KebonCinta.com — Zakat padi bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap menjadi salah satu persoalan yang sering muncul dalam praktik pertanian masyarakat.
Tidak semua pemilik sawah mengerjakan lahannya sendiri. Sebagian menyerahkan pengelolaan kepada petani dengan kesepakatan pembagian hasil panen.
Misalnya, pemilik tanah menyediakan lahan, sedangkan petani bertugas menanam, merawat, hingga memanen padi atau jagung.
Setelah panen, hasil pertanian dibagi sesuai perjanjian, seperti 50:50 atau 60:40.
Namun, apabila hasil panen telah mencapai nisab zakat, muncul pertanyaan mengenai siapa yang berkewajiban membayarnya.
Apakah pemilik sawah karena memiliki tanah, atau petani yang menggarapnya?
Dalam fikih Islam, persoalan tersebut berkaitan dengan kepemilikan hasil pertanian, asal benih tanaman, serta bentuk akad kerja sama.
Lantas, siapa yang wajib membayar zakat padi hasil bagi dua menurut ulama?
Baca Juga: Hukum Memberikan Zakat kepada Saudara Sendiri, Siapa yang Boleh Menerimanya?
Zakat pertanian merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki hasil pertanian dan memenuhi persyaratan zakat.
Allah SWT berfirman dalam Surah Al-An'am ayat 141:
وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖۖ وَلَا تُسْرِفُوْاۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ
Artinya:
"Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."
Ayat tersebut menjadi salah satu dasar kewajiban menunaikan hak dari hasil pertanian.
Berbeda dengan zakat harta tertentu yang mensyaratkan kepemilikan selama satu tahun, zakat pertanian ditunaikan ketika panen setelah memenuhi ketentuannya.
Namun, dalam sistem bagi hasil, perlu diketahui terlebih dahulu siapa yang secara fikih memiliki hasil tanaman tersebut.
Dalam kitab I'anatut Thalibin, dijelaskan bahwa kewajiban zakat hasil pertanian berkaitan dengan pihak yang menyediakan benih.
Keterangan tersebut dinukil dari Imam Jalaluddin Al-Bulqini dengan merujuk kepada pembahasan dalam Al-Majmu'.
Disebutkan:
إِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ مَالِ مَالِكِهَا أَوِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيمَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ
Artinya:
"Apabila benih berasal dari harta pemilik tanah atau penerima wakaf, maka kewajiban zakat atas hasil yang dikeluarkan tanah tersebut berada padanya."
Berdasarkan penjelasan ini, apabila pemilik sawah menyediakan benih, hasil tanaman secara fikih dinisbatkan kepada pemilik tanah.
Sementara itu, bagian panen yang diterima penggarap dipandang sebagai imbalan atas pekerjaannya.
Karena itu, dalam ketentuan fikih tersebut, zakat pertanian menjadi kewajiban pemilik tanah, bukan penggarap, apabila telah memenuhi nisab dan persyaratan lainnya.
Ketentuan berbeda berlaku ketika benih tanaman berasal dari petani penggarap.
Dalam I'anatut Thalibin disebutkan:
فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ مَالِ الْعَامِلِ وَجَوَّزْنَا الْمُخَابَرَةَ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْعَامِلِ وَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْضِ
Artinya:
"Apabila benih berasal dari harta penggarap dan akad mukhabarah dianggap boleh, maka zakat wajib atas penggarap, sedangkan pemilik tanah tidak berkewajiban."
Dalam penjelasan tersebut, hasil yang diterima pemilik tanah dipandang sebagai imbalan pemanfaatan lahannya.
Dengan demikian, apabila benih disediakan penggarap, kewajiban zakat pertanian berada pada penggarap menurut kerangka fikih ini.
Namun, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai keabsahan dan ketentuan akad mukhabarah.
Selain pendekatan berdasarkan asal benih, terdapat pendapat yang menetapkan zakat atas bagian panen yang dimiliki masing-masing pihak.
Dalam artikel Zakat Hasil Sewa Lahan Pertanian, Dompet Dhuafa menjelaskan bahwa pemilik tanah dan penggarap dapat sama-sama mengeluarkan zakat dari bagian hasil pertanian yang diterima.
Pendekatan tersebut juga ditemukan dalam pembahasan zakat pertanian Majelis Tarjih Muhammadiyah.
Namun, kewajiban masing-masing tetap memperhatikan nisab dan bentuk kepemilikan hasil panen.
Artinya, penentuan pihak yang wajib zakat tidak cukup hanya berdasarkan status sebagai pemilik lahan atau pekerja, tetapi perlu melihat akad yang digunakan.
Nisab merupakan batas minimal hasil pertanian yang menyebabkan seseorang wajib mengeluarkan zakat.
Rasulullah SAW bersabda:
لَيْسَ فِيمَا أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
Artinya:
"Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang kurang dari lima wasaq."
(HR. Bukhari)
Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, nisab zakat pertanian ditetapkan senilai 653 kilogram gabah.
Namun, konversi ukuran lima wasaq ke dalam kilogram memiliki perbedaan perhitungan di kalangan ulama.
NU Online, misalnya, memuat perhitungan fikih klasik yang berbeda berdasarkan ukuran takaran dan kondisi hasil pertanian.
Sementara itu, jagung juga termasuk biji-bijian yang dapat menjadi objek zakat menurut pembahasan fikih mazhab Syafi'i apabila memenuhi persyaratan sebagai bahan makanan pokok yang dapat disimpan.
Besaran zakat pertanian dibedakan berdasarkan sistem pengairannya.
Pertama, zakat 10 persen.
Berlaku bagi tanaman yang memperoleh pengairan secara alami, seperti melalui air hujan atau sumber air tanpa biaya pengairan yang berarti.
Kedua, zakat 5 persen.
Berlaku bagi pertanian yang menggunakan pengairan dengan biaya atau tenaga tambahan.
Ketentuan tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Nomor 1483.
Sebagai contoh, jika hasil panen yang menjadi objek zakat berjumlah 2.000 kilogram gabah dan menggunakan pengairan berbiaya, zakatnya sebesar:
2.000 kg × 5% = 100 kilogram gabah.
Perhitungan tersebut berlaku setelah dipastikan pihak yang wajib zakat dan terpenuhinya nisab.
Baca Juga: Jangan Sampai Keliru, Ini Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam Islam
Dalam sistem pertanian bagi hasil, kejelasan akad sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perselisihan.
Pemilik tanah dan petani sebaiknya menyepakati sejak awal mengenai penyediaan benih, biaya perawatan, pembagian hasil, serta ketentuan zakat.
Kesepakatan tersebut juga perlu mengikuti prinsip fikih yang digunakan dan tidak menghilangkan kewajiban zakat dari pihak yang seharusnya menunaikannya.
Dengan demikian, kerja sama pertanian dapat berjalan secara adil dan sesuai ketentuan syariat.
Zakat padi hasil bagi dua dapat menjadi kewajiban pemilik tanah atau petani penggarap, bergantung pada akad dan kepemilikan hasil pertanian.
Menurut penjelasan dalam I'anatut Thalibin, apabila benih berasal dari pemilik tanah, kewajiban zakat berada pada pemilik tanah.
Sebaliknya, apabila benih berasal dari penggarap, zakat dibebankan kepada penggarap dalam kerangka fikih yang dijelaskan kitab tersebut.
Meski demikian, terdapat pendapat lain yang menetapkan zakat berdasarkan bagian panen yang dimiliki masing-masing pihak.
Oleh karena itu, penentuan kewajiban zakat harus memperhatikan bentuk kerja sama, nisab, serta ketentuan fikih yang digunakan.
Wallahu a'lam bish-shawab.
| Kondisi pertanian | Ketentuan zakat |
|---|---|
| Benih dari pemilik tanah | Pemilik tanah wajib zakat menurut penjelasan I'anatut Thalibin |
| Benih dari penggarap | Penggarap wajib zakat dalam kerangka fikih tersebut |
| Penggarap menerima bagian sebagai upah kerja | Tidak otomatis menanggung zakat pertanian atas hasil yang dimiliki pemberi kerja |
| Kedua pihak memiliki bagian hasil panen | Terdapat pendapat bahwa masing-masing menzakati bagiannya |
| Hasil belum mencapai nisab | Belum wajib zakat pertanian |
| Pengairan alami tanpa biaya berarti | Zakat sebesar 10% |
| Pengairan menggunakan biaya atau tenaga | Zakat sebesar 5% |
| Waktu pembayaran | Ketika panen setelah memenuhi ketentuan zakat |
Ringkasan berdasarkan I'anatut Thalibin, pembahasan fikih pertanian, dan ketentuan zakat BAZNAS.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir