Pemerintah Siapkan Alih Status 242 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Mulai 2027

KebonCinta.com - Pemerintah menyiapkan penataan status kepegawaian guru secara bertahap mulai 2027. Kebijakan ini mencakup pengalihan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, penataan guru PPPK yang sudah bekerja, hingga pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan rencana tersebut dalam rapat kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta pada 6 Oktober 2026. Informasi itu juga tercantum dalam Siaran Pers Kemendikdasmen Nomor 858/sipers/A6/X/2026 yang dirilis pada 8 Oktober 2026.

Baca Juga: Penataan Guru 2027 Dimulai, PPPK Paruh Waktu Direncanakan Jadi Penuh Waktu Tanpa Seleksi 

Salah satu agenda utama ialah pengalihan status 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Berdasarkan keterangan pemerintah, proses tersebut direncanakan berlangsung secara otomatis tanpa seleksi.

Selain perubahan status, para guru PPPK paruh waktu juga direncanakan beralih menjadi pegawai pemerintah pusat. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menata pengelolaan tenaga pendidik sekaligus memberikan kepastian status kepegawaian.

Baca Juga: SKTPG Non-ASN September 2026 Dikabarkan Terbit 16 Oktober, Ini Hasil Penelusuran dan Cara Cek di Info GTK 

Penataan Guru PPPK Berlangsung hingga 2029

Penataan tidak hanya menyasar guru PPPK paruh waktu. Pemerintah juga merencanakan pengalihan pengelolaan 935.316 guru PPPK secara bertahap mulai 2027 hingga 2029.

Di sisi lain, guru PPPK yang memenuhi persyaratan administrasi akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Proses tersebut dijadwalkan dimulai secara bertahap pada 2027.

Rencana ini menunjukkan bahwa penataan tenagBaca Juga: Kabar Baik Guru Non-ASN! TPG 2026 Ditargetkan Cair Seluruhnya Pekan Depan, Ini Kepastian dari Dirjen GTK a pendidik memiliki beberapa jalur yang berbeda. Pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu direncanakan tanpa seleksi, sedangkan perubahan status dari PPPK menjadi PNS tetap melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, guru perlu memperhatikan perbedaan mekanisme tersebut. Pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu tidak dapat disamakan dengan pengangkatan menjadi PNS, baik dari segi status kepegawaian maupun prosedur yang harus ditempuh.

Pemerintah Siapkan Rekrutmen CPNS untuk Memenuhi Kebutuhan Guru

Selain menata pegawai yang sudah bekerja, pemerintah juga merencanakan rekrutmen guru CPNS untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 464.856 guru.

Rekrutmen direncanakan dimulai pada 2027, sedangkan penugasan awal guru CPNS dijadwalkan berlangsung pada 2028 sebagai pegawai pemerintah pusat.

Rencana tersebut menjadi bagian dari strategi pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan kejelasan mengenai formasi, persyaratan, jadwal seleksi, serta penempatan sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

Pemerintah juga menyiapkan dispensasi penugasan bagi guru non-ASN agar mereka tetap dapat menjalankan tugas setelah 31 Desember 2026. Ketentuan teknis mengenai dispensasi ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh guru yang masih berstatus non-ASN.

Anggaran Rp23 Triliun Disiapkan untuk Alih Status Guru

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menetapkan pagu anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun anggaran 2027 sebesar Rp89,10 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp28 triliun dibandingkan pagu sebelumnya sebesar Rp61,10 triliun.

Dari tambahan anggaran tersebut, sebesar Rp23 triliun dialokasikan untuk mendukung gaji dan tunjangan guru yang beralih dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Sementara itu, Rp5 triliun dialokasikan untuk mengembalikan anggaran Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sehingga total anggarannya menjadi Rp14,28 triliun.

Kemendikdasmen juga mengusulkan tambahan anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp157,76 triliun untuk mendukung program prioritas nasional dan kementerian. Usulan tersebut berbeda dari pagu anggaran Rp89,10 triliun yang telah disebutkan, sehingga perlu dibedakan antara anggaran yang ditetapkan dan tambahan anggaran yang masih diusulkan.

Program prioritas kementerian meliputi revitalisasi satuan pendidikan, pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, bantuan perlengkapan sekolah, Sekolah Nasional Terintegrasi, Studio Guru, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kesejahteraan guru.

Kepastian Status Perlu Diikuti Kejelasan Teknis

Dalam rapat kerja yang sama, Abdul Mu’ti turut menyampaikan perkembangan pemantauan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2026. Kemendikdasmen telah melakukan pengawasan terhadap 138 satuan pendidikan, termasuk 20 satuan pendidikan di daerah terdampak bencana yang terdiri atas 15 SMK dan lima SLB.

Pemantauan tersebut mencakup ketertiban administrasi, akuntabilitas keuangan, pengendalian pekerjaan, serta kualitas hasil pembangunan. Pemerintah menekankan bahwa program revitalisasi tidak cukup hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga harus menghasilkan sarana pendidikan yang berkualitas dan bermanfaat bagi peserta didik.

Sementara itu, bagi guru yang terdampak penataan status kepegawaian, kejelasan aturan pelaksanaan menjadi hal penting. Pemerintah perlu memastikan mekanisme pengalihan status, penggajian, tunjangan, penempatan, serta persyaratan seleksi berjalan secara transparan.

Dengan demikian, rencana penataan guru mulai 2027 tidak hanya berkaitan dengan perubahan status kepegawaian, tetapi juga menyangkut tata kelola sumber daya manusia pendidikan secara menyeluruh. Guru diharapkan mengikuti informasi resmi Kemendikdasmen dan instansi terkait untuk mengetahui ketentuan teknis yang berlaku sebelum mengambil keputusan berdasarkan rencana kebijakan tersebut.