Pemerintah Kota Cirebon Siap Perkuat Layanan Kesehatan hingga Perlindungan Pekerja Rentan Hasil Rakor Gubernur Jabar

KEBONCINTA.COM — Pemerintah Kota Cirebon menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan pelayanan dasar masyarakat melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah daerah se-Jawa Barat. Komitmen ini diselaraskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Jawa Barat yang berlangsung di Balai Kota Depok, Rabu (7/10/2026).

Rakor yang dihadiri langsung oleh Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, tersebut memetakan berbagai program strategis daerah, mulai dari pembiayaan kesehatan, jaminan sosial pekerja, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan mutu pendidikan.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menjelaskan bahwa jaminan kesehatan non-BPJS menjadi arahan langsung dari Gubernur Jawa Barat yang didukung penuh oleh para bupati dan wali kota. Pemkot Cirebon siap memperkuat mekanisme koordinasi teknis di lapangan agar warga berpenghasilan rendah tetap mendapat penanganan medis tanpa terkendala administrasi.

Sektor perlindungan sosial juga diarahkan untuk menekan risiko finansial bagi keluarga pekerja sektor informal dan rentan. Skema jaminan ini disiapkan guna memberikan kepastian penanganan saat timbul risiko kerja yang dialami penafkah utama keluarga.

Selain dorongan alokasi anggaran infrastruktur sebesar 7 hingga 9 persen dari APBD untuk percepatan mobilitas warga dan dunia usaha, Effendi Edo menekankan pentingnya transparansi perpajakan daerah. Usaha yang beroperasi di wilayah Jawa Barat diwajibkan menyetorkan kewajiban pajaknya di daerah tempat mereka beraktivitas.

Di bidang pendidikan, Pemkot Cirebon mulai menggulirkan pelatihan metode Gasing (Gampang, Asyik, dan Menyenangkan) untuk para guru matematika tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK. Langkah yang digagas bersama akademisi Profesor Yohanes Surya ini ditargetkan mampu mempermudah penyerapan materi eksakta oleh para siswa di sekolah.

Hasil kesepakatan Rakor Gubernur Jabar ini akan segera ditindaklanjuti Pemkot Cirebon menjadi program teknis agar dampak pelayanan dasar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Cirebon. (swd)