KebonCinta.com — Hukum akad ijarah tanpa kejelasan ujrah menjadi persoalan penting dalam fikih muamalah, terutama ketika seseorang melakukan perjanjian sewa barang atau jasa.
Dalam Islam, akad ijarah merupakan transaksi yang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariat.
Salah satu ketentuan pentingnya adalah kejelasan upah atau biaya yang harus dibayarkan oleh pihak pengguna jasa.
Namun, dalam praktiknya, terdapat perjanjian jasa yang dilakukan jauh sebelum waktu pelaksanaan sehingga biaya operasional berpotensi mengalami perubahan.
Misalnya, sebuah kelompok masyarakat membuat perjanjian dengan biro perjalanan umrah untuk keberangkatan pada tahun berikutnya.
Harga paket disepakati berdasarkan biaya saat perjanjian dibuat, meskipun harga tiket pesawat, hotel, dan kebutuhan perjalanan berpotensi naik atau turun.
Lantas, apakah akad ijarah tetap sah jika biaya jasa dapat berubah dan bagaimana hukumnya menurut ulama?
Akad ijarah merupakan perjanjian pemanfaatan barang atau jasa dengan imbalan tertentu yang disepakati kedua belah pihak.
Dalam transaksi tersebut, pihak penyedia jasa disebut mu'jir, sedangkan pengguna jasa disebut musta'jir.
Adapun imbalan yang diberikan kepada penyedia jasa dikenal sebagai ujrah.
Contoh akad ijarah dapat ditemukan dalam kegiatan sewa rumah, kendaraan, jasa tenaga kerja, hingga penyelenggaraan perjalanan.
Dalam artikel NU Online berjudul Definisi dan Rukun Ijarah, Sewa-Menyewa dalam Islam, dijelaskan bahwa ijarah memiliki beberapa rukun, termasuk pihak yang berakad, manfaat jasa, ijab kabul, dan ujrah.
Seluruh ketentuan tersebut harus diperhatikan agar transaksi sah menurut syariat.
Dalam mazhab Syafi'i, kejelasan upah menjadi salah satu syarat sah akad ijarah.
Hal ini dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin wa 'Umdatul Muftin.
Beliau menyatakan:
يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْأُجْرَةِ وَوَصْفِهَا إِذَا كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ كَالثَّمَنِ فِي الذِّمَّةِ
Artinya:
"Disyaratkan mengetahui kadar dan sifat upah apabila upah tersebut menjadi tanggungan, sebagaimana harga dalam tanggungan."
Imam An-Nawawi memberikan contoh ketika seseorang meminta orang lain melakukan pekerjaan dengan janji akan memberikan sesuatu tanpa menentukan imbalannya.
Akad seperti itu dinilai rusak karena besaran upah tidak diketahui.
Apabila pekerjaan telah dilakukan, pekerja berhak memperoleh ujratul mitsli, yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaan tersebut.
Dengan demikian, akad ijarah yang tidak memiliki kejelasan ujrah dapat dinilai tidak sah menurut ketentuan fikih tersebut.
Salah satu persoalan ijarah muncul ketika sekelompok masyarakat hendak menyelenggarakan perjalanan umrah.
Mereka membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan sebuah biro perjalanan.
Dalam perjanjian tersebut, harga paket umrah ditetapkan berdasarkan biaya yang berlaku saat itu.
Misalnya, harga paket disepakati sebesar Rp30 juta per jemaah untuk keberangkatan tahun berikutnya.
Apabila biaya perjalanan meningkat menjadi Rp33 juta, pihak travel menyatakan bersedia menanggung tambahan biaya tersebut.
Sebaliknya, apabila biaya perjalanan turun menjadi Rp28 juta, jemaah tetap membayar Rp30 juta sesuai perjanjian.
Dalam contoh tersebut, perlu dibedakan antara harga jasa yang belum diketahui dan harga jasa yang sudah ditetapkan tetapi biaya penyediaannya dapat berubah.
Apabila harga paket benar-benar telah ditentukan sebesar Rp30 juta dan mengikat kedua pihak, ujrahnya pada dasarnya sudah diketahui.
Karena itu, kemungkinan naik atau turunnya biaya operasional tidak otomatis menjadikan akad ijarah tidak sah.
Sebagian masyarakat menganggap perjanjian harga tetap untuk jasa masa depan menyerupai sistem ijon.
Padahal, kedua transaksi tersebut memiliki karakteristik berbeda.
Ijon umumnya berkaitan dengan jual beli hasil tanaman yang belum siap dipanen atau belum jelas keadaannya, sehingga dapat mengandung unsur ketidakpastian yang dilarang.
Sementara itu, akad perjalanan umrah merupakan transaksi penyediaan jasa.
Dalam fikih kontemporer, pemesanan jasa yang akan diberikan pada masa mendatang dapat menggunakan akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah.
Akad tersebut diperbolehkan berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 apabila memenuhi persyaratannya.
Oleh karena itu, perjanjian jasa umrah dengan harga tetap tidak otomatis termasuk praktik ijon yang diharamkan.
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 menjelaskan bahwa jumlah ujrah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
Ketentuan yang lebih khusus juga terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah.
Fatwa tersebut memperbolehkan perubahan harga jasa perjalanan umrah apabila terjadi perubahan nyata pada komponen biaya paket dan disepakati oleh para pihak.
Artinya, perubahan harga tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa dasar kesepakatan.
Apabila harga telah ditetapkan sebagai harga tetap, pembagian risiko kenaikan atau penurunan biaya harus mengikuti ketentuan kontrak.
Namun, keadaan luar biasa seperti pembatasan perjalanan atau pembatalan penerbangan perlu diatur secara khusus.
Allah SWT memerintahkan umat Islam agar memenuhi perjanjian yang telah disepakati.
Dalam Surah Al-Ma'idah ayat 1, Allah SWT berfirman:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ
Artinya:
"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!"
Ayat tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pelaksanaan akad muamalah.
Setiap pihak yang membuat perjanjian harus menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan yang disepakati dan dibenarkan syariat.
Karena itu, penyedia jasa tidak boleh mengubah harga maupun fasilitas secara sepihak apabila perubahan tersebut bertentangan dengan akad.
Baca Juga: Investasi Rp20 Juta Dijanjikan Untung Rp2 Juta per Bulan, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?
Agar terhindar dari perselisihan, perjanjian perjalanan umrah sebaiknya dibuat secara tertulis dengan ketentuan yang jelas.
Harga paket harus diketahui, termasuk fasilitas yang diperoleh jemaah, jadwal keberangkatan, transportasi, penginapan, dan pelayanan lainnya.
Selain itu, perlu dijelaskan apakah harga bersifat tetap atau dapat berubah karena keadaan tertentu.
Ketentuan pembayaran, penundaan keberangkatan, pembatalan, dan pengembalian dana juga harus disepakati.
Penyelenggaraan perjalanan umrah di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai tanggung jawab penyelenggara dan perlindungan jemaah.
Akad ijarah tanpa kejelasan ujrah tidak sah menurut ketentuan fikih yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin.
Namun, harga jasa yang sudah ditetapkan sejak awal berbeda dengan biaya operasional yang berpotensi berubah di kemudian hari.
Apabila harga perjalanan umrah telah disepakati secara pasti, kemungkinan kenaikan atau penurunan biaya tidak otomatis membatalkan akad.
Dalam fikih kontemporer, pemesanan jasa untuk waktu mendatang juga dapat menggunakan akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah dengan memenuhi ketentuan syariah.
Karena itu, kejelasan harga, spesifikasi pelayanan, waktu pelaksanaan, dan pembagian risiko menjadi unsur penting dalam perjanjian.
Wallahu a'lam bish-shawab.
| Kondisi perjanjian | Penjelasan hukum |
|---|---|
| Ujrah tidak diketahui jumlahnya | Tidak sah menurut ketentuan ijarah yang dibahas |
| Ujrah ditetapkan Rp30 juta sejak awal | Memenuhi syarat kejelasan harga |
| Biaya operasional naik setelah akad | Mengikuti kesepakatan pembagian risiko |
| Biaya operasional turun setelah akad | Mengikuti ketentuan kontrak yang disepakati |
| Harga boleh berubah berdasarkan mekanisme yang jelas | Diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI |
| Travel menaikkan harga secara sepihak | Tidak dibenarkan apabila melanggar kesepakatan |
| Jasa umrah dipesan untuk masa mendatang | Dapat menggunakan akad ijarah maushufah fi al-dzimmah |
| Fasilitas dan jadwal tidak jelas | Berpotensi mengandung gharar dan menimbulkan masalah keabsahan akad |
| Pelaksanaan dibatalkan karena keadaan luar biasa | Penyelesaiannya mengikuti ketentuan akad, syariah, dan hukum yang berlaku |
Ringkasan berdasarkan Raudhatut Thalibin, Al-Majmu', serta Fatwa DSN-MUI Nomor 101 Tahun 2016 dan Nomor 83 Tahun 2012.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir