KebonCinta.com - Pemerintah China mulai memperketat jalur masuk ke birokrasi melalui program rekrutmen khusus lulusan perguruan tinggi. Pada penerimaan 2027, sejumlah pemerintah daerah tidak lagi memasukkan lulusan universitas luar negeri sebagai peserta program xuandiaosheng atau jalur kader muda pemerintahan.
Kebijakan tersebut diterapkan oleh lebih dari 10 pemerintah provinsi, termasuk Beijing dan Shanghai. Langkah ini memperlihatkan semakin kuatnya prioritas terhadap lulusan perguruan tinggi dalam negeri untuk mengisi posisi strategis di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga: 172 Ribu Guru Non-ASN Tercatat di Dapodik, 59 Ribu Terbentur Batas Usia
Program xuandiaosheng merupakan jalur perekrutan lulusan pilihan yang dipersiapkan untuk meniti karier sebagai pejabat publik di lingkungan Partai Komunis China (CPC) maupun pemerintahan. Mereka akan menjalani penugasan selama beberapa tahun di tingkat provinsi sebelum berpeluang menempati jabatan yang lebih tinggi di tingkat nasional.
Setiap tahun, puluhan ribu lulusan mengikuti program tersebut. Jumlah penerimaan berbeda-beda di setiap wilayah. Provinsi Guangdong, misalnya, biasanya merekrut sekitar 2.000 lulusan setiap tahun.
Perubahan persyaratan ini menjadi sorotan karena pendidikan luar negeri sebelumnya dipandang sebagai salah satu modal penting untuk meningkatkan peluang karier. Lulusan China yang kembali setelah menempuh pendidikan di negara lain bahkan pernah mendapat sebutan haigui, istilah yang menggambarkan talenta global dengan pengalaman internasional.
Namun, pandangan terhadap kelompok tersebut disebut mengalami perubahan. Ming Cheng, profesor pendidikan tinggi di Sheffield Hallam University, menilai layanan sipil China memang sejak lama cenderung mengutamakan lulusan kampus domestik.
Baca Juga: Gelar Pendidikan PNS Belum Tercantum di MyASN? Ini Cara Mengajukan Pencantuman dan Memperbaiki Data
Ia juga menyoroti munculnya istilah haifei yang bernada merendahkan bagi lulusan yang kembali dari luar negeri. Pergeseran istilah tersebut menggambarkan perubahan persepsi masyarakat terhadap nilai pendidikan internasional, terutama ketika persaingan memperoleh pekerjaan di dalam negeri semakin ketat.
Dalam situasi tersebut, gelar dari universitas luar negeri tidak otomatis memberikan keunggulan dalam memperoleh pekerjaan maupun meningkatkan posisi sosial-ekonomi seperti yang pernah diharapkan.
Prioritas terhadap lulusan domestik berlangsung ketika jumlah warga China yang menempuh pendidikan di luar negeri juga mengalami penurunan. Data Kementerian Pendidikan China mencatat, jumlah pelajar China yang belajar di negara lain mencapai sekitar 570.600 orang pada 2025.
Kondisi ini menjadi perhatian bagi perguruan tinggi internasional. Ming Cheng menilai universitas di luar China perlu memperkuat jalur karier setelah mahasiswa menyelesaikan pendidikan agar tetap menarik dan kompetitif di tengah perubahan pasar kerja global.
Meski demikian, kebijakan rekrutmen tersebut belum tentu mengubah keputusan seluruh keluarga China yang berencana menyekolahkan anaknya ke luar negeri.
Sabrina Wang, CEO Aslan Education Planning, menilai keputusan melanjutkan pendidikan di negara lain dipengaruhi beragam pertimbangan. Sebagian siswa memilih jalur internasional karena memperoleh nilai Gaokao yang kurang memuaskan, mencari alternatif pendidikan yang tidak tersedia di dalam negeri, atau mengikuti rencana keluarga untuk menetap di luar China.
Menurut Wang, pendidikan luar negeri kini juga menjadi pilihan bagi siswa yang ingin memperoleh gelar atau pengalaman akademik yang sulit mereka dapatkan melalui sistem pendidikan domestik.
Wang juga mengingatkan bahwa program xuandiaosheng tidak bisa disamakan dengan seluruh jenis pekerjaan di lingkungan pemerintahan China. Jalur ini memiliki kriteria seleksi tersendiri, mulai dari keanggotaan CPC, pengalaman kepemimpinan selama menjadi mahasiswa, hingga prestasi akademik.
Karena karakteristik tersebut, tidak semua lulusan perguruan tinggi memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi. Sebagian kandidat juga berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang karier di pemerintahan.
Dengan demikian, pembatasan lulusan luar negeri dalam program xuandiaosheng perlu dipahami sebagai kebijakan pada jalur rekrutmen khusus, bukan larangan menyeluruh bagi seluruh alumni universitas asing untuk bekerja di pemerintahan China.
Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa nilai pendidikan internasional tidak selalu berbanding lurus dengan peluang karier di negara asal. Di tengah persaingan kerja yang semakin ketat, pengalaman akademik dari luar negeri tetap memiliki nilai, tetapi belum tentu menjadi keunggulan dalam setiap jalur pekerjaan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir