Khazanah
M. Fadhli Dzil Ikram

Investasi Rp20 Juta Dijanjikan Untung Rp2 Juta per Bulan, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?

Investasi Rp20 Juta Dijanjikan Untung Rp2 Juta per Bulan, Bagaimana Hukumnya dalam Islam?

22 November 2026 | 16:48

KebonCinta.com — Hukum bagi hasil investasi yang ditentukan dalam nominal rupiah menjadi persoalan penting dalam fikih muamalah, terutama bagi masyarakat yang ingin menanamkan modal dengan sistem keuntungan bulanan.

Dalam praktiknya, tidak sedikit penawaran investasi yang menjanjikan penghasilan tetap setiap bulan tanpa memperhitungkan keuntungan sebenarnya dari usaha yang dijalankan.

Misalnya, seseorang menanamkan modal sebesar Rp20 juta dalam usaha peternakan sapi perah dan dijanjikan memperoleh keuntungan Rp2 juta setiap bulan.

Sekilas, penawaran tersebut terlihat menguntungkan karena investor sudah mengetahui jumlah uang yang akan diterima.

Namun, dalam Islam, pembagian keuntungan melalui akad qiradh atau mudharabah memiliki ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi dinilai sah.

Lantas, bolehkah keuntungan investasi ditentukan dalam nominal rupiah dan bagaimana hukumnya menurut para ulama?

Baca Juga: Dana Haji Diusulkan untuk Investasi Hotel hingga Penerbangan, Apakah Biaya Haji Bisa Lebih Murah? 

1. Apa Itu Akad Qiradh dalam Islam?

Akad qiradh merupakan bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal dan pihak yang mengelola modal tersebut.

Dalam istilah fikih, akad ini juga dikenal dengan sebutan mudharabah.

Pemilik modal disebut shahibul mal, sedangkan pengelola usaha disebut mudharib.

Melalui akad tersebut, pemilik modal menyerahkan sejumlah harta untuk dikelola dalam kegiatan usaha yang halal.

Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagikan kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah atau proporsi yang telah disepakati.

Sebagai contoh, pemilik modal memperoleh 60 persen dari keuntungan, sedangkan pengelola menerima 40 persen.

Apabila usaha memperoleh keuntungan Rp5 juta, bagian pemilik modal adalah Rp3 juta dan pengelola mendapatkan Rp2 juta.

Dengan demikian, jumlah keuntungan yang diterima mengikuti hasil usaha sebenarnya.

2. Hukum Menentukan Keuntungan Qiradh dengan Nominal Tetap

Dalam akad qiradh, ulama mensyaratkan agar keuntungan dibagikan berdasarkan bagian tertentu dari laba usaha.

Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, jilid 38.

Dalam kitab tersebut disebutkan:

أَنْ يَكُونَ الْمَشْرُوطُ لِكُلٍّ مِنَ الْمُضَارِبِ وَرَبِّ الْمَالِ مِنَ الرِّبْحِ جُزْءًا شَائِعًا

Artinya:

"Bagian keuntungan yang disyaratkan bagi pengelola dan pemilik modal harus berupa bagian proporsional dari keuntungan."

Para ulama menjelaskan bahwa pembagian dapat berupa setengah, sepertiga, seperempat, atau proporsi lain yang disepakati.

Sebaliknya, apabila salah satu pihak mensyaratkan keuntungan dalam jumlah uang tertentu, akad mudharabah menjadi rusak atau tidak sah menurut ketentuan tersebut.

Alasannya, keuntungan usaha belum tentu mencapai jumlah yang dijanjikan.

Bahkan, terdapat kemungkinan usaha mengalami kerugian sehingga tidak menghasilkan laba sama sekali.

3. Contoh Kasus Investasi Sapi Perah dengan Keuntungan Rp2 Juta

Salah satu contoh persoalan ini muncul melalui penawaran investasi peternakan sapi perah.

Dalam ilustrasi tersebut, seseorang ditawari menanamkan modal sebesar Rp20 juta melalui sebuah perusahaan peternakan.

Investor disebut memperoleh dua induk sapi perah dengan masa kontrak selama tiga tahun.

Pihak pengelola menjanjikan pembagian hasil sebesar Rp2 juta setiap bulan selama enam bulan dari produksi susu sapi.

Setelah masa produksi susu berakhir, sapi memasuki masa kehamilan sehingga pembayaran bulanan dihentikan.

Selanjutnya, terdapat penawaran pembayaran Rp2 juta sebagai pengganti dua anak sapi atau pedet.

Jika pembayaran Rp2 juta setiap bulan selama enam bulan benar-benar dijamin tanpa bergantung pada keuntungan usaha, ketentuan tersebut bermasalah apabila menggunakan akad qiradh.

Pasalnya, investor memperoleh nominal yang telah ditentukan sejak awal, bukan bagian proporsional dari keuntungan yang benar-benar diperoleh.

Namun, penilaian terhadap keseluruhan transaksi tetap memerlukan pemeriksaan isi kontrak, terutama mengenai kepemilikan sapi, pembagian risiko, dan status pembayaran pengganti pedet.

4. Mengapa Keuntungan Tetap Bisa Merusak Akad Mudharabah?

Dalam kitab Raudhatut Thalibin, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa keuntungan dalam akad qiradh harus diketahui berdasarkan bagian atau proporsi, bukan nominal tertentu.

Misalnya, pemilik modal mensyaratkan bahwa dirinya harus memperoleh Rp2 juta setiap bulan.

Padahal, keuntungan bersih usaha pada bulan tersebut mungkin hanya Rp1 juta.

Dalam keadaan demikian, seluruh keuntungan bahkan belum mencukupi pembayaran yang telah dijanjikan kepada investor.

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip pembagian laba yang menjadi dasar akad mudharabah.

Karena itu, akad qiradh tidak sah apabila salah satu pihak dijamin memperoleh jumlah keuntungan tertentu tanpa memperhatikan hasil usaha yang sebenarnya.

Ketentuan serupa juga dijelaskan dalam artikel NU Online tentang syarat sah akad mudharabah.

5. Bagaimana Sistem Bagi Hasil yang Benar Menurut Islam?

Pembagian keuntungan yang sesuai prinsip qiradh dilakukan dengan menetapkan nisbah sejak awal akad.

Sebagai contoh, investor dan pengelola menyepakati pembagian keuntungan sebesar 50:50.

Apabila keuntungan usaha sapi perah mencapai Rp4 juta, masing-masing pihak memperoleh Rp2 juta.

Namun, jika keuntungan hanya Rp2 juta, masing-masing mendapatkan Rp1 juta.

Dengan demikian, jumlah pembagian dapat berubah sesuai hasil usaha.

Perlu dibedakan pula antara penetapan nominal sebagai jaminan keuntungan dan pembayaran berkala berdasarkan hasil usaha yang telah dihitung.

Pembayaran dalam rupiah setiap bulan tidak otomatis dilarang apabila jumlahnya memang berasal dari perhitungan keuntungan yang nyata berdasarkan nisbah, bukan janji keuntungan tetap.

Baca Juga: Hati-hati Skema Ponzi Berkedok Investasi Syariah: Kenali 5 Ciri Utamanya 

6. Bagaimana Jika Usaha Mengalami Kerugian?

Dalam akad mudharabah, risiko kerugian juga memiliki ketentuan tersendiri.

Secara umum, kerugian modal usaha ditanggung pemilik modal sepanjang tidak disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad oleh pengelola.

Sementara itu, pengelola kehilangan keuntungan dari tenaga dan waktu yang telah dicurahkan.

Prinsip ini dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah.

Karena itu, investor perlu memahami bahwa penanaman modal dalam usaha tidak selalu menghasilkan keuntungan.

Ketentuan Bagi Hasil dalam Akad Qiradh Menurut Fikih

Ketentuan akadPenjelasan hukum
Keuntungan dibagi 50:50Sah jika memenuhi syarat akad lainnya
Keuntungan dibagi 60:40Sah jika nisbah disepakati bersama
Investor dijamin Rp2 juta per bulanTidak sah sebagai syarat keuntungan tetap dalam qiradh
Keuntungan ditentukan 10% dari modal setiap bulanTidak sah jika menjadi jaminan imbal hasil, bukan nisbah laba
Keuntungan dibayar bulanan berdasarkan laba nyataDapat dibolehkan dengan perhitungan dan ketentuan akad yang benar
Usaha mengalami kerugian bukan karena kelalaian pengelolaKerugian modal pada prinsipnya ditanggung pemilik modal
Pengelola merugikan usaha karena kelalaian atau pelanggaranPengelola dapat dimintai pertanggungjawaban

Ringkasan berdasarkan ketentuan fikih mudharabah, Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, serta pedoman DSN-MUI.

Kesimpulan

Hukum bagi hasil nominal tetap dalam akad qiradh adalah tidak sah apabila jumlah tersebut dijanjikan sebagai keuntungan pasti tanpa bergantung pada hasil usaha.

Menurut para ulama, pembagian laba harus ditentukan berdasarkan proporsi keuntungan, misalnya 50:50, 60:40, atau nisbah lain yang disepakati.

Dalam contoh investasi sapi perah dengan modal Rp20 juta dan keuntungan tetap Rp2 juta per bulan, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip qiradh apabila benar-benar merupakan jaminan laba.

Namun, status hukum keseluruhan transaksi perlu ditentukan berdasarkan akad dan pelaksanaan usaha yang sebenarnya.

Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, umat Islam dianjurkan memahami sistem pembagian keuntungan, kepemilikan aset, serta risiko kerugian agar terhindar dari transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Tags:
Hukum Akad Qiradh Bagi Hasil dalam Islam Hukum Bagi Hasil Nominal Tetap Akad Mudharabah Hukum Investasi dalam Islam Investasi Syariah Keuntungan Investasi Menurut Islam Nisbah Bagi Hasil Hukum Tanam Modal Investasi Sapi Perah Hukum Investasi Sapi Perah Pembagian Keuntungan dalam Islam Syarat Sah Akad Mudharabah Fikih Muamalah Fiqih Qiradh Hukum Keuntungan Tetap Investasi dengan Keuntungan Bulanan Bagi Hasil Ditentukan Rupiah Kitab Raudhatut Thalibin Kitab Al Bajuri Al Mausuah Al Fiqhiyyah Fatwa DSN MUI Ekonomi Syariah Bisnis Syariah Hukum Kerja Sama Usaha dalam Islam Perbedaan Qiradh dan Mudharabah Bagi Hasil yang Halal Hukum Investasi Modal Usaha

Komentar Pengguna