Kuliah Gratis hingga Perguruan Tinggi, Guru Besar Unhas Soroti Pendanaan dan Kualitas Pendidikan

KebonCinta.com - Wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi kembali memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan anggaran negara. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, 

tetapi pelaksanaannya perlu disertai strategi pembiayaan yang berkelanjutan agar tidak mengorbankan kualitas pembelajaran maupun membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.

Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Mursalim Nohong, menegaskan bahwa pendidikan gratis bukan berarti pendidikan tanpa biaya. 

Baca Juga: 100 Anak Muda Majalengka Disiapkan Kuliah Sambil Kerja di Jepang, Keluarga Kurang Mampu Jadi Prioritas 

Konsekuensinya, negara harus mengambil alih pembiayaan yang selama ini ditanggung peserta didik, sekaligus memastikan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tetap terpenuhi.

Menurut Mursalim, pemerintah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan negara tanpa menjadikan kenaikan pajak sebagai pilihan utama. Pengelolaan sumber daya alam dan badan usaha milik negara (BUMN) dapat dipertimbangkan sebagai alternatif untuk memperkuat penerimaan negara.

Di luar persoalan pendanaan, tantangan utama pendidikan gratis terletak pada kemampuan negara mempertahankan mutu pendidikan. 

Baca Juga: Anggaran Pendidikan Sudah Tersalur Rp574,2 Triliun, KIP Kuliah hingga Gaji Guru Jadi Penerima Manfaat 

Anggaran tidak seharusnya hanya dialokasikan untuk menghapus biaya yang dibayar mahasiswa, tetapi juga mencakup kesejahteraan guru dan dosen, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pembangunan infrastruktur, laboratorium, serta penyediaan akses internet.

Kebutuhan tersebut menjadi semakin penting bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

 Pemerataan pendidikan, dalam konteks ini, tidak cukup diukur dari terbukanya akses masuk sekolah atau perguruan tinggi. Negara juga perlu memastikan masyarakat di daerah tersebut memperoleh kualitas pembelajaran yang sebanding dengan wilayah yang lebih maju.

Mursalim memandang pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Dampaknya memang tidak selalu terlihat secara langsung setelah anggaran dibelanjakan, tetapi dapat tercermin melalui peningkatan produktivitas, pendapatan masyarakat, daya saing, hingga penerimaan negara pada masa mendatang.

Tantangan berikutnya adalah perubahan kebutuhan dunia kerja akibat perkembangan kecerdasan artifisial (AI). 

Perguruan tinggi perlu menyesuaikan kurikulum agar lulusannya memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar kerja.

Pemanfaatan AI juga semestinya diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, bukan menggantikan tanggung jawab manusia dalam proses pendidikan dan pengembangan kompetensi.

Baca Juga: 100 Anak Muda Majalengka Disiapkan Kuliah Sambil Kerja di Jepang, Keluarga Kurang Mampu Jadi Prioritas 

Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pendidikan gratis tidak cukup ditentukan oleh besarnya anggaran atau hilangnya biaya kuliah. Keberhasilan tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah membangun sistem pembiayaan yang sehat, menjamin pemerataan mutu, dan mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia menghadapi tantangan masa depan.