KebonCinta.com — Hukum gaji pengurus masjid dari uang infak menjadi persoalan yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan masjid, terutama ketika sebagian dana digunakan untuk membayar petugas penggalang sumbangan.
Dalam kehidupan masyarakat, pembangunan dan operasional masjid umumnya dibiayai melalui infak, sedekah, serta sumbangan para jemaah.
Untuk mengumpulkan dana tersebut, pengurus masjid terkadang melibatkan relawan yang bertugas mencari donatur atau mengedarkan kotak infak.
Namun, tidak semua relawan memiliki kondisi ekonomi yang mencukupi. Sebagian bahkan menghabiskan banyak waktu untuk membantu kegiatan penggalangan dana.
Persoalan muncul ketika petugas tersebut menerima bagian tertentu dari uang infak yang berhasil dikumpulkan.
Misalnya, seorang penggalang dana memperoleh 30 persen dari seluruh sumbangan yang terkumpul sebagai imbalan atas pekerjaannya.
Lantas, bolehkah pencari dana dan pengurus masjid menerima gaji dari uang infak menurut Islam?
Baca Juga: Cuma Main Capit Boneka Rp1.000, Kok Bisa Dihukumi Judi? Begini Penjelasan Fikihnya
Pada dasarnya, dana infak yang dikumpulkan untuk masjid merupakan amanah dari para penyumbang.
Karena itu, penggunaannya harus mengikuti tujuan sumbangan dan ketentuan pengelolaan yang dibenarkan syariat.
Dalam fikih Islam, terdapat pembahasan mengenai kebolehan memberikan upah kepada orang yang membantu mengumpulkan dana sosial.
Namun, kebolehan tersebut tidak berarti setiap penggalang dana berhak mengambil uang sumbangan sesuka hati.
Besaran upah, kondisi penerima, dan tujuan dana harus diperhatikan.
Hal ini pernah dibahas dalam keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-2 yang diselenggarakan di Surabaya pada 9 Oktober 1927.
Dalam artikel NU Online berjudul Mengambil Upah dari Uang Derma, dijelaskan bahwa Muktamar NU ke-2 membahas hukum relawan yang mengambil sebagian uang sumbangan.
Keputusan tersebut membolehkan relawan miskin menerima bagian dari hasil pengumpulan dana untuk pembangunan masjid, madrasah, bantuan fakir miskin, anak yatim, dan kegiatan sosial.
Namun, jumlah yang diambil tidak boleh melebihi batas yang ditentukan dalam pembahasan tersebut.
Ketentuannya adalah mengambil nilai yang lebih kecil antara kebutuhan nafkah dan ujrah mitsil atau upah yang sepadan.
Sementara itu, relawan yang berkecukupan tidak diperbolehkan mengambil bagian melalui ketentuan khusus tersebut.
Keputusan ini merujuk pada pembahasan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj karya Ibnu Hajar Al-Haitami.
Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, dijelaskan mengenai orang yang mengumpulkan dana untuk membantu pihak yang membutuhkan.
Keterangan tersebut menggunakan pendekatan hukum pengelola harta anak yatim.
Disebutkan:
وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ فَلَهُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ
Artinya:
"Pendapat yang tepat adalah bahwa ia berhak mengambil yang lebih sedikit dari dua hal."
Dua hal yang dimaksud adalah kebutuhan nafkah dan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.
Ketentuan tersebut dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 6:
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ
Artinya:
"Siapa yang mampu hendaklah menahan diri (tidak mengambil harta anak yatim) dan siapa yang miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut."
Ayat tersebut secara langsung membahas pengelolaan harta anak yatim.
Adapun penerapannya kepada relawan pengumpul dana merupakan pendekatan analogi fikih yang digunakan para ulama.
Misalnya, seorang petugas berhasil mengumpulkan infak masjid sebesar Rp10 juta.
Berdasarkan kesepakatan, ia mendapatkan 30 persen dari dana yang terkumpul atau sebesar Rp3 juta.
Apakah ketentuan tersebut diperbolehkan?
Dalam keputusan Muktamar NU yang dikutip NU Online Lampung melalui artikel Memberi Imbalan kepada Pengedar Derma, terdapat pembahasan mengenai pemberian imbalan berbentuk persentase.
Perjanjian yang menjanjikan bagian dari hasil pengumpulan dana yang belum diketahui jumlahnya dinilai sebagai akad ju'alah fasidah dalam kasus yang dibahas.
Namun, petugas yang telah menjalankan pekerjaan tetap berhak memperoleh ujrah mitsil, yaitu upah sepadan.
Dengan demikian, penetapan 30 persen dari hasil infak tidak otomatis sah hanya karena telah disepakati.
Jumlah tersebut harus diperiksa berdasarkan keabsahan akad, nilai jasa, kewenangan pengelola, dan peruntukan dana.
Selain petugas penggalang dana, persoalan lain adalah pembayaran gaji kepada takmir atau pengurus masjid.
Dalam kitab Asnal Mathalib, dijelaskan bahwa pengelola wakaf dapat menerima imbalan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Terdapat pembahasan mengenai penetapan upah oleh hakim ketika pengelola belum mempunyai ketentuan imbalan.
Sementara itu, dalam Tuhfatul Muhtaj, dinukil pendapat Ibnu Ash-Shabbagh yang memberikan ruang bagi pengelola untuk mengambil upah tanpa penetapan hakim dalam keadaan yang dibahas.
Namun, ketentuan mengenai nazir wakaf tersebut tidak boleh disamakan begitu saja dengan seluruh pengurus masjid.
Hak menerima gaji juga bergantung pada tugas, kewenangan, kesepakatan, dan sumber pembiayaan yang digunakan.
Dalam artikel Uang Infak Masjid untuk Biaya Pendidikan, Bolehkah?, NU Online menjelaskan bahwa infak umum untuk kemaslahatan masjid dapat digunakan membiayai kebutuhan seperti honor takmir, muazin, dan khatib.
Ujrah mitsil merupakan upah yang sepadan dengan jenis pekerjaan, tanggung jawab, waktu, dan kebiasaan pembayaran jasa serupa.
Misalnya, petugas penggalang dana bekerja selama beberapa hari untuk menghubungi donatur dan mengurus administrasi sumbangan.
Besaran upah yang layak perlu mempertimbangkan pekerjaan yang benar-benar dilakukan.
Karena itu, jumlah upah tidak seharusnya ditentukan secara sepihak oleh petugas yang memegang uang infak.
Jika terdapat kesepakatan upah yang dinilai tidak sah menurut ketentuan fikih yang digunakan, penyelesaiannya dapat mengacu pada ujrah mitsil.
Dalam kasus tertentu, kelebihan dana yang telah diambil harus dikembalikan kepada pihak yang berhak.
Baca Juga: Investasi Rp20 Juta Dijanjikan Untung Rp2 Juta per Bulan, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?
Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menjaga amanah.
Dalam Surah An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:
اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا
Artinya:
"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya."
Ayat tersebut menjadi pengingat bahwa dana sumbangan harus dikelola secara bertanggung jawab.
Pengurus masjid sebaiknya menetapkan anggaran honor melalui mekanisme yang sah dan transparan.
Selain itu, dana yang diberikan khusus untuk pembangunan fisik tidak boleh dialihkan sembarangan untuk kebutuhan lain.
Kementerian Agama juga mendorong pengelolaan kas masjid secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Pencari dana dan pengurus masjid pada dasarnya dapat menerima imbalan dalam kondisi dan ketentuan tertentu.
Keputusan Muktamar NU ke-2 tahun 1927 membolehkan relawan miskin mengambil bagian dari dana sumbangan dengan batas yang lebih kecil antara kebutuhan nafkah dan ujrah mitsil.
Adapun pengurus masjid dapat memperoleh honor berdasarkan ketentuan pengelolaan yang sah dan peruntukan dana yang dibenarkan.
Sementara itu, penetapan upah sebesar 30 persen dari infak yang terkumpul tidak otomatis diperbolehkan.
Karena itu, setiap pembayaran harus memperhatikan kejelasan akad, kepatutan jumlah upah, serta amanah para donatur.
Wallahu a'lam bish-shawab.
| Kondisi | Penjelasan hukum |
|---|---|
| Relawan miskin mengambil bagian dari sumbangan | Diperbolehkan dengan batas tertentu menurut keputusan Muktamar NU ke-2 |
| Relawan kaya mengambil bagian melalui ketentuan tersebut | Tidak diperbolehkan menurut keputusan yang sama |
| Penggalang dana memperoleh 30% dari infak | Tidak otomatis sah; perlu diperiksa akad dan kewajaran upah |
| Penggalang dana telah bekerja dalam akad upah yang fasid | Berhak atas ujrah mitsil menurut pembahasan fikih terkait |
| Takmir menerima honor dari infak umum | Dapat diperbolehkan untuk kemaslahatan masjid |
| Nazir wakaf menerima upah | Mengikuti ketentuan wakaf, penetapan upah, dan kewenangan pengelolaan |
| Infak khusus pembangunan dipakai untuk kebutuhan lain | Tidak boleh dialihkan sembarangan |
| Pengurus mengambil uang infak tanpa kewenangan | Tidak dibenarkan |
| Pembayaran honor ditetapkan secara transparan | Dapat dilakukan jika sesuai akad dan peruntukan dana |
Ringkasan berdasarkan keputusan Muktamar NU, Tuhfatul Muhtaj, Asnal Mathalib, dan pembahasan NU Online.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir