Demo Pelajar Perancis Jadi Alarm, Pendidikan Tak Cukup Hanya Andalkan Teknologi

KebonCinta.com - Gelombang demonstrasi pelajar di Perancis pada 6 Oktober 2026 menyoroti persoalan mendasar dalam sistem pendidikan, mulai dari kekurangan guru, kepadatan ruang kelas hingga kondisi fasilitas sekolah.

Aksi tersebut berlangsung di sejumlah wilayah dan melibatkan ratusan ribu orang. Pemerintah Perancis memperkirakan sekitar 266.000 orang ikut dalam demonstrasi, sedangkan penyelenggara menyebut jumlah peserta mencapai sekitar 450.000 orang.

Baca Juga: Kesempatan Emas! LPDP Buka Beasiswa S2 dan S3 2026 ke Inggris, Australia, Prancis, dan Tiongkok 

Pelajar menilai persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kurikulum atau sistem ujian. Mereka juga mempersoalkan keterbatasan tenaga pengajar, ruang kelas yang terlalu padat, kondisi bangunan sekolah, serta panjangnya waktu belajar.

Kekurangan guru menjadi salah satu persoalan yang paling mendapat perhatian. Data Kementerian Pendidikan Perancis menunjukkan hampir 10 persen jam pelajaran di sekolah menengah negeri pada tahun ajaran 2024–2025 tidak terlaksana, antara lain akibat tidak tersedianya guru pengganti.

Baca Juga: Indonesia Siapkan Kampus Pencetak Pemimpin Masa Depan, URI Terinspirasi Sekolah Elite Prancis 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ambisi membangun pendidikan modern dengan pemenuhan kebutuhan dasar di ruang kelas. Di tengah pembicaraan mengenai kecerdasan buatan, sekolah digital, dan personalized learning, keberadaan guru tetap menjadi fondasi utama proses pendidikan.

Persoalan serupa juga terlihat dari kondisi ruang belajar. Sejumlah pelajar mengeluhkan kelas yang dapat menampung sekitar 36 siswa. Sebagian bangunan sekolah juga menghadapi persoalan fasilitas, seperti suhu ruang yang terlalu panas, kebocoran, hingga kerusakan sarana.

Baca Juga: Kesempatan Emas! LPDP Buka Beasiswa S2 dan S3 2026 ke Inggris, Australia, Prancis, dan Tiongkok 

Aksi pelajar tersebut dapat dibaca sebagai bentuk kritik terhadap kualitas layanan pendidikan. Ketika siswa turun ke jalan karena merasa kebutuhan belajar mereka tidak terpenuhi, persoalannya tidak semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, tetapi juga menyangkut bagaimana negara memenuhi hak atas pendidikan.

Pengalaman Perancis menjadi relevan bagi negara lain, termasuk Indonesia, meskipun kondisi pendidikan masing-masing negara tidak dapat dibandingkan secara langsung. Perbedaan ekonomi, demografi, tata kelola pemerintahan, dan karakter persoalan pendidikan membuat setiap negara memiliki tantangan sendiri.

Namun, terdapat satu pertanyaan yang bersifat universal: seberapa serius negara menempatkan sekolah sebagai investasi masa depan?

Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan tidak menghilangkan kebutuhan terhadap guru. Teknologi dapat membantu proses pembelajaran, tetapi tidak menggantikan peran manusia dalam memahami kondisi sosial, emosional, dan kebutuhan setiap peserta didik.

Karena itu, transformasi pendidikan tidak cukup dimulai dari teknologi. Pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu tersedianya guru, ruang belajar yang aman, fasilitas yang layak, buku, serta waktu belajar yang berkualitas.

Pelajar Perancis pada akhirnya mengingatkan bahwa pendidikan modern bukan hanya tentang seberapa canggih teknologi yang digunakan sekolah, tetapi juga tentang apakah sekolah mampu membuat anak merasa bahwa belajar dan masa depan mereka memang layak diperjuangkan.