KebonCinta.com – Sasaran Kinerja Pegawai atau SKP sudah disusun dan disetujui oleh atasan. Namun, ketika tahun penilaian masih berjalan, pejabat penilai kinerja tiba-tiba mengalami mutasi, rotasi, atau pergantian jabatan.
Situasi ini dapat menimbulkan kebingungan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Apakah SKP yang telah disetujui harus dibuat ulang? Siapa yang akan melakukan penilaian pada akhir periode? Bagaimana dengan capaian pekerjaan yang sudah diselesaikan ketika masih berada di bawah atasan sebelumnya?
Pertanyaan tersebut penting karena SKP merupakan bagian dari pengelolaan kinerja ASN yang berkaitan dengan evaluasi dan pengembangan karier.
Kementerian PANRB mengatur pengelolaan kinerja ASN melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022.
Dalam lampirannya, terdapat ketentuan mengenai perubahan pejabat penilai kinerja pada tahun berjalan.
Karena itu, pergantian atasan perlu diikuti penyesuaian administrasi dan dialog kinerja sesuai kondisi, bukan sekadar mengganti nama pimpinan tanpa memperhatikan rencana kerja yang sudah ditetapkan.
SKP merupakan dokumen yang memuat ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja pegawai dalam periode tertentu.
SKP disusun melalui dialog antara pegawai dan pejabat penilai kinerja.
Pejabat Penilai Kinerja merupakan atasan langsung atau pejabat lain yang memperoleh pendelegasian kewenangan sesuai ketentuan.
Dalam pengelolaan kinerja ASN, evaluasi tidak hanya menilai jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan.
Hasil kerja, perilaku kerja, umpan balik, serta pencapaian organisasi juga menjadi bagian dari pertimbangan.
Pergantian pejabat penilai dapat terjadi karena:
Setiap keadaan dapat menimbulkan konsekuensi administratif yang berbeda.
Tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap pergantian atasan otomatis mengharuskan seluruh SKP dibuat ulang dari awal.
PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 mengatur perlunya penetapan dan klarifikasi ekspektasi dengan pejabat penilai baru ketika terjadi perpindahan pejabat penilai kinerja.
Penyesuaian perlu mempertimbangkan apakah tugas, target, dan kebutuhan organisasi tetap sama atau telah berubah.
Jika terdapat perubahan ekspektasi, perubahan SKP dilakukan mengikuti ketentuan yang berlaku.
Karena itu, pegawai perlu membedakan antara perubahan pejabat penilai dan perubahan substansi rencana kinerja.
Pastikan SKP telah disetujui atau ditetapkan sesuai alur yang berlaku.
Periksa periode penilaian dan identitas pejabat penilai yang tercatat.
Pastikan bukti hasil kerja, umpan balik, dan dokumen pendukung tersimpan dengan baik.
Dokumentasi penting untuk menjaga kesinambungan penilaian.
Tanyakan kepada pengelola kepegawaian siapa pejabat yang berwenang melakukan penilaian setelah pergantian.
Jangan mengubah pejabat penilai berdasarkan perkiraan pribadi.
Pegawai dan atasan baru perlu membicarakan ekspektasi hasil kerja serta perilaku kerja.
Jelaskan target yang telah ditetapkan dan pekerjaan yang sudah dilakukan.
Jika tugas dan ekspektasi berubah, perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan.
Jika tidak terdapat perubahan substansial, tindak lanjut administratif tetap perlu mengikuti mekanisme instansi.
Apabila identitas atasan belum sesuai pada aplikasi, hubungi admin atau pengelola e-Kinerja instansi.
Jangan mengandalkan perubahan data secara mandiri tanpa memastikan kewenangannya.
Jika pergantian terjadi setelah sebagian periode penilaian berjalan, pastikan informasi capaian dan evaluasi sebelumnya tersedia.
Setelah penyesuaian, periksa apakah penilaian berikutnya telah menggunakan pejabat penilai yang berwenang.
PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 mengatur situasi perpindahan pejabat penilai pada tahun berjalan.
Jika perpindahan terjadi dalam rentang pelaksanaan evaluasi periodik, pejabat penilai melakukan evaluasi kinerja pegawai pada unit lama sesuai ketentuan.
Namun, mekanisme penilaian dapat dipengaruhi waktu perpindahan dan keadaan administrasi.
Karena itu, pegawai perlu memastikan siapa yang berwenang menyelesaikan evaluasi melalui unit kepegawaian.
Jangan langsung meminta atasan baru memberikan penilaian atas seluruh periode tanpa memperhatikan ketentuan evaluasi.
| Kondisi | Hal yang Perlu Dilakukan |
|---|---|
| Atasan berganti, pegawai tetap di unit yang sama | Klarifikasi ekspektasi dengan pejabat penilai baru |
| Pegawai pindah unit | Penyesuaian SKP berdasarkan jabatan dan unit baru |
| Target pekerjaan berubah | Dialog kinerja dan penyesuaian rencana sesuai ketentuan |
| Periode evaluasi sudah berjalan | Periksa kewenangan penilaian dan dokumentasi sebelumnya |
| Nama atasan belum berubah di aplikasi | Koordinasi dengan pengelola kepegawaian atau admin |
Masalah ini dapat berkaitan dengan pemutakhiran data organisasi atau relasi pejabat penilai pada sistem.
Langkah yang dapat dilakukan adalah memeriksa status kepegawaian terbaru, memastikan pejabat penilai definitif atau pejabat yang diberi kewenangan, lalu melaporkan ketidaksesuaian kepada pengelola aplikasi instansi.
Tampilan dan nama menu e-Kinerja BKN dapat berubah mengikuti pengembangan layanan.
Karena itu, prosedur teknis tidak sebaiknya dijelaskan menggunakan nama tombol yang belum dipastikan sesuai versi aplikasi yang sedang digunakan.
Baca Juga: Cara Melakukan Penilaian Kinerja Guru Triwulanan 2026 dan Mengirim Hasilnya ke e-Kinerja BKN
Penyesuaian SKP dapat dilakukan ketika terdapat kondisi yang memerlukan perubahan perencanaan kinerja.
Namun, perubahan tersebut harus berkaitan dengan kebutuhan dan ekspektasi organisasi serta dilakukan sesuai prosedur.
Atasan baru dan pegawai perlu membicarakan perubahan secara jelas.
Target yang sudah ditetapkan tidak seharusnya diubah tanpa mempertimbangkan kondisi pekerjaan dan ketentuan pengelolaan kinerja.
Pegawai dapat memeriksa dokumen evaluasi dan alasan yang mendasari penilaian.
PermenPANRB Nomor 6 Tahun 2022 memuat mekanisme keberatan atas hasil evaluasi kinerja.
Keberatan disampaikan melalui jalur yang ditentukan dan harus disertai alasan yang relevan.
Karena itu, bukti hasil kerja, rekaman dialog, dan dokumentasi umpan balik perlu dijaga dengan baik.
Simpan dokumen SKP, bukti pelaksanaan pekerjaan, serta hasil evaluasi periodik.
Setelah terjadi pergantian atasan, lakukan komunikasi lebih awal dan jangan menunggu akhir tahun.
Jika terdapat perbedaan antara keadaan organisasi dan informasi pada aplikasi, segera hubungi pengelola kepegawaian.
Langkah ini membantu mengurangi risiko keterlambatan evaluasi dan ketidaksesuaian data.
Baca Juga: BKN Dorong Karier 6,8 Juta ASN Berbasis Kompetensi dan Kinerja, Manajemen Talenta Jadi Acuan
SKP yang telah disetujui tetap perlu dikelola dengan benar ketika pejabat penilai kinerja berganti.
Pegawai perlu melakukan klarifikasi ekspektasi dengan pejabat baru, menjaga dokumentasi capaian, dan memastikan kewenangan penilaian sesuai ketentuan.
Penyesuaian dalam aplikasi e-Kinerja harus mengikuti mekanisme pengelola kepegawaian instansi.
Dengan komunikasi dan dokumentasi yang baik, pergantian pimpinan dapat ditangani tanpa mengabaikan hasil kerja yang telah dicapai pegawai selama periode sebelumnya.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir