Prediksi Soal TKA Sejarah SMA 2026/2027: 5 Soal Pilihan Ganda Lengkap dengan Kunci Jawaban dan Pembahasan!

Perang Diponegoro yang berlangsung pada 1825–1830 merupakan salah satu perlawanan terbesar terhadap kekuasaan kolonial Belanda di Jawa. Perang ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari campur tangan Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta, kekecewaan terhadap kebijakan kolonial, hingga penderitaan rakyat akibat berbagai pungutan dan pajak.

Tentukan apakah setiap pernyataan berikut Tepat atau Tidak Tepat.

Kunci Jawaban:

1. Tepat.
2. Tidak Tepat.
3. Tepat.

Pembahasan:

Pernyataan 1: Tepat.

Campur tangan Belanda dalam urusan internal Keraton Yogyakarta merupakan salah satu faktor yang menimbulkan ketegangan. Selain persoalan politik keraton, terdapat faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang memperbesar ketidakpuasan Diponegoro serta para pendukungnya.

Pemasangan patok-patok jalan yang melewati wilayah yang dianggap penting oleh Diponegoro, termasuk kawasan yang berkaitan dengan leluhurnya, menjadi pemicu langsung pecahnya perang pada 1825. Jadi, perang ini tidak hanya disebabkan satu faktor, melainkan gabungan persoalan yang telah berkembang sebelumnya.

Pernyataan 2: Tidak Tepat.

Benteng Stelsel merupakan strategi militer Belanda untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Belanda membangun jaringan benteng yang dihubungkan dengan jalan agar pasukan kolonial lebih mudah mengawasi wilayah dan memutus jalur pergerakan maupun dukungan logistik lawan.

Strategi tersebut bukan terutama bertujuan memperluas wilayah perdagangan, melainkan melemahkan perlawanan melalui penguasaan wilayah secara bertahap.

Pernyataan 3: Tepat.

Perang Diponegoro memperlihatkan kuatnya peran pemimpin lokal, bangsawan, tokoh agama, dan masyarakat daerah dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Walaupun melibatkan banyak kelompok dan wilayah di Jawa, gerakan tersebut belum berbentuk gerakan nasional modern yang terkoordinasi di seluruh Nusantara seperti pada masa Pergerakan Nasional awal abad ke-20.

Hal ini menunjukkan perkembangan pola perlawanan yang kemudian berubah seiring munculnya organisasi modern dan gagasan kebangsaan.

Konsep Sejarah yang perlu dipahami: Perang Diponegoro, sebab khusus dan umum perang, Benteng Stelsel, serta karakteristik perlawanan terhadap kolonialisme.

Soal 5. Demokrasi Liberal dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Masa Demokrasi Liberal di Indonesia pada 1950–1959 ditandai oleh sistem multipartai, persaingan politik, dan pergantian kabinet dalam waktu relatif singkat. Ketidakstabilan tersebut berlangsung hingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959.

Berdasarkan deskripsi tersebut, berikan penilaian Logis atau Tidak Logis terhadap setiap kesimpulan berikut.

Kunci Jawaban:

1. Logis.
2. Tidak Logis.
3. Logis.

Pembahasan:

Kesimpulan 1: Logis.

Pada masa Demokrasi Liberal, banyak partai politik memiliki ideologi, kepentingan, dan basis dukungan yang berbeda. Pembentukan kabinet sering bergantung pada koalisi beberapa partai. Ketika koalisi kehilangan dukungan atau terjadi perselisihan politik, kabinet dapat jatuh dan digantikan kabinet baru.

Sistem multipartai bukan satu-satunya penyebab ketidakstabilan, tetapi fragmentasi politik dan kesulitan mempertahankan koalisi merupakan faktor penting dalam dinamika pemerintahan saat itu.

Kesimpulan 2: Tidak Logis.

Pemilihan Umum 1955 merupakan pemilu nasional pertama di Indonesia dan menjadi tonggak penting perkembangan demokrasi. Pemilu tersebut memilih anggota DPR dan Konstituante.

Namun, hasil pemilu tidak secara otomatis menciptakan pemerintahan yang stabil. Persaingan antarpartai tetap berlangsung, kabinet masih mengalami pergantian, dan Konstituante menghadapi kesulitan mencapai kesepakatan mengenai konstitusi baru. Oleh sebab itu, pernyataan bahwa Pemilu 1955 mengakhiri jatuh bangunnya kabinet tidak sesuai dengan fakta sejarah.

Kesimpulan 3: Logis.

Konstituante dibentuk untuk menyusun undang-undang dasar baru sebagai pengganti UUD Sementara 1950. Akan tetapi, perbedaan pandangan di antara anggota Konstituante menyebabkan kebuntuan dalam pembahasan dasar negara dan konstitusi.

Dalam situasi politik yang semakin tidak stabil, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit tersebut antara lain membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, dan menyatakan UUD Sementara 1950 tidak berlaku lagi.

Peristiwa ini menandai berakhirnya Demokrasi Liberal dan dimulainya periode Demokrasi Terpimpin.

Konsep Sejarah yang perlu dipahami: Demokrasi Liberal, sistem multipartai, Pemilu 1955, Konstituante, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Ikuti terus informasi pendidikan, latihan soal, prediksi TKA, serta pembahasan Sejarah SMA lainnya di KebonCinta.com.