Pendidikan Gratis PAUD hingga Kuliah 2026 Dibagi 3 Klaster, SD-SMP Swasta hingga Kampus 3T Masuk Pembahasan

KebonCinta.com - Wacana pendidikan gratis dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga perguruan tinggi mulai dibahas lebih terperinci oleh pemerintah. Salah satu fokusnya adalah menentukan kelompok satuan pendidikan yang menjadi sasaran program serta menghitung kebutuhan anggaran untuk pelaksanaannya.

Dalam Rapat Terbatas Menteri (RTM) pada Kamis (22/10/2026), pemerintah membicarakan tiga klaster kebijakan pendidikan gratis. Pembagian tersebut mencakup sekolah negeri, perluasan bantuan untuk pendidikan dasar swasta, serta kemungkinan dukungan bagi pendidikan menengah dan perguruan tinggi swasta dalam kondisi tertentu.

Rencana ini berkaitan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto yang dibahas dalam rapat terbatas pada 23 September 2026. Pemerintah juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan sejumlah ketentuan perundang-undangan tentang pendidikan.

Berikut gambaran tiga klaster pendidikan gratis yang sedang dibahas.

Baca Juga: Mulai 2027 Status Guru Berubah? Ini Nasib PPPK Paruh Waktu dan Guru Non-ASN Setelah 31 Desember 2026 

Klaster 1: Pendidikan Gratis untuk Satuan Pendidikan Negeri

Klaster pertama mencakup satuan pendidikan negeri, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi negeri (PTN).

Dalam skema yang dibahas, cakupan pendidikan gratis meliputi:

• PAUD negeri.
• SD dan MI negeri.
• SMP dan MTs negeri.
• SMA, SMK, dan MA negeri.
• Perguruan tinggi negeri (PTN).

Klaster ini menjadi bagian dari mandat Presiden mengenai penerapan pendidikan gratis pada jenjang sekolah negeri hingga perguruan tinggi.

Namun, cakupan tersebut masih merupakan rancangan yang dibahas pemerintah. Pelaksanaan dan mekanisme pembiayaannya perlu menunggu keputusan lebih lanjut.

Klaster 2: SD dan SMP Swasta Turut Masuk Rencana

Klaster kedua diarahkan untuk memperluas cakupan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar, khususnya SD dan SMP swasta.

Perluasan ini menjadi salah satu aspek penting karena akses pendidikan dasar tidak hanya bergantung pada sekolah negeri. Di sejumlah wilayah, masyarakat juga mengandalkan sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

Dalam rancangan yang dibahas, tambahan cakupan untuk SD dan SMP swasta menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas manfaat program di luar satuan pendidikan negeri.

Rencana tersebut juga berkaitan dengan mandat putusan MK mengenai kewajiban pemerintah menjamin penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah awal tanpa memungut biaya, yang dalam pembahasan ini mencakup sekolah negeri dan swasta.

Meski begitu, ketentuan pelaksanaan, bentuk bantuan, dan mekanisme pembiayaan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.

Klaster 3: PAUD, Sekolah Menengah Swasta, dan Perguruan Tinggi di Wilayah 3T

Klaster ketiga menyasar perluasan dukungan untuk sejumlah satuan pendidikan swasta lainnya.

Cakupan yang dibahas meliputi:

• PAUD swasta.
• SMA, SMK, dan MA swasta.
• Perguruan tinggi swasta di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) atau melalui skema afirmasi.

Klaster ini menunjukkan bahwa pemerintah turut mempertimbangkan kebutuhan pendidikan di wilayah yang menghadapi tantangan akses maupun keterbatasan sumber daya.

Dukungan bagi perguruan tinggi swasta dalam wilayah 3T atau melalui skema afirmasi juga menjadi bagian dari pembahasan perluasan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Namun, penetapan penerima, bentuk bantuan, dan besaran pembiayaan masih bergantung pada keputusan akhir pemerintah.

Tiga Mandat Menjadi Dasar Penyusunan Kebijakan

Penyusunan klaster pendidikan gratis tidak hanya mengacu pada arahan Presiden. Pemerintah juga mempertimbangkan landasan konstitusional dan regulasi yang berkaitan dengan hak masyarakat atas pendidikan.

Ada tiga dasar utama yang dibahas.

Pertama, mandat Presiden. Pemerintah membahas penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri mulai dari PAUD hingga SMA/SMK dan perguruan tinggi.

Kedua, putusan Mahkamah Konstitusi. Mandat ini berkaitan dengan kewajiban pemerintah menjamin terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah awal tanpa pungutan biaya, termasuk cakupan sekolah negeri dan swasta dalam pembahasan kebijakan tersebut.

Ketiga, peraturan perundang-undangan. Landasannya meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar.

Kerangka tersebut turut menjadi dasar pembahasan perluasan wajib belajar dari sembilan tahun menjadi 13 tahun, dengan memasukkan satu tahun pendidikan pada jenjang PAUD.

Pemerintah Hitung Kebutuhan Anggaran dalam Tiga Skenario

Selain menentukan sasaran, pemerintah membahas kebutuhan pembiayaan untuk menjalankan program pendidikan gratis.

Dalam rapat tersebut, terdapat tiga kategori skenario anggaran yang dipertimbangkan.

1. Skenario esensial: Memenuhi kebutuhan dasar operasional pendidikan.
2. Skenario moderat: Memperluas bantuan operasional dan fasilitas pendukung bagi sekolah swasta menengah serta meningkatkan jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP).
3. Skenario ideal: Memenuhi kebutuhan pendidikan secara lebih menyeluruh atau full package, termasuk peningkatan kesejahteraan guru.

Perbedaan skenario ini menunjukkan bahwa cakupan program berkaitan erat dengan kemampuan anggaran pemerintah. Semakin luas sasaran dan semakin lengkap dukungan yang diberikan, semakin besar pula kebutuhan pembiayaan yang harus dipersiapkan.

Karena itu, keputusan mengenai skema yang akan dipilih menjadi faktor penting sebelum program diterapkan.

Menag Ingatkan Guru Swasta Juga Perlu Perhatian

Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai kebijakan pendidikan gratis berpotensi memberikan manfaat besar bagi madrasah. Ia menyebut bahwa 99,9 persen madrasah di lingkungan Kemenag berstatus swasta.

"Bagi Kementerian Agama, yang 99,9% swasta itu adalah madrasah. Dengan adanya usul pembebasan biaya ini, maka yang paling berterima kasih sesungguhnya adalah madrasah dan pasti sangat bersyukur," tuturnya.

Meski mendukung rencana tersebut, Nasaruddin mengingatkan bahwa perhatian pemerintah perlu mencakup kesejahteraan pendidik.

Ia menyoroti masih adanya guru non-ASN di lingkungan pendidikan Kemenag yang menerima penghasilan sangat rendah, bahkan disebut mencapai Rp100.000 per bulan.

Menurutnya, pembebasan biaya pendidikan perlu dipertimbangkan bersama upaya meningkatkan kesejahteraan guru, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Kapan Pendidikan Gratis Mulai Berlaku?

Hingga Jumat (23/10/2026), skema pendidikan gratis masih dalam tahap pembahasan. Pembagian tiga klaster dan skenario kebutuhan anggaran akan dilaporkan kepada Presiden untuk memperoleh keputusan serta arahan lebih lanjut.

Dengan demikian, belum ada kepastian bahwa seluruh cakupan dalam ketiga klaster tersebut langsung diterapkan secara bersamaan.

Masyarakat perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah mengenai skema final, sasaran penerima, mekanisme pembiayaan, dan jadwal pelaksanaan.

Apabila disetujui, rancangan ini berpotensi memperluas akses pendidikan bagi siswa di sekolah negeri dan swasta, termasuk madrasah serta satuan pendidikan di wilayah 3T. Namun, keberhasilan pelaksanaannya akan sangat bergantung pada kesiapan anggaran dan kebijakan pendukung yang ditetapkan pemerintah.