Kebonconta.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pendekatan baru dalam menangani aktivitas pertambangan ilegal, khususnya di Kabupaten Majalengka.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan rencana pembelian lahan bekas tambang untuk dijadikan kawasan konservasi sekaligus membuka pekerjaan bagi warga yang sebelumnya menggantungkan penghasilan dari kegiatan pertambangan.
Rencana tersebut dijelaskan Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, pada Selasa, 17 November 2026.
PENANGANAN TAMBANG ILEGAL TIDAK HANYA MELALUI PENERTIBAN
Dedi menjelaskan bahwa penindakan terhadap pertambangan ilegal skala kecil tidak selalu menyelesaikan persoalan secara permanen.
Pada sejumlah lokasi, kegiatan penambangan dapat kembali berlangsung setelah petugas menyelesaikan penertiban.
Salah satu persoalannya berkaitan dengan penggunaan lahan milik pribadi untuk aktivitas pertambangan.
Karena itu, pemerintah provinsi mempertimbangkan pendekatan yang juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
MANTAN PENAMBANG DIRENCANAKAN MENJADI PEKERJA PENGHIJAUAN
Baca Juga: Bukan Sekadar Bahan Masakan, Ini Fakta Menarik tentang Jamur Tiram
Dalam rencana yang disampaikan Gubernur, warga yang sebelumnya bekerja di pertambangan akan memperoleh kesempatan bekerja pada kegiatan penanaman pohon.
Pendekatan tersebut diharapkan memberikan pilihan pekerjaan yang lebih ramah lingkungan.
Dengan demikian, penanganan pertambangan ilegal tidak hanya dilakukan melalui penghentian kegiatan, tetapi juga melalui upaya menyediakan alternatif penghasilan.
Namun, rencana tersebut belum berarti seluruh mantan penambang telah mendapatkan pekerjaan baru.
Rincian penerima pekerjaan, upah, dan pelaksanaan program masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.
PEMERINTAH BERENCANA MEMBELI LAHAN BEKAS TAMBANG
Pemprov Jawa Barat juga mempersiapkan pembelian sejumlah lahan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas pertambangan.
Setelah proses pembelian selesai, lahan tersebut direncanakan menjadi kawasan yang ditanami pepohonan.
Penghijauan diharapkan membantu memperbaiki kondisi lingkungan pada kawasan yang telah mengalami perubahan akibat penambangan.
Namun, keberhasilan pemulihan lahan akan bergantung pada kondisi tanah, pilihan tanaman, pemeliharaan, dan pengawasan jangka panjang.
SEKITAR 20 HEKTARE LAHAN DIPROYEKSIKAN
Dedi menyampaikan bahwa rencana pembelian lahan mulai dipersiapkan.
Luas keseluruhan lahan yang diproyeksikan untuk kegiatan tersebut mencapai sekitar 20 hektare.
Sebagian proses transaksi disebut segera dilakukan.
Angka tersebut merupakan luas yang diproyeksikan, bukan bukti seluruh lahan telah dibeli dan ditanami.
Masyarakat perlu membedakan rencana pemerintah dengan tahapan yang telah selesai dilaksanakan.
PULUHAN TITIK TAMBANG DITERTIBKAN
Majalengka disebut sebagai salah satu daerah dengan temuan pertambangan ilegal yang cukup banyak di Jawa Barat.
Dalam kegiatan penertiban selama dua hari, Dedi menyampaikan bahwa sekitar 40 titik tambang di Majalengka telah ditangani.
Pada salah satu malam penertiban, jumlah lokasi yang disebut mencapai 18 titik.
Penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengendalikan aktivitas pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.
PEMULIHAN LAHAN MEMBUTUHKAN PROSES PANJANG
Lahan bekas tambang dapat mengalami perubahan permukaan tanah dan kehilangan vegetasi.
Pemulihan tidak selalu cukup dilakukan hanya dengan menanam pohon.
Pada lokasi tertentu, pemerintah perlu memperhatikan kestabilan lereng, kondisi tanah, aliran air, serta kesesuaian spesies tanaman.
Pemeliharaan juga penting agar tanaman yang ditanam dapat tumbuh dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Karena itu, rencana penghijauan perlu disertai evaluasi teknis.
PEKERJAAN ALTERNATIF DAPAT MEMBANTU MASYARAKAT
Bagi warga yang selama ini mengandalkan kegiatan pertambangan, perubahan mata pencaharian membutuhkan proses penyesuaian.
Kesempatan bekerja dalam penanaman dan perawatan pohon dapat menjadi salah satu pilihan.
Namun, keberlanjutan penghasilan tetap membutuhkan kepastian pelaksanaan serta pengelolaan pekerjaan yang jelas.
Program yang melibatkan warga setempat diharapkan lebih mudah memperoleh dukungan apabila manfaat ekonomi dan lingkungannya dapat dirasakan masyarakat.
MAJALENGKA MENJADI PERHATIAN PEMPROV JABAR
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap pendekatan tersebut dapat membantu mengurangi aktivitas tambang ilegal sekaligus memperbaiki kawasan yang rusak.
Kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan masyarakat menjadi penting untuk menyiapkan pelaksanaan di lapangan.
Rencana pembelian lahan dan penyediaan pekerjaan penghijauan masih memerlukan tindak lanjut.
Apabila dapat dilaksanakan secara konsisten, pendekatan ini berpotensi menjadi contoh bagaimana penanganan persoalan lingkungan dapat dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir