?
Dalam fikih Islam, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jasa pemasaran atau perantara jual beli dengan ketentuan tertentu.
Lantas, bagaimana hukum menerima hadiah dari hasil menjualkan barang orang lain menurut Islam?
Baca Juga: Apa Saja Syarat Ganti Rugi dalam Fikih Muamalah? Simak Penjelasan Lengkap Kasus Laundry
Salah satu contoh persoalan ini terjadi ketika seorang perempuan membantu memasarkan barang milik penjual yang berada di Jakarta.
Perempuan tersebut menawarkan produk kepada teman, kerabat, dan orang-orang yang berminat membeli.
Namun, seluruh proses transaksi dan pembayaran dilakukan secara langsung antara pembeli dengan pemilik barang di Jakarta.
Setelah berhasil mendapatkan beberapa pembeli, perempuan tersebut menerima hadiah dari pemilik barang sebagai bentuk apresiasi.
Dalam kasus ini, perempuan tersebut tidak membeli barang untuk dijual kembali dan tidak menerima pembayaran dari konsumen.
Perannya hanya membantu mempertemukan calon pembeli dengan pemilik produk.
Oleh karena itu, kegiatan tersebut lebih tepat disebut sebagai jasa pemasaran atau perantara penjualan daripada jual beli mandiri.
Pada dasarnya, membantu memasarkan barang milik orang lain diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan cara yang benar.
Salah satu akad yang dapat digunakan adalah wakalah, yaitu pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pekerjaan tertentu.
Dalam kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, dijelaskan bahwa seseorang dapat mewakilkan urusan yang secara hukum boleh dilakukannya sendiri kepada orang lain.
Dengan demikian, pemilik barang dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk membantu kegiatan penjualan.
Namun, ruang lingkup kewenangan tersebut harus jelas.
Apabila seseorang hanya ditugaskan mencari calon pembeli, ia tidak otomatis mempunyai kewenangan untuk membuat akad jual beli atas nama pemilik barang.
Transaksi tetap harus dilakukan oleh pemilik barang atau wakil yang memang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya.
Dalam fikih muamalah, hadiah dan upah memiliki karakteristik yang berbeda.
Hadiah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa kewajiban imbalan yang telah diperjanjikan.
Sementara itu, upah atau ujrah merupakan imbalan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan berdasarkan kesepakatan.
Jika seorang pemilik usaha secara sukarela memberikan uang kepada seseorang setelah membantu mendapatkan pembeli, pemberian tersebut dapat dipandang sebagai hadiah.
Namun, apabila sejak awal telah dijanjikan imbalan tertentu setelah target penjualan tercapai, pemberian itu lebih tepat dikategorikan sebagai kompensasi pekerjaan.
Dalam fikih Islam, sistem imbalan berdasarkan keberhasilan pekerjaan dapat menggunakan akad ju'alah.
Karena itu, penggunaan istilah hadiah, bonus, atau komisi tidak selalu menentukan status akadnya.
Yang perlu diperhatikan adalah bentuk kesepakatan dan pelaksanaan transaksi yang sebenarnya.
Dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa akad wakalah dapat dilakukan dengan imbalan maupun tanpa imbalan.
Disebutkan:
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْوَكَالَةَ تَجُوزُ بِجُعْلٍ وَبِغَيْرِ جُعْلٍ وَلَا يَصِحُّ الْجُعْلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا
Artinya:
"Telah kami jelaskan bahwa wakalah diperbolehkan dengan imbalan maupun tanpa imbalan, dan imbalan tidak sah kecuali diketahui jumlahnya."
Keterangan tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang diberi kuasa dapat memperoleh upah atas pekerjaannya.
Namun, dalam pembahasan wakalah berupah menurut mazhab Syafi'i, kejelasan besaran imbalan menjadi salah satu syarat penting.
Apabila imbalan tidak jelas, dapat muncul persoalan mengenai keabsahan persyaratan upahnya.
Selain wakalah, sistem bonus penjualan juga dapat menggunakan akad ju'alah.
Ju'alah merupakan janji pemberian imbalan kepada seseorang yang berhasil menyelesaikan pekerjaan atau mencapai target tertentu.
Misalnya, pemilik toko menjanjikan bonus Rp200 ribu kepada siapa saja yang berhasil mendapatkan lima pembeli dengan ketentuan tertentu.
Dalam artikel NU Online berjudul Passive Income dalam Kajian Fiqih Islam, dijelaskan bahwa bonus yang diberikan karena keberhasilan menjalankan suatu misi dapat termasuk akad ju'alah.
Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 juga membahas ketentuan akad ju'alah.
Pada prinsipnya, pemberian imbalan berdasarkan keberhasilan pekerjaan diperbolehkan apabila memenuhi ketentuan syariah.
Meskipun terlihat serupa, marketing dan dropship dapat memiliki mekanisme transaksi yang berbeda.
Dalam sistem marketing pada contoh kasus, seseorang hanya menawarkan produk dan mengarahkan pembeli kepada pemilik barang.
Pembayaran dilakukan langsung kepada pemilik barang, sedangkan marketer memperoleh komisi atau hadiah dari pemilik usaha.
Sementara itu, dalam salah satu model dropship, pihak yang memasarkan barang menerima pesanan dan pembayaran dari konsumen, kemudian meneruskan pesanan kepada pemasok.
Karena itu, hukum dropship bergantung pada bentuk akad, kepemilikan barang, izin pemasok, dan kewenangan pihak yang melakukan transaksi.
NU Online dalam artikel Hukum Jual Beli Sistem Dropship dan Reseller menjelaskan bahwa sistem dropship memiliki beberapa model yang perlu dibedakan secara fikih.
Tidak semua model dropship otomatis terlarang, tetapi menjual barang yang belum dimiliki tanpa dasar akad yang dibenarkan dapat menimbulkan persoalan hukum.
Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa kegiatan pemasaran afiliasi pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip syariah.
Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan meliputi kejelasan kesepakatan, kehalalan produk, keadilan, dan kejujuran dalam promosi.
Marketer tidak boleh memberikan informasi palsu mengenai kualitas, harga, maupun manfaat produk.
Selain itu, pemilik barang perlu mengetahui dan menyetujui bentuk kerja sama pemasaran yang dijalankan.
Apabila komisi telah dijanjikan, ketentuan mengenai target, jumlah imbalan, dan waktu pembayaran sebaiknya dibuat jelas untuk mencegah perselisihan.
| Jenis pemberian | Penjelasan fikih |
|---|---|
| Hadiah sukarela | Pemberian tanpa kewajiban imbalan yang diperjanjikan |
| Upah atau ujrah | Imbalan atas pekerjaan berdasarkan kesepakatan |
| Komisi marketing | Imbalan atas jasa pemasaran sesuai akad yang digunakan |
| Bonus target penjualan | Dapat menggunakan akad ju'alah apabila memenuhi ketentuannya |
| Wakalah tanpa upah | Pemberian kuasa tanpa imbalan yang disyaratkan |
| Wakalah dengan upah | Pemberian kuasa disertai imbalan yang memenuhi syarat akad |
| Menjual barang tanpa kepemilikan atau kewenangan | Dapat bermasalah jika tidak menggunakan akad yang dibenarkan |
Ringkasan berdasarkan fikih wakalah, ijarah, dan ju'alah.
Hukum menerima hadiah atau komisi dari menjualkan barang milik orang lain pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan syariah.
Jika seseorang hanya membantu mencari pembeli, sedangkan transaksi dilakukan langsung oleh pemilik barang, kegiatan tersebut dapat dipandang sebagai jasa pemasaran.
Hadiah sukarela dari pemilik barang dapat diterima selama tidak mengandung unsur yang dilarang.
Sementara itu, komisi yang dijanjikan berdasarkan keberhasilan penjualan perlu mengikuti ketentuan akad yang digunakan, seperti wakalah berupah atau ju'alah.
Dengan demikian, penghasilan seorang marketer dapat menjadi halal apabila diperoleh melalui pekerjaan yang jelas, produk yang halal, serta transaksi yang jujur dan adil.
Wallahu a'lam bish-shawab.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir