KebonCinta.com - Sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) bukan hal baru dalam sejarah pendidikan Indonesia. Sejak beberapa dekade lalu, pemerintah telah menerapkan berbagai pola pengelompokan siswa berdasarkan bidang keilmuan. Namun, sistem tersebut terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan kurikulum dan kebutuhan pendidikan.
Kini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berencana mengembangkan kembali sistem penjurusan SMA mulai tahun ajaran 2027. Kebijakan ini tidak sekadar menghidupkan kembali pembagian jurusan seperti IPA, IPS, dan Bahasa, tetapi juga menghadirkan pendekatan baru melalui asesmen bakat dan minat serta peluang perpindahan jurusan.
Baca Juga: TKA Susulan 2026 Digelar, 16.697 Siswa SMA dan SMK di Jabar Jadi Peserta
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menjelaskan bahwa regulasi mengenai penjurusan sebenarnya masih berlaku. Salah satu dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang belum dicabut.
Meski demikian, pemerintah melakukan evaluasi untuk menyesuaikan penerapan penjurusan dengan kebutuhan pembelajaran saat ini.
Baca Juga: Penjurusan SMA 2027 Tak Hanya Soal Siswa, Kesiapan Guru Jadi Sorotan
Penjurusan SMA telah mengalami sejumlah perubahan sejak era awal kemerdekaan. Pada Kurikulum 1968, misalnya, pengelompokan siswa dibagi menjadi tiga jurusan, yaitu SMA A, SMA B, dan SMA C. Masing-masing memiliki bidang studi dengan jumlah mata pelajaran yang berbeda. Penjurusan dilakukan ketika siswa memasuki kelas II.
Perubahan berikutnya terjadi pada 1975. Sistem tersebut kemudian disederhanakan menjadi dua kelompok utama, yakni IPA dan IPS.
Baca Juga: Penjurusan SMA 2027 Tak Hanya Soal Siswa, Kesiapan Guru Jadi Sorotan
Pada 1984, pengelompokan jurusan kembali diperluas. Siswa dapat memilih A1 untuk ilmu-ilmu fisika, A2 untuk ilmu-ilmu biologi, A3 untuk ilmu-ilmu sosial, dan A4 untuk ilmu-ilmu budaya. Pada perkembangannya, ditambahkan pula A5 yang berfokus pada ilmu agama.
Memasuki Kurikulum 1994, pola penjurusan kembali berubah. Siswa mengikuti program umum pada kelas I dan II, kemudian memilih salah satu dari tiga jurusan ketika naik ke kelas III, yaitu IPA, IPS, atau Bahasa. Penentuan jurusan saat itu juga mempertimbangkan kebutuhan perguruan tinggi dalam proses seleksi mahasiswa.
Perubahan berlanjut melalui Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. Pada kurikulum ini, penjurusan kembali dilakukan saat siswa memasuki kelas II dengan pilihan IPA, IPS, dan Bahasa. Pola serupa juga diterapkan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.
Sementara itu, Kurikulum 2013 menghadirkan pendekatan yang berbeda melalui sistem peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat. Siswa tidak hanya mengikuti pembagian jurusan secara konvensional, tetapi juga memiliki kesempatan mempelajari mata pelajaran di luar kelompok peminatan utamanya.
Dalam skema yang direncanakan mulai 2027, Kemendikdasmen akan mengembangkan mekanisme penjurusan dengan mempertimbangkan kemampuan dan kecenderungan siswa.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah pelaksanaan Asesmen Bakat Murid (ABM) oleh tim Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik). Asesmen tersebut akan dilakukan sebelum siswa menentukan pilihan jurusan.
Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi dan minat murid sehingga pilihan bidang pembelajaran tidak hanya didasarkan pada pertimbangan nilai akademik atau preferensi sesaat.
Dengan adanya pemetaan tersebut, penentuan jurusan diharapkan lebih sesuai dengan kemampuan dan kecenderungan masing-masing siswa.
Hal lain yang menjadi pembeda dalam skema baru adalah fleksibilitas perpindahan jurusan. Kemendikdasmen membuka kemungkinan bagi siswa untuk berpindah apabila dalam proses pembelajaran mereka merasa pilihan awal tidak lagi sesuai dengan minatnya.
Toni menyebut fleksibilitas tersebut sebagai salah satu perubahan mendasar dibandingkan sistem penjurusan sebelumnya.
Kebijakan ini memberikan ruang bagi siswa untuk menyesuaikan pilihan akademiknya seiring perkembangan minat dan pengalaman belajar. Dengan demikian, penjurusan tidak harus dipandang sebagai keputusan permanen yang mengikat siswa sejak awal memasuki jenjang SMA.
Rencana penerapan penjurusan pada 2027 pun menjadi bagian dari upaya pemerintah menata kembali pembelajaran di tingkat menengah. Tantangannya adalah memastikan asesmen bakat dan minat berjalan tepat, sekolah memiliki kesiapan dalam mengelola perpindahan jurusan, serta pilihan siswa tetap mendapatkan ruang untuk berkembang.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir