ASN & Karier
Suci Istiqomah

SKP ASN Sudah Disetujui tetapi Atasan Berganti? Ini Cara Menyesuaikan Penilaian Kinerja di e-Kinerja BKN

SKP ASN Sudah Disetujui tetapi Atasan Berganti? Ini Cara Menyesuaikan Penilaian Kinerja di e-Kinerja BKN

21 November 2026 | 10:49

KebonCinta.com – Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP sudah disusun dan disetujui oleh atasan. Namun, ketika tahun penilaian masih berjalan, pejabat penilai kinerja tiba-tiba mengalami mutasi, rotasi, atau pergantian jabatan.

Situasi ini dapat menimbulkan kebingungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apakah SKP yang telah disetujui harus dibuat ulang? Siapa yang akan melakukan penilaian pada akhir periode? Bagaimana dengan capaian pekerjaan yang sudah diselesaikan ketika masih berada di bawah atasan sebelumnya?

Pertanyaan tersebut penting karena SKP merupakan bagian dari pengelolaan kinerja ASN yang berkaitan dengan evaluasi dan pengembangan karier.

Kementerian PANRB mengatur pengelolaan kinerja ASN melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022.

Dalam lampirannya, terdapat ketentuan mengenai perubahan pejabat penilai kinerja pada tahun berjalan.

Karena itu, pergantian atasan perlu diikuti penyesuaian administrasi dan dialog kinerja sesuai kondisi, bukan sekadar mengganti nama pimpinan tanpa memperhatikan rencana kerja yang sudah ditetapkan.

Apa Itu SKP dan Pejabat Penilai Kinerja?

SKP merupakan dokumen yang memuat ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja pegawai dalam periode tertentu.

SKP disusun melalui dialog antara pegawai dan pejabat penilai kinerja.

Pejabat Penilai Kinerja merupakan atasan langsung atau pejabat lain yang memperoleh pendelegasian kewenangan sesuai ketentuan.

Dalam pengelolaan kinerja ASN, evaluasi tidak hanya menilai jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan.

Hasil kerja, perilaku kerja, umpan balik, serta pencapaian organisasi juga menjadi bagian dari pertimbangan.

Mengapa Atasan Bisa Berganti saat Periode SKP Berjalan?

Pergantian pejabat penilai dapat terjadi karena:

  1. Mutasi pimpinan ke unit kerja lain.
  2. Rotasi jabatan.
  3. Promosi jabatan.
  4. Pensiun.
  5. Pergantian pejabat definitif.
  6. Penugasan pejabat pelaksana tugas atau pelaksana harian sesuai kewenangan.
  7. Perubahan struktur organisasi.

Setiap keadaan dapat menimbulkan konsekuensi administratif yang berbeda.

Apakah SKP Harus Dibuat Ulang Ketika Atasan Berganti?

Tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap pergantian atasan otomatis mengharuskan seluruh SKP dibuat ulang dari awal.

PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 mengatur perlunya penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan pejabat penilai baru ketika terjadi perpindahan pejabat penilai kinerja.

Penyesuaian perlu mempertimbangkan apakah tugas, target, dan kebutuhan organisasi tetap sama atau telah berubah.

Jika terdapat perubahan ekspektasi, perubahan SKP dilakukan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pegawai perlu membedakan antara perubahan pejabat penilai dan perubahan substansi rencana kinerja.

8 Langkah Menghadapi Pergantian Atasan di Tengah Periode SKP

1. Periksa Status SKP

Pastikan SKP telah disetujui atau ditetapkan sesuai alur yang berlaku.

Periksa periode penilaian dan identitas pejabat penilai yang tercatat.

2. Simpan Dokumentasi Kinerja

Pastikan bukti hasil kerja, umpan balik, dan dokumen pendukung tersimpan dengan baik.

Dokumentasi penting untuk menjaga kesinambungan penilaian.

3. Konfirmasi Pejabat Penilai Baru

Tanyakan kepada pengelola kepegawaian siapa pejabat yang berwenang melakukan penilaian setelah pergantian.

Jangan mengubah pejabat penilai berdasarkan perkiraan pribadi.

4. Lakukan Dialog Kinerja

Pegawai dan atasan baru perlu membicarakan ekspektasi hasil kerja serta perilaku kerja.

Jelaskan target yang telah ditetapkan dan pekerjaan yang sudah dilakukan.

5. Periksa Kebutuhan Penyesuaian SKP

Jika tugas dan ekspektasi berubah, perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan.

Jika tidak terdapat perubahan substansial, tindak lanjut administratif tetap perlu mengikuti mekanisme instansi.

6. Koordinasikan Perubahan di e-Kinerja

Apabila identitas atasan belum sesuai pada aplikasi, hubungi admin atau pengelola e-Kinerja instansi.

Jangan mengandalkan perubahan data secara mandiri tanpa memastikan kewenangannya.

7. Pastikan Evaluasi Periode Sebelumnya Terdokumentasi

Jika pergantian terjadi setelah sebagian periode penilaian berjalan, pastikan informasi capaian dan evaluasi sebelumnya tersedia.

8. Periksa Penilaian pada Periode Berikutnya

Setelah penyesuaian, periksa apakah penilaian berikutnya telah menggunakan pejabat penilai yang berwenang.

Bagaimana Jika Atasan Lama Sudah Pindah tetapi Belum Menilai?

PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 mengatur situasi perpindahan pejabat penilai pada tahun berjalan.

Jika perpindahan terjadi dalam rentang pelaksanaan evaluasi periodik, pejabat penilai melakukan evaluasi kinerja pegawai pada unit lama sesuai ketentuan.

Namun, mekanisme penilaian dapat dipengaruhi waktu perpindahan dan keadaan administrasi.

Karena itu, pegawai perlu memastikan siapa yang berwenang menyelesaikan evaluasi melalui unit kepegawaian.

Jangan langsung meminta atasan baru memberikan penilaian atas seluruh periode tanpa memperhatikan ketentuan evaluasi.

Perbedaan Pergantian Atasan dan Mutasi Pegawai

KondisiHal yang Perlu Dilakukan
Atasan berganti, pegawai tetap di unit yang samaKlarifikasi ekspektasi dengan pejabat penilai baru
Pegawai pindah unitPenyesuaian SKP berdasarkan jabatan dan unit baru
Target pekerjaan berubahDialog kinerja dan penyesuaian rencana sesuai ketentuan
Periode evaluasi sudah berjalanPeriksa kewenangan penilaian dan dokumentasi sebelumnya
Nama atasan belum berubah di aplikasiKoordinasi dengan pengelola kepegawaian atau admin

Bagaimana Jika e-Kinerja Masih Menampilkan Nama Atasan Lama?

Masalah ini dapat berkaitan dengan pemutakhiran data organisasi atau relasi pejabat penilai pada sistem.

Langkah yang dapat dilakukan adalah memeriksa status kepegawaian terbaru, memastikan pejabat penilai definitif atau pejabat yang diberi kewenangan, lalu melaporkan ketidaksesuaian kepada pengelola aplikasi instansi.

Tampilan dan nama menu e-Kinerja BKN dapat berubah mengikuti pengembangan layanan.

Karena itu, prosedur teknis tidak sebaiknya dijelaskan menggunakan nama tombol yang belum dipastikan sesuai versi aplikasi yang sedang digunakan.

Baca Juga: Cara Melakukan Penilaian Kinerja Guru Triwulanan 2026 dan Mengirim Hasilnya ke e-Kinerja BKN

Apakah Atasan Baru Boleh Mengubah Target SKP?

Penyesuaian SKP dapat dilakukan ketika terdapat kondisi yang memerlukan perubahan perencanaan kinerja.

Namun, perubahan tersebut harus berkaitan dengan kebutuhan dan ekspektasi organisasi serta dilakukan sesuai prosedur.

Atasan baru dan pegawai perlu membicarakan perubahan secara jelas.

Target yang sudah ditetapkan tidak seharusnya diubah tanpa mempertimbangkan kondisi pekerjaan dan ketentuan pengelolaan kinerja.

Bagaimana Jika Hasil Penilaian Tidak Sesuai?

Pegawai dapat memeriksa dokumen evaluasi dan alasan yang mendasari penilaian.

PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 memuat mekanisme keberatan atas hasil evaluasi kinerja.

Keberatan disampaikan melalui jalur yang ditentukan dan harus disertai alasan yang relevan.

Karena itu, bukti hasil kerja, rekaman dialog, dan dokumentasi umpan balik perlu dijaga dengan baik.

Tips Agar Penilaian Tetap Lancar

Simpan dokumen SKP, bukti pelaksanaan pekerjaan, serta hasil evaluasi periodik.

Setelah terjadi pergantian atasan, lakukan komunikasi lebih awal dan jangan menunggu akhir tahun.

Jika terdapat perbedaan antara keadaan organisasi dan informasi pada aplikasi, segera hubungi pengelola kepegawaian.

Langkah ini membantu mengurangi risiko keterlambatan evaluasi dan ketidaksesuaian data.

Baca Juga: BKN Dorong Karier 6,8 Juta ASN Berbasis Kompetensi dan Kinerja, Manajemen Talenta Jadi Acuan

Pergantian Atasan Tidak Harus Mengacaukan SKP

SKP yang telah disetujui tetap perlu dikelola dengan benar ketika pejabat penilai kinerja berganti.

Pegawai perlu melakukan klarifikasi ekspektasi dengan pejabat baru, menjaga dokumentasi capaian, dan memastikan kewenangan penilaian sesuai ketentuan.

Penyesuaian dalam aplikasi e-Kinerja harus mengikuti mekanisme pengelola kepegawaian instansi.

Dengan komunikasi dan dokumentasi yang baik, pergantian pimpinan dapat ditangani tanpa mengabaikan hasil kerja yang telah dicapai pegawai selama periode sebelumnya.

Referensi

  1. Kementerian PANRB. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
  2. Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
  3. BKN Knowledge Management System. Lampiran PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022. https://apps-denpasar.bkn.go.id/kms/law:permenpanrb_6_tahun_2022_lampiran
Tags:
SKP ASN atasan berganti e-Kinerja BKN pejabat penilai kinerja penyesuaian SKP penilaian kinerja ASN

Komentar Pengguna