Kebonconta.com — Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menerapkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan pertanian yang memenuhi ketentuan sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
Kebijakan tersebut mencakup area seluas sekitar 16.914,9 hektare yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Bandung.
Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah melindungi keberlanjutan lahan pertanian sekaligus mendukung kesejahteraan petani.
Keterangan tersebut disampaikan pada Rabu, 18 November 2026.
SAWAH DI 29 KECAMATAN MENDAPAT PERHATIAN
Menurut Ali, lahan sawah yang masuk dalam cakupan kebijakan tersebar di 29 kecamatan dan 207 desa.
Sebaran tersebut menunjukkan pentingnya sektor pertanian dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Bandung.
Pemerintah daerah ingin menjaga lahan yang masih produktif agar tidak mudah beralih fungsi.
Namun, luas 16.914,9 hektare merupakan cakupan lahan yang memenuhi ketentuan perlindungan, bukan berarti seluruh lahan pertanian di Kabupaten Bandung secara otomatis bebas pajak.
PEMBEBASAN PBB KHUSUS LAHAN YANG MEMENUHI SYARAT
Kebijakan pembebasan PBB ditujukan kepada lahan sawah yang memenuhi ketentuan sebagai Lahan Sawah Dilindungi.
Status tersebut penting karena berkaitan dengan perlindungan kawasan pertanian dalam perencanaan penggunaan lahan.
Pemilik lahan perlu memastikan apakah bidang tanahnya telah masuk dalam data yang memenuhi persyaratan.
Pemerintah belum merinci seluruh mekanisme administrasi pembebasan pajak dalam keterangan yang diperiksa.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak langsung menghentikan pembayaran kewajiban pajak tanpa memastikan status lahannya melalui instansi terkait.
KEBIJAKAN BERKAITAN DENGAN KETAHANAN PANGAN
Pemerintah Kabupaten Bandung menilai perlindungan sawah mempunyai arti penting bagi keberlanjutan produksi pangan.
Lahan pertanian dapat mengalami tekanan akibat meningkatnya kebutuhan permukiman, usaha, dan infrastruktur.
Apabila perubahan fungsi berlangsung tanpa pengendalian, kemampuan daerah memproduksi bahan pangan dapat berkurang.
Karena itu, perlindungan lahan menjadi salah satu langkah yang digunakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan kawasan pertanian.
PEMERINTAH MENJALANKAN PROGRAM STRATEGIS
Selain pembebasan PBB, Pemkab Bandung menjalankan sejumlah program untuk memperkuat pertanian.
Salah satunya adalah perluasan tanam padi.
Pemerintah juga mendorong modernisasi alat dan mesin pertanian guna mendukung aktivitas produksi.
Pengembangan teknologi pertanian diharapkan membantu petani menghadapi berbagai tantangan.
Namun, manfaat penerapan teknologi tetap bergantung pada kesesuaian alat dengan kondisi lahan serta kemampuan pengguna.
PENDEKATAN AGROSOLUTION IKUT DIKEMBANGKAN
Program strategis pemerintah daerah juga mencakup pendekatan agrosolution.
Pendekatan ini berkaitan dengan upaya meningkatkan dukungan terhadap kegiatan pertanian melalui pengelolaan kebutuhan usaha secara lebih terpadu.
Petani membutuhkan akses terhadap sarana produksi, pengetahuan budi daya, dan informasi pasar.
Peningkatan produksi juga perlu disertai pengelolaan biaya agar kegiatan usaha tetap menguntungkan.
ASURANSI PERTANIAN MENJADI BAGIAN PERLINDUNGAN
Pemkab Bandung turut memperhatikan fasilitasi asuransi pertanian.
Perlindungan tersebut dapat membantu mengurangi sebagian risiko keuangan ketika kegiatan usaha tani menghadapi kondisi yang memenuhi ketentuan pertanggungan.
Namun, manfaat asuransi bergantung pada jenis program, persyaratan kepesertaan, dan risiko yang dicakup.
Petani perlu memahami ketentuan resmi sebelum mengajukan keikutsertaan.
BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI
Pemerintah daerah juga mendorong perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Program tersebut berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu yang dapat dialami pekerja, termasuk pelaku usaha tani.
Namun, sumber berita tidak merinci jumlah petani yang telah menerima bantuan iuran atau jenis kepesertaan yang digunakan dalam program tersebut.
Informasi mengenai manfaat dan persyaratan perlu diperiksa melalui pemerintah daerah maupun BPJS Ketenagakerjaan.
BAGAIMANA PETANI MEMERIKSA STATUS LAHANNYA?
Pemilik sawah di Kabupaten Bandung dapat mencari informasi melalui pemerintah desa atau instansi daerah yang menangani pendapatan serta pertanian.
Pastikan bidang tanah telah teridentifikasi sebagai lahan yang memenuhi ketentuan LSD.
Apabila terdapat perbedaan data, masyarakat dapat meminta penjelasan melalui saluran pelayanan resmi.
Hal ini penting agar pembebasan pajak dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai kewajiban pemilik tanah.
PEMERINTAH INGIN PERTANIAN TETAP BERKELANJUTAN
Wakil Bupati Ali Syakieb menyampaikan bahwa perhatian terhadap pertanian merupakan bagian dari upaya pembangunan daerah.
Dengan perlindungan sawah, dukungan produksi, dan program kesejahteraan petani, Pemkab Bandung berharap kegiatan pertanian dapat terus berlangsung.
Keberhasilan kebijakan tersebut tetap membutuhkan pengawasan penggunaan lahan dan evaluasi manfaat bagi masyarakat.
Pembebasan PBB bagi lahan sawah dilindungi diharapkan menjadi salah satu langkah untuk menjaga keseimbangan pembangunan dengan keberlanjutan sektor pangan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir