KebonCinta.com - Kepastian untuk tetap mengajar menjadi perhatian guru non-ASN di tengah penataan kepegawaian. Bagi sekolah, persoalan ini juga menyangkut keberlangsungan pembelajaran karena tenaga mereka masih dibutuhkan di ruang kelas.
Kemendikdasmen memberikan landasan penugasan melalui Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Namun, batas penugasan hingga akhir 2026 perlu dipahami dengan tepat: tanggal tersebut bukan pengumuman bahwa seluruh guru non-ASN harus berhenti mengajar setelahnya.
Alasan utama pemberian kepastian penugasan adalah menjaga layanan pendidikan selama proses penataan berlangsung.
Dalam keterangan resmi pada 16 Mei 2026, Kemendikdasmen menyebut masih terdapat lebih dari 237 ribu guru non-ASN yang aktif mengajar di satuan pendidikan pemerintah daerah berdasarkan data Dapodik per 31 Desember 2024.
Keberadaan mereka masih diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Karena itu, kepastian penugasan menjadi bagian penting agar sekolah tetap dapat menjalankan layanan pendidikan selama masa transisi.
Surat edaran tersebut menjadi rujukan bagi pemerintah daerah untuk memperpanjang penugasan dan penggajian guru non-ASN yang telah terdata di Dapodik sebelum Desember 2024.
Menurut penjelasan Dirjen GTK Nunuk Suryani, sebelumnya pemerintah daerah menghadapi ketidakpastian dalam melanjutkan penugasan, padahal guru masih dibutuhkan.
Baca Juga: Guru Non ASN Tetap Bisa Mengajar Setelah 31 Desember 2026, Pemerintah Siapkan Dispensasi
“Surat edaran ini dibuat untuk menyelamatkan, memberikan ketenangan, dan kepastian bagi guru non-ASN yang terdata di Dapodik agar tetap bisa mengajar dengan tenang,” ujar Nunuk.
Nunuk menegaskan bahwa batas waktu dalam surat edaran bukan berarti guru tidak dapat mengajar setelah periode tersebut. Persoalan yang sedang ditata adalah status kepegawaiannya, bukan penghentian tugas mengajar secara otomatis.
Informasi resmi BBPMP Jawa Barat pada 8 Oktober 2026 juga memuat pernyataan Mendikdasmen mengenai dispensasi penugasan agar guru non-ASN tetap dapat bekerja setelah 31 Desember 2026 demi menjaga keberlanjutan layanan pendidikan.
Baca Juga: Pengajuan Tunjangan Insentif Guru Non-ASN Madrasah 2026 Dibuka, Cek Data Sebelum Mengajukan
Guru non-ASN perlu mencermati arahan penugasan dari pemerintah daerah dan sekolah. Batas akhir 2026 tidak sebaiknya dipahami sebagai tanggal pemberhentian serentak, sementara pelaksanaan penugasan berikutnya tetap perlu mengikuti ketentuan resmi. ***
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir