KebonCinta.com – Sudah menyelesaikan pendidikan sarjana, magister, atau doktor, tetapi gelar akademik belum tercantum pada data kepegawaian MyASN?
Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan, terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru memperoleh ijazah dan ingin memperbarui informasi pendidikannya.
Sebagian pegawai mungkin menganggap cukup mengunggah ijazah agar gelar otomatis muncul pada profil kepegawaian.
Padahal, pembaruan riwayat pendidikan dan pencantuman gelar resmi merupakan dua proses yang perlu dibedakan.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara.
Kebijakan tersebut bertujuan mendukung peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan akademik maupun vokasi serta memberikan penjelasan mengenai pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian.
Lantas, bagaimana cara mengajukan pencantuman gelar ketika data pendidikan belum sesuai?
Dalam administrasi ASN, terdapat beberapa informasi yang saling berkaitan tetapi tidak selalu menunjukkan status yang sama.
Riwayat pendidikan mencatat jenjang pendidikan yang ditempuh pegawai.
Sementara itu, pencantuman gelar berkaitan dengan pengakuan gelar akademik atau vokasi melalui prosedur kepegawaian yang berlaku.
Pegawai yang telah memperbarui informasi pendidikan belum tentu secara otomatis menyelesaikan proses pencantuman gelar.
Karena itu, penting mengetahui layanan yang sebenarnya diperlukan.
Pegawai mungkin sudah memperoleh ijazah, tetapi data pendidikan terakhir pada sistem belum diperbarui.
Memiliki ijazah tidak selalu berarti pencantuman gelar sudah diproses.
Pengajuan resmi perlu mengikuti mekanisme yang ditetapkan.
Berkas yang telah dikirim instansi mungkin masih menjalani pemeriksaan administrasi.
Perbedaan nama, identitas, program studi, atau informasi pendidikan dapat menyebabkan usulan memerlukan perbaikan.
Dalam beberapa keadaan, hasil layanan kepegawaian mungkin belum terlihat pada tampilan yang digunakan pegawai.
Kondisi tersebut perlu dikonfirmasi kepada pengelola kepegawaian, bukan langsung dianggap sebagai penolakan.
Terdapat dua surat edaran BKN yang penting diketahui.
Pertama, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2024 mengenai penjelasan teknis layanan pencantuman gelar dan peningkatan pendidikan PNS.
Kedua, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2025 mengenai penjelasan terkait layanan pencantuman gelar ASN.
BKN menyampaikan bahwa kebijakan tahun 2025 diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi ASN yang telah memiliki ijazah dari pendidikan akademik maupun vokasi.
Namun, kemudahan administratif tidak berarti seluruh ijazah dapat langsung dicantumkan tanpa pemeriksaan.
Keabsahan pendidikan dan kesesuaian persyaratan tetap perlu diperhatikan.
Masuk melalui layanan resmi ASN Digital atau MyASN yang berlaku.
Periksa informasi pendidikan terakhir dan riwayat gelar yang tersedia.
Catat jika terdapat perbedaan dengan dokumen resmi.
Sampaikan kebutuhan pembaruan data dan pencantuman gelar kepada unit kepegawaian.
Untuk PNS daerah, unit tersebut umumnya berkaitan dengan BKD atau BKPSDM.
Pada instansi pusat, pengelolaannya dapat dilakukan oleh biro atau unit SDM aparatur.
Dokumen yang dapat diperlukan antara lain ijazah, transkrip nilai, identitas pegawai, dan dokumen kepegawaian yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan.
Persyaratan spesifik perlu mengikuti ketentuan layanan dan daftar periksa instansi.
Periksa kesesuaian nama perguruan tinggi, program studi, jenjang pendidikan, serta data kelulusan.
Apabila diperlukan, lakukan klarifikasi dengan perguruan tinggi atau melalui sumber data pendidikan tinggi yang berwenang.
Dalam prosedur BKN, pengelola kepegawaian instansi mengusulkan pencantuman gelar melalui SIASN.
Artinya, pegawai tidak sebaiknya menganggap pengunggahan dokumen pada akun pribadi sebagai pengganti seluruh proses usulan.
BKN melakukan pemeriksaan terhadap usulan yang disampaikan.
Apabila memenuhi persyaratan, proses dapat dilanjutkan menuju penerbitan dokumen pencantuman gelar.
Usulan yang memerlukan perbaikan dapat dikembalikan kepada instansi.
Pegawai perlu berkoordinasi untuk mengetahui dokumen atau informasi yang harus diperbaiki.
Setelah memperoleh konfirmasi penyelesaian layanan, periksa kembali data kepegawaian.
Jika masih terdapat perbedaan, laporkan melalui saluran resmi instansi.
Dalam pemeriksaan administrasi BKN, pegawai dapat menemukan istilah yang berkaitan dengan status usulan.
| Status | Penjelasan |
|---|---|
| Berkas Tidak Sesuai (BTS) | Usulan perlu diperbaiki atau dilengkapi |
| Tidak Memenuhi Syarat (TMS) | Usulan dinilai belum memenuhi persyaratan layanan |
| Memenuhi syarat | Usulan dapat diproses sesuai ketentuan |
Status BTS tidak selalu berarti gelar ditolak secara permanen.
Pengelola kepegawaian perlu memeriksa catatan verifikasi untuk menentukan perbaikan.
Sebelum menghubungi pengelola kepegawaian, PNS dapat menyiapkan dokumen berikut untuk diperiksa sesuai kebutuhan:
Daftar tersebut merupakan persiapan umum, bukan daftar persyaratan wajib yang berlaku sama untuk setiap kasus.
Tidak.
Pencantuman gelar, peningkatan pendidikan, dan kenaikan pangkat merupakan layanan kepegawaian yang mempunyai ketentuan tersendiri.
Pengakuan pendidikan dapat berkaitan dengan pengembangan karier dan pemenuhan persyaratan tertentu.
Namun, pangkat atau jabatan tidak otomatis berubah hanya karena gelar telah dicantumkan.
Pegawai tetap perlu memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan pengembangan karier yang berlaku.
Baca Juga: BKN Hadirkan 15 Kebijakan Pro-Karier ASN, Kenaikan Pangkat hingga Pengakuan Gelar Dipermudah
PNS yang telah menyelesaikan pendidikan sebelum terbitnya ketentuan terbaru perlu memeriksa mekanisme pengajuan yang berlaku untuk kondisi pendidikannya.
BKN memberikan penjelasan mengenai pengakuan pendidikan yang telah diselesaikan sebelum perubahan ketentuan tertentu.
Namun, penyelesaian administrasinya tetap bergantung pada verifikasi dokumen dan kondisi kepegawaian masing-masing.
Karena itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa ijazah lama tidak dapat diajukan.
Pertama, pastikan layanan benar-benar telah selesai dan bukan sekadar berstatus diusulkan.
Kedua, minta pengelola kepegawaian memeriksa dokumen hasil layanan dan status peremajaan data.
Ketiga, pastikan informasi pada dokumen penetapan sesuai dengan identitas pegawai.
Keempat, lakukan tindak lanjut melalui kanal bantuan resmi jika terdapat masalah sinkronisasi.
Jangan membuat usulan ganda tanpa arahan pengelola kepegawaian karena dapat menimbulkan kebingungan administratif.
Baca Juga: PPPK Harus Tahu! Kelengkapan DMS MyASN Jadi Penentu Layanan Kepegawaian 2026
Gelar pendidikan yang belum terlihat di MyASN tidak selalu berarti pendidikan pegawai tidak diakui.
Kemungkinan penyebabnya dapat berasal dari data yang belum diperbarui, usulan yang belum diproses, atau verifikasi administrasi yang belum selesai.
Pegawai sebaiknya membedakan pembaruan riwayat pendidikan dari pencantuman gelar resmi.
Siapkan dokumen yang sesuai, berkoordinasi dengan pengelola kepegawaian, dan pantau penyelesaian usulan melalui mekanisme resmi.
Dengan demikian, informasi pendidikan pada sistem kepegawaian dapat menjadi lebih akurat dan mendukung kebutuhan layanan ASN berikutnya.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir