HP Gratis untuk Penerima Bansos Segera Dibahas! Ada Target 25,1 Juta Orang, Pakar Ungkap Risiko Besarnya

KebonCinta.com – Rencana pemerintah menyediakan ponsel gratis yang dilengkapi rekening digital untuk masyarakat mulai menjadi perhatian publik. Program ini disiapkan sebagai bagian dari upaya digitalisasi bantuan sosial (bansos), sehingga penyaluran bantuan nantinya dapat dilakukan melalui rekening penerima, bukan lagi sepenuhnya menggunakan uang tunai.

Meski demikian, masyarakat perlu memahami bahwa program tersebut masih dalam tahap perencanaan. Sejumlah kementerian, lembaga, dan otoritas terkait masih membahas mekanisme pelaksanaannya, termasuk penentuan penerima, penyediaan perangkat, serta sistem penyaluran bantuan.

Wacana pembagian ponsel gratis itu disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum Prasasti Center for Policy Studies di Jakarta pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Hashim menjelaskan bahwa dana bantuan nantinya akan ditempatkan pada rekening masing-masing penerima. Ia mengatakan, “Seluruh dana akan tersedia di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing individu.”

Baca Juga: Mulai 2027 Status Guru Berubah? Ini Nasib PPPK Paruh Waktu dan Guru Non-ASN Setelah 31 Desember 2026 

Menurut Hashim, masih ada sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening bank. Untuk memperluas akses keuangan masyarakat, pemerintah sebelumnya telah menugaskan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) menyiapkan rekening dengan target jangkauan sekitar 200 juta penduduk.

Target Penerima HP Gratis, Pemerintah Utamakan Masyarakat yang Membutuhkan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa rencana pemberian ponsel gratis akan menggunakan basis data agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang tepat.

Pemerintah juga berencana memperbarui data penerima bantuan sosial. Langkah ini ditujukan untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat teridentifikasi, termasuk mereka yang membutuhkan bantuan tetapi belum tercatat dalam data sebelumnya.

Saifullah menyampaikan, “Bantuan dari pemerintah akan disalurkan berdasarkan data yang semakin akurat.”

Ia menjelaskan bahwa proses registrasi ulang penerima bantuan menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan sosial digital.

Dalam proses pendataan tersebut, pemerintah mengandalkan informasi yang lebih mutakhir, termasuk data biometrik. Saifullah mengatakan bahwa data yang dimiliki tidak hanya mencakup nama dan alamat, tetapi juga pengenalan wajah.

“Tidak hanya by name by address, tapi juga wajahnya,” ungkapnya.

Ponsel yang disediakan pemerintah nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat mengakses layanan publik secara digital, termasuk layanan sosial dan perbankan. Namun, Saifullah belum memberikan rincian teknis mengenai waktu pembagian perangkat, spesifikasi ponsel, maupun mekanisme penyalurannya.

Bukan Hanya HP Gratis, Pemerintah Masih Mematangkan Rekening Digital

Di tengah pembahasan program ponsel gratis, pemerintah juga sedang mempersiapkan instrumen pembukaan rekening bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Wibowo, menjelaskan bahwa salah satu hal yang tengah disiapkan adalah pembukaan rekening dengan saldo awal Rp50.000.

“Dari pemerintah itu yang sudah kami siapkan kan pembukaan rekening ya, yang Rp50.000 itu. Bagaimana instrumennya, mekanismenya, alatnya itu nanti akan kami bicarakan lagi,” kata Drajad di JCC Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Oktober 2026.

Saat ditanya mengenai kepastian pembagian ponsel gratis, Drajad meminta masyarakat menunggu perkembangan pembahasan lebih lanjut.

“Tunggulah. Kan banyak sekali PR-nya ini,” ujarnya.

Pemerintah berharap program pembukaan rekening tersebut dapat dilaksanakan pada 2026. Namun, pernyataan itu belum dapat diartikan sebagai kepastian bahwa pembagian ponsel gratis akan dilakukan pada tahun yang sama.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menyebut sasaran prioritas program rekening tersebut sekitar 25,1 juta penduduk yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4, dengan target usia di atas 17 tahun.

Dengan demikian, angka 25,1 juta orang tersebut merupakan sasaran prioritas yang disebut dalam konteks program rekening, bukan kepastian jumlah penerima ponsel gratis.

Pakar Ingatkan Risiko HP Hilang hingga Rekening Diretas

Di balik potensi kemudahan penyaluran bantuan sosial secara digital, sejumlah pakar mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan risiko yang mungkin muncul saat program diterapkan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menyoroti kemungkinan kehilangan perangkat, peretasan, hingga kendala yang dialami penerima bantuan yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

“Tiba-tiba handphone-nya hilang atau apa. Dan itu nanti mudah diretas juga, perangkatnya itu. Kalau handphone kan gitu. Mudah diretas. Potensinya ke sana,” terang Trubus.

Menurutnya, pemerintah perlu menyediakan pendampingan secara berkala agar masyarakat tidak mengalami kesulitan ketika mengakses bantuan melalui ponsel. Petugas pendamping juga dibutuhkan untuk membantu memastikan bantuan benar-benar diterima oleh penerima yang berhak.

Trubus menilai digitalisasi bansos berpotensi memperbaiki ketepatan sasaran dalam jangka panjang. Namun, keberhasilannya bergantung pada kesiapan masyarakat dan peningkatan literasi digital.

“Potensi-potensinya [penyelewengan] kan sangat besar, kalau wacana ini ditetapkan. Ya bukan berarti enggak bisa. Bisa saja, tapi ini perlu untuk jangka pendek keterlibatan banyak pihak untuk melakukan pendampingan maupun edukasi,” ujarnya.

Pakar Siber Soroti Ancaman Pencurian Data dan Penipuan

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menilai penggunaan ponsel dan rekening digital untuk menyalurkan bansos dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan serta efisiensi layanan publik.

Akan tetapi, menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah perangkat yang dibagikan atau cepatnya dana masuk ke rekening.