ASN & Karier
Dewi Safitri

Nasib Guru Honorer 2027 Mulai Terjawab, Tetap Mengajar Sambil Menunggu Status ASN

Nasib Guru Honorer 2027 Mulai Terjawab, Tetap Mengajar Sambil Menunggu Status ASN

20 November 2026 | 08:30

KebonCinta.com - Keberlanjutan tugas lebih dari 172 ribu guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) di sekolah negeri mulai mendapat kepastian untuk 2027. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan para guru tersebut tetap dapat mengajar sambil menunggu proses penyelesaian status kepegawaian menjadi ASN.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, terdapat 172.323 guru non-ASN yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2024. Pemerintah menegaskan bahwa persoalan administrasi dan status kepegawaian tidak boleh mengganggu keberlangsungan pembelajaran di sekolah.

Baca Juga: Kemendikdasmen Petakan Penempatan 242.482 Guru PPPK, Peralihan ke Status Penuh Waktu Direncanakan Mulai Januari 2027 

Sebelumnya, Kemendikdasmen telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 7 Tahun 2026 sebagai landasan bagi pemerintah daerah untuk tetap memberdayakan guru non-ASN di sekolah negeri serta memberikan penghasilan hingga akhir 2026.

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK) Kemendikdasmen, Temu Ismail, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan dilanjutkan melalui perpanjangan surat edaran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Perpanjangan itu telah memperoleh persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Baca Juga: Anggaran Tunjangan Guru 2026 Capai Sekitar Rp90 Triliun, Kemendikdasmen Ungkap Capaian Sertifikasi dan Pelatihan 

Penggajian Guru Non-ASN melalui Dana BOSP

Selain menjamin keberlanjutan tugas, pemerintah juga menyiapkan pengaturan mengenai pemenuhan hak guru non-ASN, termasuk mekanisme penggajian pada 2027.

Salah satu skema yang disiapkan adalah pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk membayar gaji guru non-ASN. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme tersebut akan diatur dalam surat edaran lanjutan.

Baca Juga: Anggaran Tunjangan Guru 2026 Capai Sekitar Rp90 Triliun, Kemendikdasmen Ungkap Capaian Sertifikasi dan Pelatihan 

Kepastian mengenai penghasilan menjadi aspek penting karena keberlanjutan tugas guru tidak cukup hanya dijamin melalui izin untuk tetap mengajar. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa hak finansial pendidik tetap terpenuhi selama masa transisi status kepegawaian.

Seleksi CPNS Menjadi Jalur Penyelesaian Status

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa keberlanjutan tugas guru non-ASN hingga memperoleh status ASN telah menjadi bagian dari kesepakatan pemerintah dan DPR pada 6 November 2026.

Pemerintah menyiapkan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai jalur penyelesaian status kepegawaian mereka. Guru non-ASN yang belum berhasil lolos seleksi juga disebut tetap dapat menjalankan tugas di satuan pendidikan asal hingga proses penataan status ASN diselesaikan.

Dengan demikian, berakhirnya masa berlaku SE Nomor 7 Tahun 2026 tidak serta-merta membuat guru non-ASN kehilangan kesempatan untuk mengajar. Kemendikdasmen tengah menyiapkan landasan hukum lanjutan, baik dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi keberadaan guru non-ASN di sekolah negeri selama proses transisi menuju status ASN berlangsung.

Kebijakan ini menjadi penting mengingat guru non-ASN masih berperan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah negeri. Tanpa pengaturan yang jelas, perubahan status kepegawaian berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi guru sekaligus mengganggu keberlangsungan layanan pendidikan.

Tags:
gaji bosp perpanjangan kontrak kemendikdasmen Guru Non-asn

Komentar Pengguna