Indonesia Siapkan Peta Jalan AI Nasional, Pendidikan, Kesehatan hingga Keuangan Bakal Punya Aturan Sendiri

KebonCinta.com — Pemerintah tengah mematangkan Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence sebagai dasar pengembangan dan penggunaan AI di Indonesia.

Dokumen tersebut nantinya menjadi panduan umum bagi kementerian dan lembaga ketika menyusun aturan AI sesuai kebutuhan masing-masing sektor.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan karakter penggunaan AI pada setiap bidang tidak selalu sama.

“Jadi secara sektor mereka akan membuat panduan-panduannya sendiri,” ujar Nezar.

Ia menjelaskan peta jalan nasional akan menjadi acuan utama sebelum pengaturan yang lebih spesifik dibuat oleh kementerian maupun lembaga.

Salah satu contoh adalah sektor kesehatan.

AI dalam bidang kesehatan berhubungan dengan data pasien, analisis medis serta berbagai informasi yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi.

Aturannya tentu dapat berbeda dengan penggunaan AI dalam pendidikan.

Baca Juga: Koperasi Bakal Naik Kelas! Pemerintah Siapkan Perubahan Besar, Tak Lagi Sekadar Tempat Simpan Pinjam 

Di sektor pendidikan, teknologi dapat digunakan untuk membantu guru, siswa maupun pengelolaan pembelajaran.

Namun penggunaan AI juga memunculkan persoalan seperti kejujuran akademik, privasi siswa dan kualitas informasi.

Sektor jasa keuangan mempunyai tantangan yang berbeda lagi.

AI dapat membantu analisis transaksi maupun pelayanan pelanggan, tetapi juga harus memperhatikan keamanan data dan risiko keputusan otomatis.

Pemerintah karena itu menilai satu aturan umum tidak selalu dapat menjawab seluruh kebutuhan.

Peta Jalan Nasional AI akan menjadi kerangka dasar.

Setiap sektor kemudian dapat menerjemahkannya menjadi panduan yang lebih teknis.

Saat ini pemerintah masih membahas rancangan Peraturan Presiden terkait Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial bersama berbagai kementerian dan lembaga.

Nezar mengatakan cakupan kebijakan tersebut cukup luas.

Pembahasannya harus mempertimbangkan inovasi sekaligus perlindungan masyarakat.

Prinsip transparansi menjadi salah satu perhatian utama.

Masyarakat perlu memahami ketika sebuah sistem menggunakan AI untuk menghasilkan atau membantu sebuah keputusan.

Akuntabilitas juga menjadi bagian penting.

Penggunaan teknologi tidak seharusnya membuat tanggung jawab hilang ketika terjadi kesalahan.

Keamanan menjadi perhatian lainnya karena sistem AI membutuhkan data dalam jumlah besar.

Semakin banyak data digunakan, semakin besar pula kebutuhan terhadap perlindungan dari kebocoran maupun penyalahgunaan.

Pemerintah juga menyoroti persoalan bias dalam sistem AI.

Model kecerdasan buatan dapat menghasilkan keputusan atau jawaban yang tidak adil apabila data dan proses pengembangannya memiliki bias tertentu.

Karena itu, pengembangan AI juga diarahkan memperhatikan nilai nasional.

Nezar mengatakan nilai seperti Pancasila menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan ketika Indonesia membangun tata kelola kecerdasan artifisial.

Pemerintah ingin inovasi AI tetap berkembang.

Namun perkembangan tersebut diharapkan tidak mengorbankan hak masyarakat, keamanan maupun prinsip keadilan.

Peta jalan ini nantinya dapat menjadi fondasi ketika penggunaan AI semakin luas di sekolah, rumah sakit, layanan keuangan, pemerintahan dan dunia usaha.

Tantangan berikutnya adalah memastikan regulasi tidak tertinggal terlalu jauh dari perkembangan teknologi.

AI berubah sangat cepat.

Karena itu, aturan juga perlu mampu beradaptasi tanpa menghambat inovasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat.